Senin, 01 Maret 2021

KUR Pertanian untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu tujuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yaitu meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro kecil dan menengah serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Keunggulan program KUR dibanding dengan kredit lainnya yaitu suku bunga yang rendah dan syarat agunan tambahan yang mudah. 

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengatakan, pihaknya terus berupaya mendorong peningkatan produktivitas petani. Salah satunya melalui penyaluran KUR untuk sektor pertanian dengan bunga sebesar 6 persen. 

“Tahun sebelumnya bunga KUR 7-8 persen, tapi sekarang menjadi 6 persen maka tidak akan memberatkan petani. Turunnya suku bunga KUR ini tentu menjadi angin segar bagi petani," ujar Mentan SYL, Jumat (26/2). 

Mentan SYL juga menegaskan, petani mendapatkan keringanan untuk membayarnya. Yakni dapat dibayar dan boleh dicicil pada saat produk pertaniannya sudah menghasilkan atau panen. 

“Ini tentu memudahkan para petani, misalnya petani mengajukan KUR Rp 50 juta (tanpa agunan) untuk modal usaha taninya yang berupa tanaman padi atau jagung. Lalu tanaman tersebut baru menghasilkan setelah kurang lebih tiga bulan. Jadi ketika sudah 3 bulan, mereka (petani) dapat melunasinya, bunganya hanya 0,2 persen atau sekitar Rp 8000 saja,” jelasnya.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Sarwo Edhy menambahkan, KUR pertanian dialokasikan untuk tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan. Target KUR 2021 total ada Rp 70 triliun. Cakupan area yang akan dialokasikan untuk pendanaan KUR meliputi seluruh petani dan pelaku agribisnis lainnya yang berada di 32 Provinsi seluruh Indonesia yang sudah terdaftar di bawah naungan regulasi yang sah sesuai dengan landasan hukum dan peraturan pemerintah.

“Pertanian adalah bisnis, salah satu parameter menjalankan bisnis adalah dengan modal dan pemerintah menyediakan modal melalui KUR dengan bunga rendah,” kata Sarwo Edhy.

Semenatar Direktur Pembiayaan Pertanian, Indah Megawati menjelaskan, ada beberapa jenis KUR yaitu KUR super mikro tanpa agunan tambahan, KUR mikro dan TKI tidak diwajibkan, KUR kecil sesuai penilaian penyalur KUR.

“KUR Supermikro senilai 10 juta tanpa angunan tanpa bunga, ayo cepat diambil," ujar Indah.

Senin, 04 Januari 2021

LENGKAP! Ini Cara Daftar BLT UMKM Rp2,4 Juta 2021 dan Cara Cairkan Uang agar Masuk Rekening

INFO DESA KABUPATEN BOGOR - Bagi pelaku UMKM yang akan daftar BLT UMKM Rp2,4 juta tahap 3 tahun 2021. Simak tahapan lengkap mulai dari cara daftar, hingga cara cairkan uang agar langsung masuk rekening.

Pemerintah melalui Kementerian Koperasi UKM (Kemenkop UKM) akan kembali menyalurkan BLT UMKM Rp2,4 juta bagi pelaku UMKM di tahun 2021

Program Bantuan Presiden (Banpres) Produktif atau BLT UMKM merupakan dana hibah, bukan pinjaman ataupun kredit. Penerima tidak dipungut biaya apapun dalam penyaluran Banpres Produktif untuk Usaha Mikro.

Sebelumnya, program BLT UMKM Rp2,4 juta ini telah dilakukan di tahun 2020. Kabar baiknya, pemerintah akan kembali menyalurkan di tahun 2021, karena Kemenkop UKM menerima data pelaku UMKM yang masih membutuhkan bantuan untuk usahanya.

“Insya Allah tahun depan (2021) akan dilanjutkan. Presiden sudah instruksikan karena UMKM masih berat terutama di mikro,” kata Menkop UKM Teten Masduki, sebagaimana Fix Indonesia mengutip dari laman resmi Kemenkop UKM.

Kuota bagi pelaku UMKM yang akan dapat BLT UMKM Rp2,4 juta tahap 3 tahun 2021 ini akan disediakan bagi 20 juta pelaku UMKM dengan anggaran sebanyak Rp48 triliun.

Bagi pelaku UMKM yang ingin daftar BLT UMKM Rp2,4 juta tahap 3 tahun 2021 dari Kemenkop UKM, Anda harus memenuhi persyaratan dan kriteria yang telah ditentukan oleh Kemenkop UKM.

Berikut persyaratan dari pemerintah bagi pelaku UMKM yang akan daftar BLT UMKM Rp2,4 juta tahap 3 tahun 2021, antara lain:

  1. Merupakan Warga Negara Indonesia
  2. Mempunyai NIK dan KTP
  3. Memiliki Usaha Mikro
  4. Bukan ASN, TNI/Polri serta pegawai BUMN/BUMD
  5. Tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan dan KUR
  6. Memiliki saldo di bank penyalur (biasanya bank BRI) kurang dari Rp2 juta
  7. Bagi pelaku Usaha Mikro yang memiliki KTP dan domisili usaha yang berbeda, dapat melampirkan Surat Keterangan Usaha (SKU).

Selain persyaratan yang telah disebutkan diatas, pelaku UMKM juga harus memenuhi kriteria Usaha Mikro sesuai UU No. 20 Tahun 2008, diantaranya:

  1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300 juta
  3. Selain persyaratan diatas tidak diperbolehkan mendapat Banpres Produktif untuk Usaha Mikro.

Apabila pelaku UMKM telah memenuhi persyaratan dan kriteria pelaku UMKM sesuai dengan UU No 20 Tahun 2020, pelaku UMKM melakukan pendaftaran kepada Lembaga Pengusul untuk daftar BLT UMKM Rp2,4 juta tahap 3, diantaranya.

  1. Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM Kab/Kota
  2. Koperasi yang telah disahkan sebagai Badan Hukum
  3. Kementerian/Lembaga
  4. Perbankan dan perusahaan pembiayaan yang terdaftar di OJK dan BLU yang mempunyai tugas melaksanakan dana bergulir kepada Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Setelah itu, pelaku UMKM akan mengisi kelengkapan data kepada pengusul sebagai syarat untuk daftar BLT UMKM Rp2,4 tahap 3, berikut data yang harus diisi oleh pelaku UMKM.

  1. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
  2. Nama Lengkap
  3. Alamat tempat tinggal sesuai KTP
  4. Bidang Usaha dengan menyertakan Surat Keterangan Usaha (SKU)
  5. Nomor telepon.

Berikut ini cara cek nama penerima di link eform.bri.co.id/bpum bagi penerima BLT UMKM Rp2,4 juta tahap 3 tahun 2021:

  1. Klik e-form BRI melalui link https://eform.bri.co.id
  2. Klik BPUM (Cek Data BPUM)
  3. Jendela Penerima BPUM UMKM akan terbuka
  4. Masukkan NIK dan Kode Verifikasi
  5. Klik ‘proses inqury’.

Apabila penerima telah mendapatkan informasi mengenai penerimaan BLT UMKM Rp2,4 juta melalui SMS, bisa langsung melakukan pencairan di bank penyalur, dengan membawa dokumen penting agar uangnya bisa langsung cair ke rekening.

Berikut dokumen yang wajib dibawa ketika melakukan pencairan uang BLT UMKM Rp,24 juta tahap 3:

  1. Buku Tabungan
  2. Kartu ATM
  3. KTP
  4. Bukti penerima dari eform bri scanner
  5. Notifikasi SMS pemberitahuan penerima BLT UMKM Rp2,4 juta.

Perlu diketahui bahwa penyaluran BLT UMKM Rp2,4 juta tahap 3 tahun 2021 ini akan diberikan langsung senilai Rp2,4 juta kepada pelaku UMKM yang telah memenuhi persyaratan dan diberikan hanya satu kali.***

Sumber : Kemenkop UKM
Info : Sukma

Jumat, 01 Januari 2021

Jangan Khawatir! 16 Juta Pelaku UMKM Akan Dapat BLT UMKM Rp2,4 Juta di Tahun 2021, Simak Syaratnya

INFO DESA KABUPATEN BOGOR - Pemerintah melalui Kementerian Koprerasi dan UKM (Kemenkop UKM) telah menyalurkan BLT UMKM Rp2,4 juta untuk tahap 1 dan 2.

Penyaluran BLT UMKM Rp2,4 tersebut sudah dimanfaatkan oleh 12 juta pelaku UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia,

Artinya, penyaluran BLT UMKM Rp2,4 juta sudah memenuhi kuotanya 100 Persen di tahun 2020.

Namun terdapat kelebihan kuota penerima pada BLT UMKM Rp2,4 juta pada tahap 1 dan 2.

Sekitar 28 juta pelaku UMKM yang sudah mendaftar, dengan target awal hanya untuk 12 juta penerima saja.

Sehingga tersisa 16 juta pelaku usaha mikro yang belum dapat, karena sudah melebihi batas target.

Maka dari itu, Kemenkop UKM akan tetap menyalurkan BLT Banpres UMKM Rp2,4 juta ke tahap 3 di 2021 mendatang.

Akan tetapi, jika memiliki masalah dalam penyaluran program bantuan tersebut, cukup hubungi call center Kemenkop 500-597.

Atau Anda juga bisa datang ke kantor lembaga pengusul untuk mengatasi masalah tersebut.

Berikut inilah kantor lembaga pengusulnya.

1. Dinas yang yang membidangi Koperasi dan UKM

2. Koperasi yang telah disahkan sebagai Badan Hukum

3. Kementerian/Lembaga

4. Perbankan dan perusahaan pembayaran yang terdaftar di OJK.

Sebelum itu, pastikan cek terlebih dahulu kriteria berikut ini:

1. Memiliki kekayaan paling banyak Rp50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha

2. Memiliki penghasilan penjualan tahunan paling banyak Rp300 juta

3. Selain persyaratan di atas tidak boleh mendapatkan Banpres Produktif usaha mikro.

Selain itu, cek juga persyaratan berikut ini:

1. Warga Negara Indonesia (WNI)

2. Memiliki Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

3. Bukan Aparatul Sipil Negara (ASN)

4. Bukan anggota Tentara Negara Indonesia (TNI)

5. Bukan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)

6. Bukan Pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

7. Pelaku UMKM sedang menerima kredit dari bank.

Artikel ini telah tayang di Media Pakuan dengan judul "Kemenkop Targetkan 16 Juta Penerima BLT Banpres UMKM Rp2,4 Juta di Tahap 3 2021, Ini Penjelasannya".

Berikut adalah persyaratan dan pola aduan mengenai BLT UMKM Rp2,4 juta, diharapkan masyarakat mengerti alur pendaftarannya serta syarat berkas yang harus disiapkan.

Hal ini bertujuan supaya Program BLT UMKM tepat sasaran dan bisa dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat, sehingga dapat meminimalisasi mis informasi terkait syarat dan pola ajuan.***(Holis Sindy Sauri/MEDIA PAKUAN)

Info : Putra Jaya Sukma

Kamis, 03 Desember 2020

Ini Bantuan Pemerintah yang Diperpanjang Hingga 2021, Salah Satunya UMKM BPUM

Kabupaten Bogor - Pemerintah Indonesia telah menyalurkan berbagai bantuan selama pandemi Covid-19.

Ada berbagai jenis bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang ekonominya terdampak.

Bantuan tersebut diantaranya BSU Kemendikbud, BPUM, UMKM, Kartu Prakerja hingga BST.

Kabar baiknya ada beberapa bantuan pemerintah yang bakal diperpanjang hingga 2021, seperti BSU Kemendikbud, BPUM, UMKM, Kartu Prakerja dan BST.

Bantuan itu dikatakan berhasil menunjang perekonomian masyarakat di masa pandemi Covid-19. Jutaan peserta atau masyarakat berhasil mendapatkan Bantuan tersebut.

Meski ada kuota dari setiap bantuan, kabar baiknya BSU PTK Non PNS, BLT UMKM atau BPUM, Kartu Prakerja dan Bansos BST diperpanjang hingga 2021, sebagaimana diberitakan Kabupaten Bogor, "Kabar Baik, 4 Bantuan Diperpanjang 2021 BSU Kemendikbud, BPUM, UMKM, Kartu Prakerja dan BST".

Hal ini betul-betul serius dilakukan dengan diperkuatnya RAPBN yang menganggarkan program BSU PTK Non PNS, BLT UMKM atau BPUM, Kartu Prakerja dan Bansos BST tahun 2021.

Alasan program BSU PTK Non PNS, BLT UMKM atau BPUM, Kartu Prakerja dan Bansos BST diperpanjang adalah untuk menanggulangi Covid-19. Pasalnya belum ada jaminan tahun 2021 Covid-19 sudah hilang di Indonesia.

Menteri BUMN, Erick Tohir mengatakan, RAPBN 2021 pemerintah berencana mengalokasikan Rp 419,31 triliun untuk program BSU PTK Non PNS, BLT UMKM atau BPUM, Kartu Prakerja dan Bansos BST.

"Sejauh ini kita patut bersyukur negara mampu memberikan bantuan ke masyarakat, bantuan tersebut seimbang dengan penaggulangan Covid-19. Bantuan presiden bantuan produk usaha mikro berjalan sangat baik tentu ini yang akan dilanjutkan di tahun 2021,"

Berikut 4 Bantuan yang diwacanakan akan diperpanjang di tahun 2021 :

1. BLT Subsidi Gaji/Upah (BSU)

Bantuan subsidi gaji BPJS Ketenagakerjaan menyasar karyawan swasta dengan gaji di bawah Rp 5 juta. Pencairan BLT ini dimulai sejak 27 Agustus lalu.

2. Kartu Prakerja

Kartu Prakerja dibuat pemerintah untuk membantu mereka yang terdampak pandemi, khususnya karyawan yang terkena PHK dan pengangguran. Peserta dari program ini akan mendapatkan bantuan insentif untuk pelatihan kerja sebesar Rp 1 juta, dan insentif Rp 600 ribu per bulan.

3. BLT UMKM (BPUM)

Pemerintah membantu para pelaku usaha UMKM lewat program dana hibah. Skemanya yakni kucuran bantuan UMKM Rp 2,4 juta yang ditransfer lewat rekening.

Bantuan pemerintah ini bertujuan untuk membantu pelaku usaha kecil dari dampak negatif pandemi virus corona. Total ada 12 juta UMKM yang akan menerima bantuan tersebut.

4. BLT PKH Rp 500 Ribu per KK

Pemerintah melalui Kementerian Sosial menyalurkan bantuan sosial yakni bantuan sosial tunai (BST) senilai Rp 500.000 atau bansos Rp 500.000 untuk masyarakat yang bukan penerima Program Keluarga Harapan (PKH).

BLT untuk sembako non-PKH ini menyasar 9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Setiap penerima mendapatkan dana tunai sebesar Rp 500.000 ( BLT Rp 500.000).

Bagi anda yang belum mendapatkan BSU PTK Non PNS, BLT UMKM atau BPUM, Kartu Prakerja dan Bansos BST tahun depan merupakan kesempatan. Segera daftarkan diri anda agar berkesempatan menerima BSU PTK Non PNS, BLT UMKM atau BPUM, Kartu Prakerja dan Bansos BST.*** (Putra Jaya Sukma)

Sabtu, 07 November 2020

BLT UMKM Rp2,4 Juta untuk 12 Juta UKM Diperpanjang Hingga 2021, Segera Daftar Syaratnya Mudah

Info Desa Kabupaten Bogor - Program bantuan langsung tunai (BLT) UMKM atau Banpres Produktif sebesar Rp2,4 juta untuk 12 juta pelaku usaha mikro (UKM) direncanakan akan diperpanjang Kemenkop UKM hingga tahun 2021.

Perpanjangan program subsidi ini merupakan upaya pemerintah dalam memulihkan perekonomian nasional di masa pandemi Covid-19.

Jika anda ingin mendaftarkan diri sebagai penerima BLT UMKM anda bisa mendaftarkan diri anda dan usaha anda ke Dinas Koperasi di kabupaten/kota masing-masing karena daftar online sudah ditutup.

Dikutip Ringtimes Bali dari laman Kemenkop UKM, Minggu 27 September 2020 para penerima bantuan berupa bantuan langsung tunai (BLT) UMKM untuk permodalan usaha ini akan diberitahu melalui sebuah pesan singkat (SMS) jika dia penerima bantuan tersebut.

SMS ini, lanjut keterangan tersebut, akan disampaikan oleh bank penyalur bantuan. Adapun bank penyalur bantuan BLT UMKM adalah BRI, BNI, dan Bank Mandiri Syariah.

BLT UMKM senilai Rp2,4 juta ini akan diberikan secara langsung kepada pelaku UMKM yang sudah memenuhi syarat.

Setelah menerima SMS dari bank, penerima bantuan BLT UMKM harus melakukan verifikasi dan memastikan telah memenuhi persyaratan.

Untuk diketahui, total Bantuan Presiden untuk Usaha Mikroatau BLT UMKM yang telah disalurkan sejak diluncurkan pada 24 Agustus 2020 telah mencapai lebih dari Rp13 triliun atau 61% dari target penyaluran di tahap awal.

Pemerintah mengukur 12 juta pelaku usaha mikro akan mendapatkan bantuan ini hingga akhir tahun. Masing-masing penerima mendapatkan hibah sebesar Rp2,4 juta.

Syarat mendapatkan bantuan BLT UMKM:

-warga negara Indonesia

-Mempunya nomor induk kependudukan (NIK)

- Memiliki Usaha Mikro

- Bukan ASN, TNI / Polri serta pegawai / BUMD

- Tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan dan KUR

- Bagi pelaku usaha mikro yang memiliki KTP domisili usaha

Yang berbeda dapat melampirkan Surat Keterangan Usaha (SKU)

Kemudian bagaimana cara mengakses Banpres Produktif untuk usaha mikro:

Warga yang ingin mendapatkan bantuan ini biasanya diusulkan oleh pengusul Banpres Produktif untuk usaha mikro antara lain:

- Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM

- Koperasi yang telah disahkan sebagai badan hukum

- Kementerian / Lembaga

- Perbankan dan perusahaan pembiayaan yang terdaftar OJK

Kemudian Anda bisa memasukkan data masing-masing kepada pengusul dengan syarat sebagai berikut:

- Nomor induk kependudukan (NIK)

- Nama lengkap

- Alamat tempat tinggal sesuai KTP

- Bidang usaha

- Nomor telepon

Nah, tertarik untuk mendaftar segera ke Dinas Koperasi di amasing- kota / kabupaten anda karena BLT UMKM atau Banpres ini rencananya akan diperpanjang hingga 2021. Semoga berhasil.


Editor: Putra Jaya Sukma

Sumber: KemenkopUKM

Kamis, 05 November 2020

Tak Harus Punya Rekening BRI, BLT UMKM Rp2,4 Juta Bisa Cair, Ini Cara Daftar dan Cek BPUM Pakai KTP

Info Desa Kabupaten BogorTanpa nomor rekening Bank BRI, pelaku usaha mikro masih bisa dapat BLT UMKM program BPUM Rp2,4 juta.

BLT UMKM program BPUM masih bisa cair ke kantong penerima meski tidak punya rekening BRI.

Simak cara daftar BLT UMKM program BPUM tanpa harus punya rekening BRI berikut ini.

Pendaftaran BLT UMKM masih dibuka hingga saat ini.

Pelaku usaha mikor menjadi sasaran dari penyaluran BLT UMKM program BPUM ini.

Dana hibah Rp2,4 juta akan diberikan kepada pelaku usaha mikro yang diinyatakan sebagai penerima.

Pendaftaran BLT UMKM bisa dilakukan secara offline di kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro setempat dengan membawa berkas sebagai berikut.


1. Nomor Induk Kependudukan (NIK)

2. Data nama lengkap

3. Data alamat tempat tinggal sesuai KTP

4. Data bidang usaha

5. Nomor HP


Sebelum melakukan pendaftaran BLT UMKM, pendaftar harus memenuhi kriteria berikut ini.


1. Warga Negara Indonesia (WNI)

2. Mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK)

3. Memiliki usaha mikro

4. Bukan ASN, TNI/Polri serta Pegawai BUMN/BUMD

5. Tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan dan KUR

6. Bagi pelaku usaha mikro yang memiliki KTP dan domisili usaha yang berbeda, dapat melampirkan Surat Keterangan Usaha (SKU)

Setelah melakukan pendaftaran BLT UMKM program BPUM, peserta yang lolos akan dapat pemberitahuan SMS dari Bank BRI.

Pelaku usaha mikro juga bisa cek BLT UMKM via Eform BRI di eform.bri.co.id/bpum, caranya sebagai berikut.

2. Masukkan nomor KTP dan Kode Verifikasi

3. Klik ‘Proses Inquiry’ lalu akan ada pemberitahuan apakah nomor KTP terdaftar sebagai penerima BPUM atau tidak

4. Jika dinyatakan sebagai penerima dapat segera melakukan konfirmasi ke Bank BRI terdekat untuk mengurus perihal pencairan.

Apabila penerima BLT UMKM program BPUM belum memiliki nomor rekening, maka akan dibuatkan pada saat pencairan oleh bank penyalur (BRI, BNI, dan Bank Syariah Mandiri).


Info : Putra Jaya Sukma
Sumber : Komenkop

Minggu, 01 November 2020

Pinjaman 25-50Jt KUR tanpa anggunan, Petani Makin Minati

 

Info Desa Kabupaten Bogor - Manfaat Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diluncurkan Kementerian Pertanian (Kementan) benar-benar dirasakan petani. Hal ini pula yang menyebabkan KUR makin diminati, salah satunya oleh petani di Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Hal itu dikemukakan Uju Juandi dan anggota Kelompok Tani Sinar Fauzan, Desa Sukaratu, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut. Menurut Uju, para petani anggota kelompok banyak yang mengambil pinjaman KUR, khususnya untuk modal awal usahatani. Pengembaliannya diharapkan juga cukup lancar.

“Alhamdulillah program KUR ini sangat membantu petani, khususnya dalam menyediakan permodalan di awal usahatani, yaitu biaya pengolahan tanah dan penanaman,” ujar Uju Juandi, yang sekaligus menjabat Collector Agent (CA) dari Kelompok Tani Sinar Fauzan.

Uju menuturkan, kelompoknya telah memanfaatkan dana KUR sejak tahun 2017. Dia mengakui, untuk pengembaliannya cukup lancar. Ini berkat dirinya selalu mensosialisasi dan berkoordinasi dengan anggota kelompok tani yang berjumlah 95 orang.

“Saya selalu menekankan kepada anggota bahwa dana yang disalurkan adalah dana yang wajib dikembalikan,” ungkapnya.

Namun, dia menyayangkan, KUR pada tahun 2020 ini agak sulit pencairannya. Kalau dulu, 1 sampai 2 minggu sudah cair. Saat ini, 1 bulan sejak pengajuan, baru dilaksanakan akad.

“Memang petani senang dengan adanya penurunan suku bunga menjadi 6%, namun kami berharap pencairannya bisa lebih dipermudah, khususnya waktu pencairan bisa dipercepat,” harapnya.

Penyaluran Lancar

Sementara, Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Pertanian, Dinas Pertanian Kabupaten Garut Dudung Sumirat optimis serapan dana KUR di Kabupaten Garut bisa terealisasi 100% dari target.

Menurut dia, sebanyak 10% petani tanaman pangan di Kabupaten Garut sudah ikut program KUR. “Potensi lahan tanaman pangan di Kabupaten Garut cukup luas, yaitu 42.663 hektare (ha) untuk padi,  jagung 186.000 ha, dan kedelai 8.000 ha. Diharapkan penyaluran KUR tahun 2020 dapat mencapai target 100%,” ungkap Dudung.

Optimisme Dudung sangat beralasan karena sejak tahun 2018 penyaluran dan pengembalian dana KUR cukup lancar. Dana KUR tanaman pangan yang sudah tersalur tahun 2018 sebesar Rp19  miliar. Untuk tahun 2019 sebesar Rp20 miliar, dan tahun 2020 baru terealisasi sebesar Rp1,4 miliar dari target Rp50 miliar untuk tanaman pangan.

Dudung optimis, dengan hasrat yang tinggi petani Garut bisa memanfaatkan dana KUR ini dengan optimal, sehingga realisasi dapat terserap 100%. Permasalahan pengembalian pun dari petani diharapkan dapat diatasi dengan melihat pengalaman tahun 2018 dan 2019.

Salah satu kecamatan yang cukup besar menerima dana KUR adalah Kecamatan Banyuresmi. Endra, Kepala UPTD Kecamatan Banyuresmi mengatakan, alokasi dana KUR tahun 2020 di Kecamatan Banyuresmi sebesar Rp10 miliar.

Turunnya suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) akan menjadi angin segar bagi petani. Pasalnya, KUR untuk petani skemanya berbeda dengan KUR pada umumnya.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan) Sarwo Edhy Edhy menerangkan, petani mendapatkan keringanan untuk membayarnya, yakni dapat dibayar dan boleh dicicil pada saat produk pertaniannya sudah menghasilkan (panen).

“Ini tentu memudahkan para petani, misalnya petani mengajukan KUR Rp50 juta (tanpa agunan) untuk modal usaha taninya yang berupa tanaman padi atau jagung,” ujar Sarwo Edhy.

Sarwo Edhy menambahkan, tahun ini pemerintah menurunkan suku bunga menjadi 6% per tahun dan tanpa agunan untuk pinjaman maksimal Rp50 juta. “Tahun sebelumnya bunga KUR 7%-8%, tapi sekarang menjadi 6%. Ini pasti tidak akan memberatkan petani,” katanya.

Kejar Serapkan

Kementan sendiri terus berupaya meningkatkan serapan KUR di kalangan petani. Pasalnya, KUR pertanian dinilai sangat produktif, terutama untuk komoditi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.

Direktur Pembiayaan Pertanian pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana (PSP) Kementan, Indah Megawati mengatakan, salah satu strategi peningkatan penyerapan KUR pertanian adalah dengan mendorong pemanfaatan di sektor hilir.

“Kami mendorong pemanfaatan KUR untuk pembelian alat mesin pertanian (Alsintan),” ujar Indah dalam acara Sosialisasi Percepatan dan Penyaluran KUR di Soreang, Bandung, pekan lalu.

Menurut Indah, selama ini pemanfaatan KUR pertanian memang masih terkonsentrasi di sektor hulu atau budidaya. Padahal, KUR pertanian sektor hulu hanya sebatas KUR mikro dengan plafon Rp5-50 juta.

Sektor hulu, kata Indah, selama ini dianggap lebih mudah diakses karena tidak memerlukan agunan. Padahal, KUR dengan plafon besar pun sebenarnya akan mudah diakses jika digunakan untuk pembelian Alsintan.

“Plafon Rp500 juta ke atas pun bisa diakses. Soalnya ada agunannya berupa alat pertanian yang dibeli. Selain itu, bunganya tetap hanya 6%,” katanya.

Terkait alokasi sendiri, lanjut Indah, tahun ini pemerintah menyediakan dana KUR sampai Rp50 triliun untuk pertanian. Dengan strategi yang sudah diterapkan, saat ini sudah terserap Rp6 triliun.

Dia menyebutkan, Jawa Barat alokasi KUR pertanian mencapai Rp1 triliun. Dari jumlah tersebut sudah terserap Rp500 miliar. Target setiap provinsi mendapat Rp1 triliun untuk KUR di sektor pertanian.

Indah mengatakan, pada saat ini, pihaknya terus melaksanakan sosialisasi percepatan KUR. Dengan tambahan dana senilai Rp50 triliun di sektor pertanian, anggaran KUR meningkat menjadi Rp190 triliun dari Rp140 triliun.

KUR ini diarahkan untuk pembelian alat pertanian. Sehingga, kredit yang dipinjam oleh petani betul-betul bisa digunakan hal produktif. Pasalnya, serapan KUR di sektor pertanian sangat rendah.

Untuk mempercepat penyerapaan KUR, Kementan akhirnya memilih mengandalkan strategi sendiri. Salah satunya, melakukan pendampingan kepada petani dengan berbagai pihak. Mulai dari konsultan pembiayaan, klinik agrobisnis dan lainnya.

Untuk mendapatkan KUR pertanian pun syaratnya cukup mudah. Petani hanya diharuskan memiliki lahan garapan produktif, rancangan pembiayaan anggaran, dan sejumlah syarat untuk kepentingan BI Checking.

“Besaran pinjaman mulai dari Rp5 juta hingga Rp50 juta per orang. Tidak ada agunan dengan hanya 6% per tahun. Penyaluran KUR ini bekerja sama dengan bank milik BUMN,” tegasnya.

Meski begitu, KUR bukanlah bantuan atau subsidi dari pemerintah. Sehingga, dia menekankan agar nasabah KUR pertanian tetap membayar pinjaman. Jangan seperti KUR yang banyak macetnya. Ketua Tim Percepatan Penyaluran KUR Gus Rohim menyampaikan, dengan percepatan penyaluran KUR akan mempercepat produksi komoditi pertanian. Sehingga diyakini tidak sampai 5 tahun Indonesia akan mampu meningkatkan ekspor komoditas pertanian. 

Info : Putra Jaya Sukma
Sumber : agroindonesia.co.id

© Copyright 2019 INFO DESA KABUPATEN BOGOR | All Right Reserved