Minggu, 18 Oktober 2020

Segera Daftar! BLT UMKM Tahap 2 Rp 2,4 Juta Masih Dibuka, Berikut Cara Mendapatkannya

 

infodesa.kabupatenbogor.com - BLT UMKM Rp2,4 juta tahap 2 dibuka pada 13 Oktober 2020, pendaftaran dapat dilaksanakan di kota/kabupaten masing-masing hingga 25 November 2020.

Hingga kini, Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) melaporkan 5,6 juta pelaku usaha mikro telah menerima Bantuan Presiden (Banpres) UMKM dengan total senilai Rp13,4 triliun.

"Bantuan ini telah disalurkan kepada 5,6 juta pelaku usaha mikro yang tersebar di 34 provinsi dengan jumlah bantuan sebesar Rp13,4 triliun," kata Deputi Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM RS Hanung Harimba Rachman sebagaimana FIXINDONESIA kutip dari laman resmi Kemenkop UKM.

Setelah 5,6 juta pengusaha mikro menerima Banpres ini, kuota penerima Banpres UMKM sebesar Rp2,4 juta ini akan ditambah.

Dari tahap awal sebanyak 9,1 juta UMKM, naik menjadi 12 juta, dan terakhir diusulkan kembali menjadi 15 juta pelaku UMKM.

"Kami melihat ada antusiasme yang lebih tinggi maka kami usulkan target penerima ditingkatkan menjadi 15 juta, mungkin bisa lebih," kata dia.

Sebagai informasi, program Banpres UMKM merupakan bantuan dana hibah dari pemerintah pusat melalui Kemenkop UKM. Banpes ini ditargetkan untuk pelaku usaha mikro dan terdampak pandemi Covid-19.

Banpres ini akan disalurkan langsung ke rekening pelaku usaha mikro sebesar Rp2,4 juta dalam satu kali transfer.

Akan tetapi hingga kini, pendaftaran Banpres Produktif BLT UMKM ini hanya bisa dilakukan secara offline melalui Dinas Koperasi di kota/kabupaten masing-masing.

Adapun persyaratan mendaftar Banpres Produktif BLT UMKM Rp2,4 juta, sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia
2. Mempunyai NIK dan KTP
3. Memiliki Usaha Mikro (berdagang, menjahit, bengkel, penjual gorengan dan masih banyak lain)
4. Bukan PNS, TNI/Polri, Pegawai BUMN dan BUMD
5. Tidak memiliki kredit di bank
6. Memiliki Saldo di bank penyalur biasanya BRI kurang dari Rp2 juta
7. Wajib memiliki Surat Keterangan Usaha (SKU) bagi pemilik usaha yang tidak sesuai dengan domisilinya

Sesudah mengisi dan menyertakan dokumen di atas, pihak Dinas Koperasi akan langsung menyerahkan data tersebut ke Kemenkop UKM. Kemudian, tim verifikator Kemenkop UKM menentukan kelayakan untuk mendapat bantuan ini.

Meskipun pendaftaran tahap 2 masih dibuka, tidak menutup kemungkinan di beberapa daerah pendaftaran sudah dihentikan dengan alasan kuota sudah terpenuhi.

Untuk lebih jelas, pendaftar bisa segera mengecek ke Dinas Koperasi setempat karena setiap daerah memiliki kebijakannya masing-masing.

Sumber : Kemenkop UKM

Senin, 30 Maret 2020

Pemkot Bogor Siapkan Skenario Lockdown

kabupatenbogor.com, KOTA BOGOR– Pemerintah Kota Bogor (Pemkot Bogor) menyiapkan dua skenario lockdown atau karantina wilayah jika Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Jabodetabek melakukan lockdown. Kebijakan ini disiapkan guna mencegah meluasnya penyebaran coronavirus atau Covid-19. Namun keputusan ini dilakukan jika sudah ada keputusan dari pemerintah pusat.
Hal tersebut dikatakan Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim setelah rapat koordinasi bersama Tim Crisis Center Covid-19 Kota Bogor dengan Bupati Bogor Ade Yasin di Rumah Dinas Wali Kota Bogor, Minggu (29/03/20) kemarin.

Dedie menjelaskan, dua skenario lockdown. yakni rencana A. Lockdown di pusat kota yang akan menutup lima akses jalan utama di pusat kota. Sementara, rencana B, lockdown di seluruh kota dengan menutup sembilan akses jalan menuju ke Kota Bogor.
Lockdown itu kewenangan Presiden, tetapi Kota Bogor mempersiapkan langkah-langkah apa saja apabila lockdown karena kita harus mengikuti. Tadi kita bahas teknis, persiapan dan skenarionya dan hari ini kami sudah melakukan rapat dengan Bupati Bogor,” katanya.

Dedie mengemukakan, Bupati Bogor juga menyampaikan kendala karena Kabupaten Bogor luas sekali. Ada 40 kecamatan dan ada banyak jalan yang menghubungkan wilayah-wilayah kota lain, seperti Bekasi, Depok, DKI Jakarta, Lebak, Cianjur dan Kota Bogor.

Kesepakatan saya dengan Bupati Bogor kami lebih mendorong lockdown dilakukan di DKI Jakarta terlebih dahulu, kalau Kota dan Kabupaten Bogor menilai lockdown itu penting. Tapi lockdown bukan haya keputusan lokal dan harus ada dasar hukum. Pada prinsipnya kita siap, kami yakin masyarakat mendukung, tapi sosialisasi harus dilakukan agar masyarakat tahu,”tuturnya.

Hari ini Senin (30/03/20) Gubernur Jawa Barat telah melakukan teleconference dengan beberapa kepala daerah dan juga berkonsultasi dengan pemerintah pusat mengenai rencana lockdown.

Intinya jangan sampai salah, karena harus ada kesiapan baik itu aspek sosial, ekonomi, keamanan dan menjamin masyarakat agar bisa beraktivitas,” ujar Dedie.

Jika lockdown diberlakukan kata Dedie, tidak semua warga bisa melintas di jalan raya. Namun pengecualian bagi yang akan ke rumah sakit, tenaga medis, distribusi sembako, tetapi pada intinya tidak ada kepentingan lain selain urusan penyelamatan warga atau yang berhubungan Covid-19.

Ini harus ada semacam penyaringan, enggak bisa seenaknya jalan-jalan bawa anak, semuanya harus terkontrol,” jelasnya.

Pada kesempatan itu ia menjelaskan, tidak ada sembako yang disebar ke warga. Namun saat ini sudah ada program kesejahteraan masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dengan jumlah penerima sebanyak 69 ribu KK (Kepala Keluarga).

Mungkin nanti tinggal nilainya dinaikkan, misalnya ada bantuan dari provinsi nanti dimasukkan,”katanya.

Sementara itu, saat disinggung kondisi tenaga medis di Kota Bogor, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Ade Sarip Hidayat menyampaikan, sementara ini kondisi tenaga medis terbilang masih cukup. Pemkot Bogor rencananya akan memberikan insentif sebagai penghargaan (reward) bagi tenaga medis yang khusus menangani Covid-19.

Kami sedang hitung dan revisi anggaran khusus untuk tenaga medis dari BTT (Biaya Tak Terduga). Termasuk juga untuk kebutuhan APD, membangun, merombak ruang isolasi di RSUD Kota Bogor,” katanya.

Sumber : bogorchannel.id

Kamis, 20 Februari 2020

MUSYAWARAH DESA ( MUSDES ) Desa. Ciasihan Kec. Pamijahan Kab. Bogor

kabupatenbogor.com - Desa. Ciasihan Kec. Pamijahan Kab. Bogor menyelenggarakan Musyawarah desa ( Musdes ) Bertempat di aula desa. 20/02/2020


Bagi kepala desa yang baru saja memenangi pertarungan, terpilih menjadi kepala desa berarti harus menuju tantangan baru. Pertama, sebelum menginjak 3 bulan terpilih, Kepala Desa harus sudah rampung menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa alias RPJMDes. Hal ini termaktub dalam Pasal 79 UU No. 6 tentang Desa Tahun 2014.

RPJMDes adalah rencana pembangunan jangka 6 tahun, sesuai rentang kekuasaan seorang klepala desa untuk sekali masa kekuasaan. Apa saja yang akan dicapai adalah bagaimana mencapai adalah beberapa hal yang harus terjelaskan dalam RPJMDes. Jangan salah, selain RPJMDes, pemerintahan desa juga harus menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa yang berlaku untuk satu tahun. RKP ini tentu saja haruslah sesuai yang ada dalam RPJMDes. RKP Desa disusun mulai bulan Juli dan ditetapkan maksimal September tahun berjalan.

RPJMDes memuat visi misi kepala desa dan apa yang akan dikerjakannya selama memimpin desanya. Dalam RPJMDes terdapat arah kebijakan pembangunan desa, rencana kegiatan yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan apa saja kegiatan pemberdayaan masyarakat yang bakal dilakukan pemerintah desa. Bagaimana tahapan menyusun RPJMDes?

Setidaknya ada tujuh langkah yang harus dipenuhi dalam menyusun RPJMDes yakni:

  • Harus ditetapkan dalam Surat Keputusan Desa terdiri dari Pembina antara lain: kepala desa, sekretaris desa, Ketua LPMD, anggotanya LPMD, KPMD, dan masyaraka perwakilan kelompok masyarakat yang lain. Jumlah tim ini bakal sekitar 7 – 11 orang dengan harus menyertakan perempuan di dalamnya.
  •  Melakukan penyelarasan dengan arah kebijakan Kabvupaten/kota. Sebelum menyusun isi RPJMDes, seluruh tim harus lebih dahulu memahami arah kebijakan pemerintah kabupaten sehingga tidak terjadi tumpang-tindih dan ketidaksesuaian.
  • Kajian Kondisi Desa antara lain harus melakukan penyelarasan data desa, penggalian aspirasi melalui musyawarah di tingkat dusun dan menyusun pelaporan atas proses pembacaan kondisi ini.
  • Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa. Musdes digelar BPD dengan materi pembahasan antara lain:
  • Laporan hasil kajian kondisi desa
  • Prioritas rencana kegiatan desa dalam jangka waktu 6 tahun
  • Sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan desa
  • Rencana pelaksana kegiatan desa yang akan dilaksanakan oleh perangkat desa, unsur masyarakatdesa, kerjasama antar desa dan atau kerjasama dengan poihak ketiga
  •  Penyusunan RPJMDesa
  • Perencana pembangunan desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa
  • Penyempurnaan dan penetapan rancangan RPJMDes.

Kepala Desa IBU, LILIH N, S.Pd.I Menyampaikan Visi dan misi dalam musyawarah desa dan memberikan waktu kepada masyarakat yang hadir untuk menyampaikan aspirasi masyarakat untuk Penyusunan Anggaran Pembangunan Jangka Menengah Desa tahun anggaran 2020-2025.




Reporter : Putra Jaya Sukma

Jumat, 06 Desember 2019

Pentingnya Desa Memiliki Website dengan domain .DESA.ID


Pemerintah desa sebagai lembaga pemerintah terdepan yang memberikan layanan kepada masyarakat, tidak bisa mengindari untuk tidak memiliki website desa, permasalahan mengenai tidak adanya sumber daya manusia untuk mengelola website tersebut harusnya tidak lagi menjadi alasan, karena semestinya sudah harus di upayakan. Apalagi Pemerintah kini meluncurkan ekstensi domain desa.id sebagai ekstensi domain resmi untuk website desa yang ada.
Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah serius untuk memfasilitasi desa dalam mengembangkan layanan dan informasi berbasis website. Ada banyak manfaat website yang dapat membantu kemajuan desa, apa saja manfaat dan alasannya, mengapa pemerintah desa harus memiliki website dengan domain .DESA.ID ? Berikut informasi selengkapnya :
  • Sudah Diatur oleh Undang-undang
Bahwasannya Undang-undang Desa sudah diberkakukan. Tepatnya pada tahun 2014. pada undang-undang tersebut sudah diatur tentang keterbukaan informasi publik di tingkat desa. Dimana warga desa berhak menerima informasi terkait kegiatan desa, baik dari segi anggaran, perencanaan pembangunan sampai kegiatan pemberdayaan masyarakat ( pasal 86 Undang Undang Desa Tahun 2014).
Pemerintah Desa wajib menyampaikannya pada warga desa. Maka diperlukan alat bantu untuk menyampaikan informasi. Salah satu alat bantunya adalah penggunaan website. Pemerintah Desa bisa menyampaikan seluruh informasi publik di website tersebut. Sehingga ini akan menjadi lebih mudah, efektif dan efisien.
  • Mengenalkan dan Mengangkat Potensi Desa
Website Desa sebagai alat mengenalkan dan mengangkat potensi desa. Selama ini desa selalu identik dengan keterbelakangan, ketertinggalan, dan tidak moderen. Ini disebabkan karena tidak adanya informasi terkait desa. Tidak adanya pengenalan kehidupan kultur, sosial budaya di tingkat desa. Sehingga keberadaan desa tidak terjamah oleh khalayak. Walhasil tidak banyak yang tau terkait potensi desa ini.
Maka dari itu memiliki website desa adalah kewajiban bagi setiap desa. Karena dengan memiliki website, desa bisa mengenalkan dan mengangkat potensi desa yang ada.
  • Keterbukaan Informasi kepada Publik
Mengapa memiliki website desa itu wajib, karena ini untuk keterbukaan informasi kepada masyarakat luas. Sebagaimana yang sudah di ulas pada poin pertama yang di atur oleh Undang-undang Desa. Keterbukaan informasi ini sangatlah penting. jika sebelumnya tidak seluruh warga desa tau apa saja kegiatan yang ada di desanya sendiri. tidak lain Ini disebabkan oleh karena minimnya informasi yang beredar. Sehingga dengan memiliki website, besar kemungkinan informasi yang ada di desa dapat dengan mudah di akses oleh warganya sendiri.
  • Pemberdayaan dan Perekonomian Desa
pada poin ini berkaitan dengan poin tiga dimana apabila potensi desa dapat di angkat dan dikenalkan kepada pubik, besar kemungkinan akan meningkatkan pendapatan warga desa. Juga dapat memberdayakan warga desa yang ada. Sehingga dapat menumbuhkan ekonomi di tingkat desa. Maka dari itu memiliki website desa sangatlah wajib.
© Copyright 2019 INFO DESA KABUPATEN BOGOR | All Right Reserved