Selasa, 18 Mei 2021

Bocoran BLT UMKM BPUM Tahap 3, Cair Ke 3 Juta Pelaku Usaha Di Indonesia

Info Desa-Kabupaten Bogor - Berikut ini bocoran kapan BLT UMKM BPUM tahap 3 cair lagi ke rekening pelaku usaha serta cara cek penerima BLT UMKM 2021 lewat artikel ini.

Dapatkan link cek penerima BLT UMKM BPUM tahap 3 melalui eform.bri.co.id untuk memastikan sebagai penerima bantuan.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pmerintah melalui Kemenkop memberikan bantuan BLT BPUM kepada pelaku UMKM.

Bantuan tersebut sudah memasuki tahap ke tiga yang cair pada 3 juta pelaku UMKM di Indonesia.

Sementara itu, anggaran APBN untuk BLT UMKM tahun ini sudah mencapai Rp15,36 triliun.

Rencananya, akan dicairkan kembali kepada ke 12,8 juta pelaku usaha UMKM di Indonesia.

Namun, pencairan BLT UMKM ini diberikan kepada pelaku usaha di tahun 2020 sebanyak 9,8 juta UMKM.

Halaman:

Editor: Sauqi Romdani

Dari pembagian tersebut, tersisa 3 juta pelaku usaha yang belum dibagikan dan direncanakan tahun 2021 bakal cair.

Besaran BLT yang diberikan kepada UMKM sebanyak Rp 1,2 juta. Jumlah BPUM itu lebih kecil dibanding tahun lalu yang mencapai Rp 2,4 juta, alasannya untuk perluasan penerima.

Pertanyaannya, kapan BLT UMKM BPUM 2021 cair lagi ke rekening pelaku usaha?

Berdasarkan keterangan Kemenkop UKM, keputusan soal BPUM ini cair ke 3 juta UMKM baru masih menunggu keputusan Menteri Keuangan, Sri Mulyani terkait anggaran yang diketok.

Bagi Anda yang ingin mengecek penerima BLT UMKM 2021 ini, Anda bisa mengecek dengan mengikuti arahan berikut ini:

  • Kunjungi laman eform.bri.co.id
  • Isi NIK e-KTP pada kolom yang disediakan
  • Masukkan kode verifikasi
  • Lanjutkan ke proses inquiry
  • Setelahnya akan ada notifikasi terdaftar atau tidak sebagai penerima BPUM (BLT UMKM) 2021.

Itulah bocoran kapan BLT UMKM BPUM tahap 3 cair lagi ke rekening pelaku usaha serta cara cek penerima BLT UMKM 2021

Minggu, 09 Mei 2021

Pinjaman 100 Juta Tanpa Jaminan Untuk UMKM


Info Desa Bogor - Berikut ini cara dapat pinjam KUR Rp 100 juta tanpa jaminan untuk UMKM. Simak syarat dan tata caranya di bahwa ini.

Kabar gembira datang bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia. Pemerintah kini resmi menaikkan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari semula Rp 50 juta menjadi Rp 100 juta.

Kini para pelaku usaha kecil tersebut bisa meminjam biaya senilai Rp 100 juta tanpa jaminan. Selain itu, kredit untuk UMKM juga diperbesar menjadi Rp 20 miliar.

Penambahan nilai plafon KUR Rp 100 juta ini dilakukan sebagai langkah pemulihan ekonomi pada masa pandemi corona. Di samping itu, usaha kecil juga diharapkan mampu menjadi penopang ekonomi kerakyatan.

Bagi masyarakat yang ingin mengajukan KUR tanpa jaminan perlu memperhatikan sejumlah persyaratan. Berikut syarat dapat pinjam KUR.

Peminjam KUR harus merupakan individu dan bukan diwakilkan oleh lembaga seperti koperasi atau pemerintah desa.

Calon peminjam KUR diwajibkan sudah memiliki usaha yang berjalan minimal enam bulan.

Pemerintah tidak membatasi jenis usaha. Sebaliknya, tetap memperbolehkan meskipun usaha tersebut hanya dilakukan secara daring, seperti berjualan di toko online, media sosial, atau e-commerce misalnya Shopee dan Tokopedia.

Pinjaman KUR Rp100 juta juga berlaku bagi penyedia ride hailing seperti Gojek dan Grab.

Namun, calon peminjam tidak boleh dalam keadaan sedang menerima kredit dari perbankan keculi kredit konsumtif seperti KPR, KKB, atau kartu kredit.

Cara Dapat Pinjam KUR Rp 100 Juta

Bagi calon peminjam KUR Rp100 juta, setelah memenuhi syarat-syarat di atas bisa mendatangi kantor cabang BRI terdekat.

BRI merupakan salah satu bank penyalur KUR. Tahun ini, KUR ditargetkan mampu menyalurkan bantuan pembiayaan tanpa jaminan kepada 57 juta usaha ultra mikro.

Dilansir dari laman resmi BRI, bagi masyarakat yang ingin mengajukan KUR juga bisa dengan mengunjungi laman kur.bri.co.id.

Kemudian pilih Ajukan Pinjaman.

Pengguna diharuskan login menggunakan alamat email dan masukkan kata sandi jika sudah memiliki akun.

Namun, jika belum memiliki akun di laman tersebut bisa memilih menu Daftar.

Pendaftaran dilakukan dengan mengisi data diri untuk membuat akun baru.

Baca pernyataan yang diberikan oleh BRI lalu klik Setuju.

Isi formulir pengajuan yang diberikan oleh BRI secara online. Di antaranya berisi tentang profil anda, profil usaha, unggah dokumen, dan data pengajuan.

Demikian cara dapat pinjam KUR Rp 100 juta tanpa jaminan untuk UMKM.

Rabu, 05 Mei 2021

Pendaftaran BLT UMKM Rp1,2 Juta Dibuka Hingga 31 Agustus 2021, Hanya Golongan Ini yang Bisa Daftar

Pendaftaran BLT UMKM Rp1,2 Juta Dibuka Hingga 31 Agustus 2021, Hanya Golongan Ini yang Bisa Daftar

Info Desa Kabupaten Bogor-Pendaftaran BLT UMKM Rp1,2 juta berlanjut hingga 31 Agustus 2021, sayangnya Pemerintah hanya akan mencairkan BLT UMKM Rp1,2 Juta kepada golongan ini, segera cek data Anda agar masuk golongan yang mendapatkan dana hibah Banpres.

Masyarakat terutama pelaku UMKM di seluruh Indonesia masih punya kesempatan untuk dapatkan uang BLT UMKM senilai Rp1,2 juta dari Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2021 hingga akhir Agustus 2021.

Mengenai jadwal pendaftaran BLT UMKM Rp1,2 juta yang masih dibuka sudah disampaikan langsung oleh Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.

Senator Jawa Timur itu mengingatkan, pendaftaran program BPUM yang masuk dalam program perlindungan sosial pemerintah saat pandemi Covid tersebut masih bisa dilakukan hingga 31 Agustus 2021.

Perlu diingat, pada pencairan BLT UMKM kali ini, pelaku usaha mikro akan mendapatkan BLT UMKM sebesar Rp1,2 juta setiap penerima. Jumlah tersebut memang menurun dibandingkan tahun 2020 lalu yang mencapai Rp2,4 juta setiap penerima.

Meskipun begitu, tidak semua pelaku UMKM dapat menerima pencairan dana BLT UMKM Rp1,2 Juta sebab ada seleksi tertentu yang pastinya berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan.

BLT UMKM Rp1,2 Juta hanya akan dicairkan kepada golongan yang memenuhi persyaratan berikut ini:

Halaman:

Sumber: ANTARA

- Warga Negara Indonesia

- Punya Nomor Induk Kependudukan (NIK)

- Memiliki usaha mikro

- Bukan PNS, TNI, Polri, pegawai BUMN atau BUMD

- Tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan dan KUR

- Bagi pelaku usaha mikro yang memiliki KTP dan domisili usaha berbeda dapat melampirkan Surat Keterangan Usaha atau SKU.

Syarat tambahan pada poin 6 berlaku bagi pelaku usaha mikro yang alamat usahanya berbeda dengan alamat domisili sebagaimana tercantum di KTP, maka dapat melampirkan Surat Keterangan Usaha (SKU).

SKU dapat Anda buat dengan mendatangi RT/RW tempat Anda tinggal kemudian meminta Surat Pengantar Usaha untuk membuat SKU Anda.

Surat Pengantar Usaha ini dapat Anda bawa ke Kelurahan/Kecamatan tempat Anda tinggal agar kemudian dibuatkan Surat Keterangan Usaha (SKU).

Setelah dirasa termasuk golongan yang berhak menerima bantuan dan telah memenuhi persyaratan, pelaku UMKM bisa langsung mengajukan diri ke pengusul yang sudah ditentukan agar bisa mendapat BPUM 2021.

Pengusul yang sudah ditentukan seperti Dinas Koperasi dan UKM, koperasi yang telah disahkan sebagai badan hukum, kementerian/lembaga, dan perusahaan pembiayaan lain yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Terkait penyaluran BPUM, LaNyalla juga meminta pemerintah untuk meneruskan program bantuan sosial kepada pelaku usaha mikro selama pandemi belum berlalu. Sebab sektor riil menurutnya adalah sektor yang peling terdampak karena adanya PSBB dan PPKM.

“Saat dilakukannya PSBB dan PPKM, pelaku usaha mikro secara otomatis tidak bisa lagi melanjutkan usahanya," jelas LaNyalla.

Nantinya, Jika pelaku UMKM dianggap layak menerima dana BLT UMKM Rp1,2 juta ini, uangnya akan ditransfer langsung ke rekening pendaftar.

Lalu bisa mendatangi langsung ke kantor Bank BRI terdekat dengan membawa dokumen yang telah diisyaratkan seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama lengkap, alamat tempat tinggal, bidang usaha, dan nomor telepon.***

Kamis, 22 April 2021

Siap siap bagi pelaku UMKM akan di cairkan lagi

Umkm Kabupaten Bogor - Pemerintah akan melanjutkan pencairan BLT UMKM 2021. Pencairan tahap kedua akan dilakukan awal Mei 2021 mendatang kepada 3 juta penerima.

Sebagai informasi, bagi mereka yang belum mendapatkan BLT UMKM pada tahun lalu, kini proses pengusulan BLT UMKM tahun 2021 dilakukan 1 pintu melalui dinas yang membidangi koperasi dan UKM kabupaten/kota yang selanjutnya disampaikan oleh dinas kabupaten/kota ke dinas yang membidangi koperasi dan UKM provinsi untuk dilanjutkan ke Kementerian Koperasi dan UKM bagian Deputi Bidang Usaha Mikro.

Jika sudah dinyatakan sebagai penerima, pelaku usaha mikro akan menerima informasi notifikasi dari lembaga penyalur melalui pesan teks seperti whatsapp atau panggilan telepon.

"Setelah mendapat informasi, penerima dapat mendatangi lembaga penyalur dengan membawa dokumen e-KTP; fotokopi NIB atau SKU; kartu keluarga," tulis akun Instagram @kemenkopukm yang dikutip Okezone, Rabu (21/4/2021).

Kemudian, tahapannya ialah mengkonfirmasi dan menandatangani pertanggungjawaban mutlak sebagai penerima BLT UMKM.

"Setelah verifikasi dokumen dan data, bank penyalur akan mencairkan dana BLT sebesar Rp1,2 juta secara langsung dan sekaligus," sambungnya.

Sabtu, 24 Oktober 2020

Belum Ada Rekening BRI Tapi Punya KTP? Tenang, Masih Bisa Dapat BLT UMKM Banpres BPUM RP 2,4 Juta

INFO DESA KABUPATEN BOGOR – Jika belum punya rekening BRI tetapi punya KTP tetap bisa mendapatkan BLT UMKM Banpres BPUM Rp 2,4 juta.

Dana BLT UMKM Banpres BPUM tetap bisa didapat pelaku usaha kecil menengah meskipun belum memiliki rekening Bank BRI.

KTP menjadi salah satu persyaratan penting untuk mendaftar BLT UMKM Banpres BPUM dengan nilai bantuan sebesar Rp 2,4 juta.

Kabar baiknya, program BLT untuk pelaku usaha kecil menengah ini termasuk dalam daftar bantuan sosial yang diperpanjang hingga tahun depan.

Kesempatan masih terbuka, cek persyaratan, cara daftar, hingga cara cek penerima BLT UMKM Banpres BPUM.

Berdasarkan surat edaran dari Kemenkop  UKM No. 491/SM/X/2020 tanggal 6 Oktober 2020, pendaftaran program BPUM diperpanjang hingga akhir November mendatang.

Syarat yang harus dipenuhi agar pelaku UMKM bisa mendapatkan tambahan modal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Republik Indonesia nomor 6 tahun 2020. Berikut persyaratannya :

1. Warga negara Indonesia

2. Mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK)

3. Bagi pelaku usaha mikro yang memiliki alamat KTP dan domisili usaha yang berbeda, bisa melampirkan surat keterangan usaha (SKU)

4. Tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan atau kredit usaha rakyat (KUR)

5. Memiliki usaha mikro yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan.

6. Bukan aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai BUMN, atau pegawai BUMD.

Pendaftaran program ini dapat dilakukan secara offline  dengan mendatangi dinas koperasi dan usaha kecil menengah di kabupaten /kota masing-masing.

Pendaftar yang belum memiliki rekening bank akan dibuatkan rekening setelah dinyatakan sebagai penerima.

Setelah melakukan pendaftaran, pelaku usaha kecil menengah dapat melakukan pengecekan perihal dirinya mendapat bantuan atau tidak.


Berikut cara termudah untuk mengecek BLT UMKM Program BPUM di Bank BRI.

1. Buka browser lalu login ke eform.bri.co.id/bpum

2. nomor KTP dan kode verifikasi

3. KlikProses Inquiry’ lalu akan ada pemberitahuan apakah nomor KTP terdaftar sebagai penerima BPUM atau tidak.

Jika dinyatakan sebagai penerima dapat segera melakukan konfirmasi ke Bank BRI terdekat untuk mengurus perihal pencairan.

Bantuan yang diberikan yaitu berupa hibah dana sebesar Rp 2,4 juta yang diberikan selama satu kali.

Sumber: Bank BRI dan Kemenkop UKM

Minggu, 18 Oktober 2020

Segera Daftar! BLT UMKM Tahap 2 Rp 2,4 Juta Masih Dibuka, Berikut Cara Mendapatkannya

 

infodesa.kabupatenbogor.com - BLT UMKM Rp2,4 juta tahap 2 dibuka pada 13 Oktober 2020, pendaftaran dapat dilaksanakan di kota/kabupaten masing-masing hingga 25 November 2020.

Hingga kini, Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) melaporkan 5,6 juta pelaku usaha mikro telah menerima Bantuan Presiden (Banpres) UMKM dengan total senilai Rp13,4 triliun.

"Bantuan ini telah disalurkan kepada 5,6 juta pelaku usaha mikro yang tersebar di 34 provinsi dengan jumlah bantuan sebesar Rp13,4 triliun," kata Deputi Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM RS Hanung Harimba Rachman sebagaimana FIXINDONESIA kutip dari laman resmi Kemenkop UKM.

Setelah 5,6 juta pengusaha mikro menerima Banpres ini, kuota penerima Banpres UMKM sebesar Rp2,4 juta ini akan ditambah.

Dari tahap awal sebanyak 9,1 juta UMKM, naik menjadi 12 juta, dan terakhir diusulkan kembali menjadi 15 juta pelaku UMKM.

"Kami melihat ada antusiasme yang lebih tinggi maka kami usulkan target penerima ditingkatkan menjadi 15 juta, mungkin bisa lebih," kata dia.

Sebagai informasi, program Banpres UMKM merupakan bantuan dana hibah dari pemerintah pusat melalui Kemenkop UKM. Banpes ini ditargetkan untuk pelaku usaha mikro dan terdampak pandemi Covid-19.

Banpres ini akan disalurkan langsung ke rekening pelaku usaha mikro sebesar Rp2,4 juta dalam satu kali transfer.

Akan tetapi hingga kini, pendaftaran Banpres Produktif BLT UMKM ini hanya bisa dilakukan secara offline melalui Dinas Koperasi di kota/kabupaten masing-masing.

Adapun persyaratan mendaftar Banpres Produktif BLT UMKM Rp2,4 juta, sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia
2. Mempunyai NIK dan KTP
3. Memiliki Usaha Mikro (berdagang, menjahit, bengkel, penjual gorengan dan masih banyak lain)
4. Bukan PNS, TNI/Polri, Pegawai BUMN dan BUMD
5. Tidak memiliki kredit di bank
6. Memiliki Saldo di bank penyalur biasanya BRI kurang dari Rp2 juta
7. Wajib memiliki Surat Keterangan Usaha (SKU) bagi pemilik usaha yang tidak sesuai dengan domisilinya

Sesudah mengisi dan menyertakan dokumen di atas, pihak Dinas Koperasi akan langsung menyerahkan data tersebut ke Kemenkop UKM. Kemudian, tim verifikator Kemenkop UKM menentukan kelayakan untuk mendapat bantuan ini.

Meskipun pendaftaran tahap 2 masih dibuka, tidak menutup kemungkinan di beberapa daerah pendaftaran sudah dihentikan dengan alasan kuota sudah terpenuhi.

Untuk lebih jelas, pendaftar bisa segera mengecek ke Dinas Koperasi setempat karena setiap daerah memiliki kebijakannya masing-masing.

Sumber : Kemenkop UKM

Minggu, 11 Oktober 2020

Bersiaplah, Tahap 2 Pencairan BLT UMKM Rp 2,4 Juta Akan Segera Disalurkan Minggu Ini

INFO DESA KABUPATEN BOGOR - Pemerintah telah meluncurkan beberapa bantuan untuk membantu para pelaku usaha mikro, kecil, dan menegah (UMKM) agar bisa kembali berusaha di tengah pandemi.

Salah satu bantuannya yaitu Bantuan Presiden (Banpres) Produktif atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan sebesar Rp 2,4 juta per pelaku usaha mikro.

Program bantuan presiden produktif alias bantuan langsung tunai (BLT) Rp 2,4 juta kepada para penguha mikro tahap kedua akan disalurkan pekan ini.

Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki mengatakan, penyaluran BLT UMKM tahap satu hampir 100 persen dari Rp 22 triliun dana yang disiapkan.

Untuk itu, pihaknya berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk kembali mengawal penyaluran tahap kedua.

“Kita akan masuk tahap berikutnya, penambahan menjadi 12 juta pelaku Usaha Mikro yang akan menerima program Banpres ini,” kata Teten dalam siaran pers yang dikutip Kamis (8/10/2020).

Menurut Teten, pada pekan ini penambahan tahap kedua BLT UMKM ini akan disalurkan kepada 3 juta pelaku usaha mikro.

Dengan begitu, total penyaluran yang akan diberikan adalah sebanyak 12 juta pelaku usaha mikro.

“Yang kurang, jumlahnya. Di data kami, yang minta (bantuan) ada 22 juta, sudah disetujui 12 juta. Minggu ini akan disalurkan penambahan 3 juta pelaku usaha mikro,” jelas dia.

Awalnya pemerintah menargetkan 9,1 juta pengusaha mikro mendapatkan BLT UMKM Rp 2,4 juta tersebut. Namun Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tambahan 3 juta pengusaha mikro agar mendapatkan banpres produktif ini.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, pihaknya siap membantu Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) untuk mengawal program tersebut.

“Yang kami lakukan untuk Banpres ini adalah mulai dari proses input data agar tepat sasaran. KPK mendampingi dalam memformulasi pembuatan regulasi terkait identifikasi sasaran dan input data. Juga memantau input data, serta penyaluran bantuan,” ujar dia.

Terkait hal itu pihaknya menyediakan saluran untuk menampung keluhan dari masyarakat terkait BLT UMKM Rp 2,4 juta ini melalui jaga.go.id.

Menurut Ghufron, pihaknya akan melakukan pengawasan mulai dari pelaksanaan, audit hingga pemeriksaan.

Sebelumnya, pihaknya juga telah membantu pengawasan untuk mendistribusikan program ini, dalam tahap pertama yang menargetkan 9,1 juta pengusaha mikro yang diberikan bantuan.

Jangan Kaget Terima SMS dari BRI Saldo Masuk Rp 2,4 Juta Bantuan Pemerintah, Ini Petunjuk Pencairan Menurut Pihak Bank

INFO DESA KABUPATEN BOGOR-Bantuan pemeritah atau BLT masih terus disalurkan lewat bank pelat merah atau bank swasta.

Jadi, jangan kaget terima SMS dari Bank BRI atau bank lain saldo masuk Rp 2,4 juta bantuan pemerintah, agar gak bingung ikuti pentunjuk pencairannya.

Bantuan pemerintah atau bantuan langsung tunai (BLT) diberikan kepada pelaku usaha atau disebut Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM).

Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) diluncurkan Presiden Joko Widodo sejak 17 Agustus 2020 lalu.

Tapi, masih ada yang belum mengetahui apa yang harus dilakukan ketika mendapatkan pemberitahuan dari bank mengenai bantuan tersebut.

Seperti pertanyaan yang disampaikan melalui media sosial.

“Lur ini apa dana UMKM itu ya ? Mohon pencerahannya dong kalau cara pencairannya gimana ya kalau ke Bank ?? Dicek di atm saldo gk masuk atm,, makasih sebelum e,” tulis akun Phiphidtz Chie Juttex dalam Grup Sukoharjo Makmur.

Ia juga melampirkan tangkapan layar pesan dari "BANK- BRI” yang memberitahukan mengenai adanya transfer Rp 2.400.000.

Apa yang harus dilakukan saat mendapatkan pemberitahuan soal bantuan UMKM ini?

Corporate Secretary Bank Rakyat Indonesia (BRI), Aestika Oryza Gunarto, menjelaskan, pesan yang diterima itu adalah notifikasi Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM).

Jika menerima pesan seperti itu, maka penerima bisa mendatangi Kantor BRI terdekat.

“Penerima bantuan bisa mendatangi kantor BRI terdekat dan wajib melengkapi dokumen-dokumen pelengkap sebagai dasar untuk pencairan,” kata Aestika, saat dihubungi Kompas.com Sabtu (26/9/2020).

Untuk menghindari adanya SMS penipuan yang mengatasnamakan BRI, ia menekankan, proses pencairan bantuan tersebut gratis.

Tak ada pungutan biaya apa pun.

Selain itu, mereka yang mendapatkan notifikasi hanya datang ke Bank BRI dan bukan ke tempat lain.

Adapun dokumen yang dipersyaratkan untuk pencairan, berikut yang harus dibawa:

1. Buku tabungan
2. Kartu ATM dan identitas diri
3. Penerima BPUM juga harus melengkapi dokumen terdiri dari: Surat Pernyataan, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dan atau Kuasa Penerima dana BPUM.

Seperti diberitakan sebelumnya, tujuan pemberitan bantuan ini untuk membantu pelaku usaha kecil dari dampak negatif pandemi virus corona.

Total, ada sebanyak 12 juta UMKM yang akan menerima bantuan tersebut.

BanPres diberikan kepada para pelaku UMKM yang terdaftar pada dinas koperasi dan memenuhi sejumlah kriteria.

Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh UMKM agar mendapat bantuan modal.

Berikut syaratnya:

1. Pelaku usaha merupakan warga negara Indonesia (WNI)
2. Mempunyai Nomor Induk Kependudukan (KTP)
3. Mempunyai usaha mikro yang dibuktikan dengan surat usulan dari pengusul lampirannya
4. Bukan ASN, TNI/Polri, atau pegawai BUMN/BUMD.
5. Pengusulan dilakukan lembaga pengusul yang diberi wewenang.

Kemudian, data diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM bersama Kementerian Keuangan dan OJK.

Selain memberikan bantuan kepada pelaku UMKM, pemerintah juga kasih bantuan kepada karyawan dengan gaji di bawah Rp 5 juta yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.

Bantuan pemerintah juga diberikan lewat Kartu Prakerja Rp 3,55 juta kepada warga yang berumur 18 tahun tidak sedang sekolah dan tidak kuliah. 

Selain itu ada bantuan kredit tanpa bunga yang diberikan kepada karyawan yang terkena PHK dan ibu rumah tangga.

Selasa, 29 September 2020

Pendaftaran Sempat Ditutup, Kuota BLT UMKM Rp2,4 Juta Masih Terbuka, Pemkot Bogor: Datang Saja Sini

BOGOR - Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat masih menampung data masyarakat yang ini mendapatkan bantuan BLT UMKM Rp2,4 juta, meskipun sempat telah ditutup pada Jumat, 18 September 2020.

"Masih pada datang walaupun sudah ditutup, datang saja ke sini," kata Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bogor Samson Purba, saat dihubungi IsuBogor.com, Selasa 29 September 2020.

Samson mengatakan sebenarnya, Kota Bogor telah mengirimkan data pendaftar sekitar 29.800 pelaku usaha per Jumat, 18 September 2020.

Namun antusias warga memingkat sehingga dinasnya tidak berhenti didatangi pendaftar setiap harinya, meski pendaftaran secara resminya telah ditutup.

Dengan adanya persyaratan yang dipermudah Kementerian Koperasi dan UKM, yaitu hanya KTP, tidak memerlukan surat keterangan usaha (SKU), masyarkat tambah banyak yang daftar.

Samson berjanji, data yang terkumpul selama jeda penutupan pendaftaran resmi di dinasnya, akan segera dikirim ke Kementerian Koperasi dan UMKM begitu ada kesempatan.

Antara, pada Kamis, 10 September, Kementerian Koperasi dan UKM mencatat pencairan bantuan presiden (banpres) produktif usaha mikro Rp2,4 juta hingga saat ini telah menjangkau 5,6 juta pelaku usaha mikro terdampak COVID-19 dengan total bantuan senilai Rp13,4 triliun.

"Bantuan ini telah disalurkan kepada 5,6 juta pelaku usaha mikro yang tersebar di 34 provinsi dengan jumlah bantuan sebesar Rp13,4 triliun," kata Deputi Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM RS Hanung Harimba Rachman saat membuka Forum Konsultasi Penyaluran Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) di Yogyakarta, Kamis.


Sumber : isubogor.com



Kamis, 16 Juli 2020

BPN Serta BIN Lakukan Rapid Test Pegawai




Infodesa.kabupatenbogor.com - BPN Kabupaten Bogor bersama BIN menggelar rapid test untuk pegawai. Untuk acara ini, BPN Kabupaten Bogor juga melibatkan BPN Kotamadya Depok dan BPN Kota Bogor dengan jumlah pegawai yang akan ditest mencapai 700 an orang. 


“kita secara serentak akan melibatkan BPN Depok dan BPN Kota Bogor akan melakukan rapid tes bersama dan ini hasil kerjasama kita dengan BIN, kita berharap sekaligus memastikan internal kita dalam kondisi sehat terbebas dari virus setelah kita selalu menerapkan protokol kesehatan dalam memberi layanan kepada masyarakat,” ujar Kepala Kantor (Kakan) BPN Kabupaten Bogor, Sepyo Achanto, Kamis (16/7).


Mantan Kakan BPN Kabupaten  Semarang tesebut menjelaskan, dalam kondisi pandemi  penyakit seperti saat ini, seluruh lembaga seperti  BPN yang  setiap hari selalu bersentuhan langsung  dengan masyarakat dalam memberi layanan perlu  memastikan kondisi  internalnya. Apakah sudah terbebas atau malah terjangkit  virus mematikan seperti Covid 19. 


Dan dengan sengaja, kata Sepyo, BPN Kabupaten Bogor berinisiatif untuk mengumpulkan pegawai dari BPN terdekat seperti Depok dan  Bogor Kota untuk  bersama sama melakukan rapid tes. “Kalau dari kita sekitar 250 orang yang di rapid tes, BPN Kota Bogor 100 orang, BPN Depok 200 orang dan satu lagi dari organisasi PPAT sekitar 150 an orang, total kurang  lebih 700an orang,” ujarnya.


Menurutnya, untuk rapid tes BPN Kabupaten Bogor mendapat dukungan  penuh dari BIN termasuk Gugus TUgas Percepatan  penanganan (GTPP) Kabupaten Bogor. “Saya ucapkan banyak  terima kasih kepada Bupati Bogor, Ibu Ade Yasin  sebagai ketua GTPP Kabupaten Bogor yang telah  memberi dukungan sehingga acara ini dapta terlaksana dengan baik dan  lancar,”  kata Sepyo.


Sepyo juga menyatakan, dirinya juga  merasa terhormat mendapat dukungan BIN sehingga Rapid tes dapat digelar di BPN Kabupaten  Bogor. Sebab dengan rapid tes  terhadap semua pegawai  BPN akan berdampak pada  kepercayaan masyarakat yang memerlukan layanan. “kepercayaan muncul kalau di internal atau seluruh pagawai yang di tes dinyatakan sehat atau tidak  terjangkit virusCovid 19,”  jelasnya.


Sementara Kepala Tim Wilayah Gugus Tugas Covid-19 BIN, Soni Arifianto menjelaskan, setiap orang reaktif dalam rapid test ini, diharuskan mengikuti swas test yang telah disiapkan BIN.

"Hasilnya, kita langsung laporkan ke Gugus Tugas Covid-19 Nasional. Swab test bisa diketahui hasil sekitar 5 jam. Setelah disampaikan ke Gugus Tugas Nasional, nanti langsung dibreakdown ke daerah untuk melakukan tracking," kata dia. 

Sumber : Diskominfo Kabupaten Bogor

Rabu, 15 Juli 2020

Polres Bogor Bagikan 5 Ton Beras kepada Masyarakat Desa Cimandala


Infodesa.kabupatenbogor.com - Polres Bogor membagikan beras 5 ton kepada masyarakat paling terdampak penyebaran wabah virus corona (covid 19)

"Beras 2,5 ton dibagikan langsung oleh Polres Bogor dan 2,5 ton lagi dibagi rata ke 33 polsek yang ada untuk disalurkan atau dibagikan kepada masyarakat paling terdampak penyebaran wabah virus corona," ujar AKBP Roland Rolandy  di Kampung Rawa Kalong RT 04 RW 05, Desa Cimandala, Sukaraja, Jumat (15/5).

Ia juga menambahkan setiap masyarakat atau keluarga penerima manfaat mendapatkan beras sebanyak 5 Kg, targetnya ada 1.000 keluarga yang mendapatkan bantuan sosial berupa beras ini.

"Target kami ada 1.000 keluarga penerima manfaat yang mendapatkan bantuan sosial berupa beras ini, dimana setiap penyalurannya kami melibatkan Bhabinkamtibmas agar bantuan sosial ini tepat sasaran," tambahnya.

Sementara itu, Bupati Bogor Ade Yasin menuturkan bantuan sosial dari Polres Bogor, Kodim 0621, pihak swasta, BUMD, BUMN, Pemprov Jawa Barat dan pemerintah Pusat tidak turun serentak hingga dirinya meminta masyarakat sabar dalam menunggu bantuan sosial.

"Bantuan sosial selain ada 6 pintu dari pemerintah pusat, Pemprov Jawa Barat dab Pemkab Bogor juga ada dari BUMN, BUMD, swasta, Polres Bogor dan Kodim 0621. Insya Allah semua kebagian hingga masyarakat saya minta bersabar karena bantuan sosial ini turunnya tidak serentak," tuturnya.

Bupati Bogor juga melanjutkan bahwa jajarannya tetap mengusulkan permintaan tambahan bantuan sosial ke pemerintah pusat maupun Pemprov Jawa Barat.

"Pemkab Bogor meminta kuota tambahan bantuan sosial ke pemerintah pusat maupun Pemprov Jawa Barat karena ada 96 ribu lagi keluarga penerima manfaat non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang masih belum mendapatkan slot bantuan sosial," lanjutnya.

Sumber : Diskominfo Kabupaten Bogor 

© Copyright 2019 INFO DESA KABUPATEN BOGOR | All Right Reserved