Selasa, 18 Mei 2021

Bocoran BLT UMKM BPUM Tahap 3, Cair Ke 3 Juta Pelaku Usaha Di Indonesia

Info Desa-Kabupaten Bogor - Berikut ini bocoran kapan BLT UMKM BPUM tahap 3 cair lagi ke rekening pelaku usaha serta cara cek penerima BLT UMKM 2021 lewat artikel ini.

Dapatkan link cek penerima BLT UMKM BPUM tahap 3 melalui eform.bri.co.id untuk memastikan sebagai penerima bantuan.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pmerintah melalui Kemenkop memberikan bantuan BLT BPUM kepada pelaku UMKM.

Bantuan tersebut sudah memasuki tahap ke tiga yang cair pada 3 juta pelaku UMKM di Indonesia.

Sementara itu, anggaran APBN untuk BLT UMKM tahun ini sudah mencapai Rp15,36 triliun.

Rencananya, akan dicairkan kembali kepada ke 12,8 juta pelaku usaha UMKM di Indonesia.

Namun, pencairan BLT UMKM ini diberikan kepada pelaku usaha di tahun 2020 sebanyak 9,8 juta UMKM.

Halaman:

Editor: Sauqi Romdani

Dari pembagian tersebut, tersisa 3 juta pelaku usaha yang belum dibagikan dan direncanakan tahun 2021 bakal cair.

Besaran BLT yang diberikan kepada UMKM sebanyak Rp 1,2 juta. Jumlah BPUM itu lebih kecil dibanding tahun lalu yang mencapai Rp 2,4 juta, alasannya untuk perluasan penerima.

Pertanyaannya, kapan BLT UMKM BPUM 2021 cair lagi ke rekening pelaku usaha?

Berdasarkan keterangan Kemenkop UKM, keputusan soal BPUM ini cair ke 3 juta UMKM baru masih menunggu keputusan Menteri Keuangan, Sri Mulyani terkait anggaran yang diketok.

Bagi Anda yang ingin mengecek penerima BLT UMKM 2021 ini, Anda bisa mengecek dengan mengikuti arahan berikut ini:

  • Kunjungi laman eform.bri.co.id
  • Isi NIK e-KTP pada kolom yang disediakan
  • Masukkan kode verifikasi
  • Lanjutkan ke proses inquiry
  • Setelahnya akan ada notifikasi terdaftar atau tidak sebagai penerima BPUM (BLT UMKM) 2021.

Itulah bocoran kapan BLT UMKM BPUM tahap 3 cair lagi ke rekening pelaku usaha serta cara cek penerima BLT UMKM 2021

Senin, 10 Mei 2021

4 Fakta BLT UMKM Cair Sebelum Lebaran

Info Desa Bogor – Proses penyaluran Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) atau BLT UMKM 2021 tahap kedua saat ini sedang dalam proses. Seperti yang diketahui, batas waktu pengajuan pelaku usaha agar mendapatkan dana segar sebesar Rp1,2 juta terakhir 30 April 2021 yang lalu.

"Sekarang masih menunggu usulan dari dinas kab/kota sd tgl 30 April untuk diproses, disalurkan ke bank penyalur dan pencairan," kata Deputi Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Eddy Satriya kepada Okezone Selasa (27/4/2021).

Mengenai pencairan BLT UMKM 2021 tahap kedua, Okezone telah merangkum beberapa faktanya, Sabtu (8/5/2021).

1. Kemenkop Masih Proses Rekap Data, Pelaku Usaha Harap Sabar

Pengajuan BLT UMKM tahun 2021 tahap kedua telah ditutup pada 30 April 2021. Namun, pencairannya masih belum dapat dilaksanakan karena menunggu proses rekap data dari seluruh Dinas Koperasi dan UKM di Indonesia.

"Sekarang masih proses data dinas yang masuk sesuai dateline 30 April kemarin," kata Deputi Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Eddy Satriya kepada Okezone, Senin (3/5/2021).

Dia meminta kepada seluruh calon penerima untuk menunggu proses rekap data tersebut. "Mohon beri waktu sedang proses," ujarnya.

2. Pencairan Diupayakan Sebelum Lebaran

Kementerian Koperasi dan UKM memastikan bakal mencairkan BLT UMKM 2021 tahap kedua sebelum Lebaran, yang akan jatuh pada 13 Mei 2021.

"Rencananya, iya (sebelum Lebaran)," kata Deputi Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Eddy Satriya kepada Okezone, Selasa (4/5/2021).

3. Tanggal Pasti Pencairan Belum Bisa Dipastikan

Meski begitu, Eddy masih enggan membocorkan ihwal tanggal pasti penyaluran BLT UMKM tersebut. Dia mengaku hanya diberikan informasi dari Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) bahwa para pedagang sudah menerima BLT UMKM sebelum Lebaran.

"Dari KPC PEN demikian," ujarnya.

4. Pemerintah Akan Terus Gelontorkan Bantuan untuk UMKM Tahun Ini

Deputi Bidang Usaha Mikro KemenkopUKM Eddy Satriya menjelaskan meski ancaman dan tantangan pemulihan ekonomi nasional (PEN) kian berat, pemerintah tetap komitmen memberikan bantuan bagi pelaku usaha khususnya sektor UMKM untuk tetap bertahan.

Eddy menegaskan bahwa dukungan yang diluncurkan pemerintah pusat akan terus berlanjut. Bantuan itu seperti program restrukturisasi, pemberian subsidi bunga KUR dan non KUR, PPh final ditanggung pemerintah, imbal jasa penjaminan dan penyediaan dana bergulir bagi koperasi yang disalurkan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) yang merupakan Satuan Kerja dari KemenkopUKM.

Pemerintah juga dipastikan melanjutkan pemberian bantuan produktif untuk pelaku usaha mikro (BPUM) atau BLT UMKM di tahun ini. Dijelaskan Eddy bahwa anggaran BPUM yang telah disiapkan tahun 2021 ini sebesar Rp11,76 triliun yang akan diperuntukkan bagi 9,8 juta pelaku usaha mikro di seluruh Indonesia. Diharapkan akan ada tambahan untuk 3 juta penerima lagi.

5. Cara Cek Penerima BLT UMKM 2021 Lewat Bank Penyalur

Jika sudah mengajukan diri dan ingin mengecek apakah diterima menjadi penerima BLT UMKM, pelaku usaha bisa ikut langkah cek penerima BPUM di bank penyalur, yaitu Bank BRI dan BNI berikut ini, dilansir dari Instagram @kemenkopukm, Selasa (27/4/2021).

Bagi pelaku usaha yang menggunakan Bank BRI, pertama masuk ke laman https://eform.bri.co.id/bpum. Selanjutnya isi nomor KTP dan masukan kode verifikasi. Setelah itu klik proses inquiry lalu akan ada pemberitahuan apakah anda termasuk penerima BPUM atau tidak.

Sedangkan bagi pengguna Bank BNI, pertama masuk ke laman http://banpresbpum.id, lalu isi nomor KTP, pilih Cari, lalu akan ada pemberitahuan apakah anda termasuk penerima BPUM atau tidak.


Rabu, 05 Mei 2021

Pendaftaran BLT UMKM Rp1,2 Juta Dibuka Hingga 31 Agustus 2021, Hanya Golongan Ini yang Bisa Daftar

Pendaftaran BLT UMKM Rp1,2 Juta Dibuka Hingga 31 Agustus 2021, Hanya Golongan Ini yang Bisa Daftar

Info Desa Kabupaten Bogor-Pendaftaran BLT UMKM Rp1,2 juta berlanjut hingga 31 Agustus 2021, sayangnya Pemerintah hanya akan mencairkan BLT UMKM Rp1,2 Juta kepada golongan ini, segera cek data Anda agar masuk golongan yang mendapatkan dana hibah Banpres.

Masyarakat terutama pelaku UMKM di seluruh Indonesia masih punya kesempatan untuk dapatkan uang BLT UMKM senilai Rp1,2 juta dari Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2021 hingga akhir Agustus 2021.

Mengenai jadwal pendaftaran BLT UMKM Rp1,2 juta yang masih dibuka sudah disampaikan langsung oleh Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.

Senator Jawa Timur itu mengingatkan, pendaftaran program BPUM yang masuk dalam program perlindungan sosial pemerintah saat pandemi Covid tersebut masih bisa dilakukan hingga 31 Agustus 2021.

Perlu diingat, pada pencairan BLT UMKM kali ini, pelaku usaha mikro akan mendapatkan BLT UMKM sebesar Rp1,2 juta setiap penerima. Jumlah tersebut memang menurun dibandingkan tahun 2020 lalu yang mencapai Rp2,4 juta setiap penerima.

Meskipun begitu, tidak semua pelaku UMKM dapat menerima pencairan dana BLT UMKM Rp1,2 Juta sebab ada seleksi tertentu yang pastinya berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan.

BLT UMKM Rp1,2 Juta hanya akan dicairkan kepada golongan yang memenuhi persyaratan berikut ini:

Halaman:

Sumber: ANTARA

- Warga Negara Indonesia

- Punya Nomor Induk Kependudukan (NIK)

- Memiliki usaha mikro

- Bukan PNS, TNI, Polri, pegawai BUMN atau BUMD

- Tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan dan KUR

- Bagi pelaku usaha mikro yang memiliki KTP dan domisili usaha berbeda dapat melampirkan Surat Keterangan Usaha atau SKU.

Syarat tambahan pada poin 6 berlaku bagi pelaku usaha mikro yang alamat usahanya berbeda dengan alamat domisili sebagaimana tercantum di KTP, maka dapat melampirkan Surat Keterangan Usaha (SKU).

SKU dapat Anda buat dengan mendatangi RT/RW tempat Anda tinggal kemudian meminta Surat Pengantar Usaha untuk membuat SKU Anda.

Surat Pengantar Usaha ini dapat Anda bawa ke Kelurahan/Kecamatan tempat Anda tinggal agar kemudian dibuatkan Surat Keterangan Usaha (SKU).

Setelah dirasa termasuk golongan yang berhak menerima bantuan dan telah memenuhi persyaratan, pelaku UMKM bisa langsung mengajukan diri ke pengusul yang sudah ditentukan agar bisa mendapat BPUM 2021.

Pengusul yang sudah ditentukan seperti Dinas Koperasi dan UKM, koperasi yang telah disahkan sebagai badan hukum, kementerian/lembaga, dan perusahaan pembiayaan lain yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Terkait penyaluran BPUM, LaNyalla juga meminta pemerintah untuk meneruskan program bantuan sosial kepada pelaku usaha mikro selama pandemi belum berlalu. Sebab sektor riil menurutnya adalah sektor yang peling terdampak karena adanya PSBB dan PPKM.

“Saat dilakukannya PSBB dan PPKM, pelaku usaha mikro secara otomatis tidak bisa lagi melanjutkan usahanya," jelas LaNyalla.

Nantinya, Jika pelaku UMKM dianggap layak menerima dana BLT UMKM Rp1,2 juta ini, uangnya akan ditransfer langsung ke rekening pendaftar.

Lalu bisa mendatangi langsung ke kantor Bank BRI terdekat dengan membawa dokumen yang telah diisyaratkan seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama lengkap, alamat tempat tinggal, bidang usaha, dan nomor telepon.***

Selasa, 23 Maret 2021

Siap-siap! Pendaftaran BLT UMKM Rp 2,4 Juta Segera Dibuka, Ini Syarat Mendapatkannya

 

BLT UMKM Rp 2,4 juta atau Program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) akan segera dilanjutkan pada 2021.

BLT UMKM diharapkan dapat membantu dunia usaha khususnya para pelaku UMKM meningkat pada 2021.

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki menegaskan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) khususnya pembiayaan bagi koperasi usaha mikro, kecil dan menengah (KUMKM) 2021 akan dilanjutkan oleh pemerintah.

"Insya Allah segera akan digulirkan oleh Presiden," ucap Teten, Rabu (17/3/2021), dikutip dari laman depkop.go.id.

Teten mengatakan, program PEN KUMKM terdiri dari dua klaster.

Pertama, bagi usaha mikro yang unbankable lewat BLT UMKM.

Kedua, PEN bagi kelompok usaha yang sudah bankable dan telah mendapatkan kredit usaha rakyat (KUR).

Bantuan itu berupa fasilitas subsidi bunga KUR dan pembiayaan modal kerja koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM).

"Pemerintah terus mematangkan alternatif pembiayaan untuk UMKM dan Koperasi yang murah, mudah, dan cepat agar UMKM cepat naik kelas," ujar Teten.

Teten mengakui pandemi memberikan dampak sangat besar bagi UMKM.


Menurut data Siap Bersama UKM, dampak pandemi terhadap UMKM yaitu Kesulitan Pemasaran 22,9%, Distribusi Terhambat 20,01%, Kesulitan Permodalan 19,39%, dan Bahan Baku 18,87%.

Sambil menunggu informasi detail tentang BLT UMKM 2021, tak ada salahnya Anda menyimak syarat dan cara mendapatkan BLT UMKM.

Berikut cara dan syarat mendapatkan BLT UMKM yang Tribunnews.com kutip dari laman depkop.go.id

BLT UMKM Rp 2,4 Juta hanya diberikan kepada:

- Warga Negara Indonesia

- Mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK)

- Memiliki Usaha Mikro

- Bukan ASN, TNI/POLRI, serta pegawai BUMN/BUMD

- Bagi pelaku Usaha Mikro yang memiliki KTP dan domisili usaha yang berbeda, dapat melampirkan Surat Keterangan Usaha (SKU).


Cara Mendapatkan

Calon penerima Banpres Produktif untuk Usaha Mikro dapat melengkapi data usulan kepada pengusul dalam hal ini Dinas Koperasi dan UKM setempat dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut: 

- Nomor Induk Kependudukan (NIK)

- Nama Lengkap

- Alamat tempat tinggal sesuai KTP

- Bidang Usaha

- Nomor Telepon


Penulis: Sukma
Sumber: tribunnews.com



Jumat, 01 Januari 2021

Jangan Khawatir! 16 Juta Pelaku UMKM Akan Dapat BLT UMKM Rp2,4 Juta di Tahun 2021, Simak Syaratnya

INFO DESA KABUPATEN BOGOR - Pemerintah melalui Kementerian Koprerasi dan UKM (Kemenkop UKM) telah menyalurkan BLT UMKM Rp2,4 juta untuk tahap 1 dan 2.

Penyaluran BLT UMKM Rp2,4 tersebut sudah dimanfaatkan oleh 12 juta pelaku UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia,

Artinya, penyaluran BLT UMKM Rp2,4 juta sudah memenuhi kuotanya 100 Persen di tahun 2020.

Namun terdapat kelebihan kuota penerima pada BLT UMKM Rp2,4 juta pada tahap 1 dan 2.

Sekitar 28 juta pelaku UMKM yang sudah mendaftar, dengan target awal hanya untuk 12 juta penerima saja.

Sehingga tersisa 16 juta pelaku usaha mikro yang belum dapat, karena sudah melebihi batas target.

Maka dari itu, Kemenkop UKM akan tetap menyalurkan BLT Banpres UMKM Rp2,4 juta ke tahap 3 di 2021 mendatang.

Akan tetapi, jika memiliki masalah dalam penyaluran program bantuan tersebut, cukup hubungi call center Kemenkop 500-597.

Atau Anda juga bisa datang ke kantor lembaga pengusul untuk mengatasi masalah tersebut.

Berikut inilah kantor lembaga pengusulnya.

1. Dinas yang yang membidangi Koperasi dan UKM

2. Koperasi yang telah disahkan sebagai Badan Hukum

3. Kementerian/Lembaga

4. Perbankan dan perusahaan pembayaran yang terdaftar di OJK.

Sebelum itu, pastikan cek terlebih dahulu kriteria berikut ini:

1. Memiliki kekayaan paling banyak Rp50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha

2. Memiliki penghasilan penjualan tahunan paling banyak Rp300 juta

3. Selain persyaratan di atas tidak boleh mendapatkan Banpres Produktif usaha mikro.

Selain itu, cek juga persyaratan berikut ini:

1. Warga Negara Indonesia (WNI)

2. Memiliki Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

3. Bukan Aparatul Sipil Negara (ASN)

4. Bukan anggota Tentara Negara Indonesia (TNI)

5. Bukan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)

6. Bukan Pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

7. Pelaku UMKM sedang menerima kredit dari bank.

Artikel ini telah tayang di Media Pakuan dengan judul "Kemenkop Targetkan 16 Juta Penerima BLT Banpres UMKM Rp2,4 Juta di Tahap 3 2021, Ini Penjelasannya".

Berikut adalah persyaratan dan pola aduan mengenai BLT UMKM Rp2,4 juta, diharapkan masyarakat mengerti alur pendaftarannya serta syarat berkas yang harus disiapkan.

Hal ini bertujuan supaya Program BLT UMKM tepat sasaran dan bisa dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat, sehingga dapat meminimalisasi mis informasi terkait syarat dan pola ajuan.***(Holis Sindy Sauri/MEDIA PAKUAN)

Info : Putra Jaya Sukma

Kamis, 03 Desember 2020

Ini Bantuan Pemerintah yang Diperpanjang Hingga 2021, Salah Satunya UMKM BPUM

Kabupaten Bogor - Pemerintah Indonesia telah menyalurkan berbagai bantuan selama pandemi Covid-19.

Ada berbagai jenis bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang ekonominya terdampak.

Bantuan tersebut diantaranya BSU Kemendikbud, BPUM, UMKM, Kartu Prakerja hingga BST.

Kabar baiknya ada beberapa bantuan pemerintah yang bakal diperpanjang hingga 2021, seperti BSU Kemendikbud, BPUM, UMKM, Kartu Prakerja dan BST.

Bantuan itu dikatakan berhasil menunjang perekonomian masyarakat di masa pandemi Covid-19. Jutaan peserta atau masyarakat berhasil mendapatkan Bantuan tersebut.

Meski ada kuota dari setiap bantuan, kabar baiknya BSU PTK Non PNS, BLT UMKM atau BPUM, Kartu Prakerja dan Bansos BST diperpanjang hingga 2021, sebagaimana diberitakan Kabupaten Bogor, "Kabar Baik, 4 Bantuan Diperpanjang 2021 BSU Kemendikbud, BPUM, UMKM, Kartu Prakerja dan BST".

Hal ini betul-betul serius dilakukan dengan diperkuatnya RAPBN yang menganggarkan program BSU PTK Non PNS, BLT UMKM atau BPUM, Kartu Prakerja dan Bansos BST tahun 2021.

Alasan program BSU PTK Non PNS, BLT UMKM atau BPUM, Kartu Prakerja dan Bansos BST diperpanjang adalah untuk menanggulangi Covid-19. Pasalnya belum ada jaminan tahun 2021 Covid-19 sudah hilang di Indonesia.

Menteri BUMN, Erick Tohir mengatakan, RAPBN 2021 pemerintah berencana mengalokasikan Rp 419,31 triliun untuk program BSU PTK Non PNS, BLT UMKM atau BPUM, Kartu Prakerja dan Bansos BST.

"Sejauh ini kita patut bersyukur negara mampu memberikan bantuan ke masyarakat, bantuan tersebut seimbang dengan penaggulangan Covid-19. Bantuan presiden bantuan produk usaha mikro berjalan sangat baik tentu ini yang akan dilanjutkan di tahun 2021,"

Berikut 4 Bantuan yang diwacanakan akan diperpanjang di tahun 2021 :

1. BLT Subsidi Gaji/Upah (BSU)

Bantuan subsidi gaji BPJS Ketenagakerjaan menyasar karyawan swasta dengan gaji di bawah Rp 5 juta. Pencairan BLT ini dimulai sejak 27 Agustus lalu.

2. Kartu Prakerja

Kartu Prakerja dibuat pemerintah untuk membantu mereka yang terdampak pandemi, khususnya karyawan yang terkena PHK dan pengangguran. Peserta dari program ini akan mendapatkan bantuan insentif untuk pelatihan kerja sebesar Rp 1 juta, dan insentif Rp 600 ribu per bulan.

3. BLT UMKM (BPUM)

Pemerintah membantu para pelaku usaha UMKM lewat program dana hibah. Skemanya yakni kucuran bantuan UMKM Rp 2,4 juta yang ditransfer lewat rekening.

Bantuan pemerintah ini bertujuan untuk membantu pelaku usaha kecil dari dampak negatif pandemi virus corona. Total ada 12 juta UMKM yang akan menerima bantuan tersebut.

4. BLT PKH Rp 500 Ribu per KK

Pemerintah melalui Kementerian Sosial menyalurkan bantuan sosial yakni bantuan sosial tunai (BST) senilai Rp 500.000 atau bansos Rp 500.000 untuk masyarakat yang bukan penerima Program Keluarga Harapan (PKH).

BLT untuk sembako non-PKH ini menyasar 9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Setiap penerima mendapatkan dana tunai sebesar Rp 500.000 ( BLT Rp 500.000).

Bagi anda yang belum mendapatkan BSU PTK Non PNS, BLT UMKM atau BPUM, Kartu Prakerja dan Bansos BST tahun depan merupakan kesempatan. Segera daftarkan diri anda agar berkesempatan menerima BSU PTK Non PNS, BLT UMKM atau BPUM, Kartu Prakerja dan Bansos BST.*** (Putra Jaya Sukma)

Sabtu, 24 Oktober 2020

Belum Ada Rekening BRI Tapi Punya KTP? Tenang, Masih Bisa Dapat BLT UMKM Banpres BPUM RP 2,4 Juta

INFO DESA KABUPATEN BOGOR – Jika belum punya rekening BRI tetapi punya KTP tetap bisa mendapatkan BLT UMKM Banpres BPUM Rp 2,4 juta.

Dana BLT UMKM Banpres BPUM tetap bisa didapat pelaku usaha kecil menengah meskipun belum memiliki rekening Bank BRI.

KTP menjadi salah satu persyaratan penting untuk mendaftar BLT UMKM Banpres BPUM dengan nilai bantuan sebesar Rp 2,4 juta.

Kabar baiknya, program BLT untuk pelaku usaha kecil menengah ini termasuk dalam daftar bantuan sosial yang diperpanjang hingga tahun depan.

Kesempatan masih terbuka, cek persyaratan, cara daftar, hingga cara cek penerima BLT UMKM Banpres BPUM.

Berdasarkan surat edaran dari Kemenkop  UKM No. 491/SM/X/2020 tanggal 6 Oktober 2020, pendaftaran program BPUM diperpanjang hingga akhir November mendatang.

Syarat yang harus dipenuhi agar pelaku UMKM bisa mendapatkan tambahan modal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Republik Indonesia nomor 6 tahun 2020. Berikut persyaratannya :

1. Warga negara Indonesia

2. Mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK)

3. Bagi pelaku usaha mikro yang memiliki alamat KTP dan domisili usaha yang berbeda, bisa melampirkan surat keterangan usaha (SKU)

4. Tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan atau kredit usaha rakyat (KUR)

5. Memiliki usaha mikro yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan.

6. Bukan aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai BUMN, atau pegawai BUMD.

Pendaftaran program ini dapat dilakukan secara offline  dengan mendatangi dinas koperasi dan usaha kecil menengah di kabupaten /kota masing-masing.

Pendaftar yang belum memiliki rekening bank akan dibuatkan rekening setelah dinyatakan sebagai penerima.

Setelah melakukan pendaftaran, pelaku usaha kecil menengah dapat melakukan pengecekan perihal dirinya mendapat bantuan atau tidak.


Berikut cara termudah untuk mengecek BLT UMKM Program BPUM di Bank BRI.

1. Buka browser lalu login ke eform.bri.co.id/bpum

2. nomor KTP dan kode verifikasi

3. KlikProses Inquiry’ lalu akan ada pemberitahuan apakah nomor KTP terdaftar sebagai penerima BPUM atau tidak.

Jika dinyatakan sebagai penerima dapat segera melakukan konfirmasi ke Bank BRI terdekat untuk mengurus perihal pencairan.

Bantuan yang diberikan yaitu berupa hibah dana sebesar Rp 2,4 juta yang diberikan selama satu kali.

Sumber: Bank BRI dan Kemenkop UKM

Minggu, 18 Oktober 2020

Segera Daftar! BLT UMKM Tahap 2 Rp 2,4 Juta Masih Dibuka, Berikut Cara Mendapatkannya

 

infodesa.kabupatenbogor.com - BLT UMKM Rp2,4 juta tahap 2 dibuka pada 13 Oktober 2020, pendaftaran dapat dilaksanakan di kota/kabupaten masing-masing hingga 25 November 2020.

Hingga kini, Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) melaporkan 5,6 juta pelaku usaha mikro telah menerima Bantuan Presiden (Banpres) UMKM dengan total senilai Rp13,4 triliun.

"Bantuan ini telah disalurkan kepada 5,6 juta pelaku usaha mikro yang tersebar di 34 provinsi dengan jumlah bantuan sebesar Rp13,4 triliun," kata Deputi Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM RS Hanung Harimba Rachman sebagaimana FIXINDONESIA kutip dari laman resmi Kemenkop UKM.

Setelah 5,6 juta pengusaha mikro menerima Banpres ini, kuota penerima Banpres UMKM sebesar Rp2,4 juta ini akan ditambah.

Dari tahap awal sebanyak 9,1 juta UMKM, naik menjadi 12 juta, dan terakhir diusulkan kembali menjadi 15 juta pelaku UMKM.

"Kami melihat ada antusiasme yang lebih tinggi maka kami usulkan target penerima ditingkatkan menjadi 15 juta, mungkin bisa lebih," kata dia.

Sebagai informasi, program Banpres UMKM merupakan bantuan dana hibah dari pemerintah pusat melalui Kemenkop UKM. Banpes ini ditargetkan untuk pelaku usaha mikro dan terdampak pandemi Covid-19.

Banpres ini akan disalurkan langsung ke rekening pelaku usaha mikro sebesar Rp2,4 juta dalam satu kali transfer.

Akan tetapi hingga kini, pendaftaran Banpres Produktif BLT UMKM ini hanya bisa dilakukan secara offline melalui Dinas Koperasi di kota/kabupaten masing-masing.

Adapun persyaratan mendaftar Banpres Produktif BLT UMKM Rp2,4 juta, sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia
2. Mempunyai NIK dan KTP
3. Memiliki Usaha Mikro (berdagang, menjahit, bengkel, penjual gorengan dan masih banyak lain)
4. Bukan PNS, TNI/Polri, Pegawai BUMN dan BUMD
5. Tidak memiliki kredit di bank
6. Memiliki Saldo di bank penyalur biasanya BRI kurang dari Rp2 juta
7. Wajib memiliki Surat Keterangan Usaha (SKU) bagi pemilik usaha yang tidak sesuai dengan domisilinya

Sesudah mengisi dan menyertakan dokumen di atas, pihak Dinas Koperasi akan langsung menyerahkan data tersebut ke Kemenkop UKM. Kemudian, tim verifikator Kemenkop UKM menentukan kelayakan untuk mendapat bantuan ini.

Meskipun pendaftaran tahap 2 masih dibuka, tidak menutup kemungkinan di beberapa daerah pendaftaran sudah dihentikan dengan alasan kuota sudah terpenuhi.

Untuk lebih jelas, pendaftar bisa segera mengecek ke Dinas Koperasi setempat karena setiap daerah memiliki kebijakannya masing-masing.

Sumber : Kemenkop UKM

© Copyright 2019 INFO DESA KABUPATEN BOGOR | All Right Reserved