Selasa, 18 Mei 2021

Bocoran BLT UMKM BPUM Tahap 3, Cair Ke 3 Juta Pelaku Usaha Di Indonesia

Info Desa-Kabupaten Bogor - Berikut ini bocoran kapan BLT UMKM BPUM tahap 3 cair lagi ke rekening pelaku usaha serta cara cek penerima BLT UMKM 2021 lewat artikel ini.

Dapatkan link cek penerima BLT UMKM BPUM tahap 3 melalui eform.bri.co.id untuk memastikan sebagai penerima bantuan.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pmerintah melalui Kemenkop memberikan bantuan BLT BPUM kepada pelaku UMKM.

Bantuan tersebut sudah memasuki tahap ke tiga yang cair pada 3 juta pelaku UMKM di Indonesia.

Sementara itu, anggaran APBN untuk BLT UMKM tahun ini sudah mencapai Rp15,36 triliun.

Rencananya, akan dicairkan kembali kepada ke 12,8 juta pelaku usaha UMKM di Indonesia.

Namun, pencairan BLT UMKM ini diberikan kepada pelaku usaha di tahun 2020 sebanyak 9,8 juta UMKM.

Halaman:

Editor: Sauqi Romdani

Dari pembagian tersebut, tersisa 3 juta pelaku usaha yang belum dibagikan dan direncanakan tahun 2021 bakal cair.

Besaran BLT yang diberikan kepada UMKM sebanyak Rp 1,2 juta. Jumlah BPUM itu lebih kecil dibanding tahun lalu yang mencapai Rp 2,4 juta, alasannya untuk perluasan penerima.

Pertanyaannya, kapan BLT UMKM BPUM 2021 cair lagi ke rekening pelaku usaha?

Berdasarkan keterangan Kemenkop UKM, keputusan soal BPUM ini cair ke 3 juta UMKM baru masih menunggu keputusan Menteri Keuangan, Sri Mulyani terkait anggaran yang diketok.

Bagi Anda yang ingin mengecek penerima BLT UMKM 2021 ini, Anda bisa mengecek dengan mengikuti arahan berikut ini:

  • Kunjungi laman eform.bri.co.id
  • Isi NIK e-KTP pada kolom yang disediakan
  • Masukkan kode verifikasi
  • Lanjutkan ke proses inquiry
  • Setelahnya akan ada notifikasi terdaftar atau tidak sebagai penerima BPUM (BLT UMKM) 2021.

Itulah bocoran kapan BLT UMKM BPUM tahap 3 cair lagi ke rekening pelaku usaha serta cara cek penerima BLT UMKM 2021

Minggu, 09 Mei 2021

Pinjaman 100 Juta Tanpa Jaminan Untuk UMKM


Info Desa Bogor - Berikut ini cara dapat pinjam KUR Rp 100 juta tanpa jaminan untuk UMKM. Simak syarat dan tata caranya di bahwa ini.

Kabar gembira datang bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia. Pemerintah kini resmi menaikkan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari semula Rp 50 juta menjadi Rp 100 juta.

Kini para pelaku usaha kecil tersebut bisa meminjam biaya senilai Rp 100 juta tanpa jaminan. Selain itu, kredit untuk UMKM juga diperbesar menjadi Rp 20 miliar.

Penambahan nilai plafon KUR Rp 100 juta ini dilakukan sebagai langkah pemulihan ekonomi pada masa pandemi corona. Di samping itu, usaha kecil juga diharapkan mampu menjadi penopang ekonomi kerakyatan.

Bagi masyarakat yang ingin mengajukan KUR tanpa jaminan perlu memperhatikan sejumlah persyaratan. Berikut syarat dapat pinjam KUR.

Peminjam KUR harus merupakan individu dan bukan diwakilkan oleh lembaga seperti koperasi atau pemerintah desa.

Calon peminjam KUR diwajibkan sudah memiliki usaha yang berjalan minimal enam bulan.

Pemerintah tidak membatasi jenis usaha. Sebaliknya, tetap memperbolehkan meskipun usaha tersebut hanya dilakukan secara daring, seperti berjualan di toko online, media sosial, atau e-commerce misalnya Shopee dan Tokopedia.

Pinjaman KUR Rp100 juta juga berlaku bagi penyedia ride hailing seperti Gojek dan Grab.

Namun, calon peminjam tidak boleh dalam keadaan sedang menerima kredit dari perbankan keculi kredit konsumtif seperti KPR, KKB, atau kartu kredit.

Cara Dapat Pinjam KUR Rp 100 Juta

Bagi calon peminjam KUR Rp100 juta, setelah memenuhi syarat-syarat di atas bisa mendatangi kantor cabang BRI terdekat.

BRI merupakan salah satu bank penyalur KUR. Tahun ini, KUR ditargetkan mampu menyalurkan bantuan pembiayaan tanpa jaminan kepada 57 juta usaha ultra mikro.

Dilansir dari laman resmi BRI, bagi masyarakat yang ingin mengajukan KUR juga bisa dengan mengunjungi laman kur.bri.co.id.

Kemudian pilih Ajukan Pinjaman.

Pengguna diharuskan login menggunakan alamat email dan masukkan kata sandi jika sudah memiliki akun.

Namun, jika belum memiliki akun di laman tersebut bisa memilih menu Daftar.

Pendaftaran dilakukan dengan mengisi data diri untuk membuat akun baru.

Baca pernyataan yang diberikan oleh BRI lalu klik Setuju.

Isi formulir pengajuan yang diberikan oleh BRI secara online. Di antaranya berisi tentang profil anda, profil usaha, unggah dokumen, dan data pengajuan.

Demikian cara dapat pinjam KUR Rp 100 juta tanpa jaminan untuk UMKM.

Rabu, 05 Mei 2021

Pendaftaran BLT UMKM Rp1,2 Juta Dibuka Hingga 31 Agustus 2021, Hanya Golongan Ini yang Bisa Daftar

Pendaftaran BLT UMKM Rp1,2 Juta Dibuka Hingga 31 Agustus 2021, Hanya Golongan Ini yang Bisa Daftar

Info Desa Kabupaten Bogor-Pendaftaran BLT UMKM Rp1,2 juta berlanjut hingga 31 Agustus 2021, sayangnya Pemerintah hanya akan mencairkan BLT UMKM Rp1,2 Juta kepada golongan ini, segera cek data Anda agar masuk golongan yang mendapatkan dana hibah Banpres.

Masyarakat terutama pelaku UMKM di seluruh Indonesia masih punya kesempatan untuk dapatkan uang BLT UMKM senilai Rp1,2 juta dari Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2021 hingga akhir Agustus 2021.

Mengenai jadwal pendaftaran BLT UMKM Rp1,2 juta yang masih dibuka sudah disampaikan langsung oleh Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.

Senator Jawa Timur itu mengingatkan, pendaftaran program BPUM yang masuk dalam program perlindungan sosial pemerintah saat pandemi Covid tersebut masih bisa dilakukan hingga 31 Agustus 2021.

Perlu diingat, pada pencairan BLT UMKM kali ini, pelaku usaha mikro akan mendapatkan BLT UMKM sebesar Rp1,2 juta setiap penerima. Jumlah tersebut memang menurun dibandingkan tahun 2020 lalu yang mencapai Rp2,4 juta setiap penerima.

Meskipun begitu, tidak semua pelaku UMKM dapat menerima pencairan dana BLT UMKM Rp1,2 Juta sebab ada seleksi tertentu yang pastinya berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan.

BLT UMKM Rp1,2 Juta hanya akan dicairkan kepada golongan yang memenuhi persyaratan berikut ini:

Halaman:

Sumber: ANTARA

- Warga Negara Indonesia

- Punya Nomor Induk Kependudukan (NIK)

- Memiliki usaha mikro

- Bukan PNS, TNI, Polri, pegawai BUMN atau BUMD

- Tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan dan KUR

- Bagi pelaku usaha mikro yang memiliki KTP dan domisili usaha berbeda dapat melampirkan Surat Keterangan Usaha atau SKU.

Syarat tambahan pada poin 6 berlaku bagi pelaku usaha mikro yang alamat usahanya berbeda dengan alamat domisili sebagaimana tercantum di KTP, maka dapat melampirkan Surat Keterangan Usaha (SKU).

SKU dapat Anda buat dengan mendatangi RT/RW tempat Anda tinggal kemudian meminta Surat Pengantar Usaha untuk membuat SKU Anda.

Surat Pengantar Usaha ini dapat Anda bawa ke Kelurahan/Kecamatan tempat Anda tinggal agar kemudian dibuatkan Surat Keterangan Usaha (SKU).

Setelah dirasa termasuk golongan yang berhak menerima bantuan dan telah memenuhi persyaratan, pelaku UMKM bisa langsung mengajukan diri ke pengusul yang sudah ditentukan agar bisa mendapat BPUM 2021.

Pengusul yang sudah ditentukan seperti Dinas Koperasi dan UKM, koperasi yang telah disahkan sebagai badan hukum, kementerian/lembaga, dan perusahaan pembiayaan lain yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Terkait penyaluran BPUM, LaNyalla juga meminta pemerintah untuk meneruskan program bantuan sosial kepada pelaku usaha mikro selama pandemi belum berlalu. Sebab sektor riil menurutnya adalah sektor yang peling terdampak karena adanya PSBB dan PPKM.

“Saat dilakukannya PSBB dan PPKM, pelaku usaha mikro secara otomatis tidak bisa lagi melanjutkan usahanya," jelas LaNyalla.

Nantinya, Jika pelaku UMKM dianggap layak menerima dana BLT UMKM Rp1,2 juta ini, uangnya akan ditransfer langsung ke rekening pendaftar.

Lalu bisa mendatangi langsung ke kantor Bank BRI terdekat dengan membawa dokumen yang telah diisyaratkan seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama lengkap, alamat tempat tinggal, bidang usaha, dan nomor telepon.***

Kamis, 03 Desember 2020

Ini Bantuan Pemerintah yang Diperpanjang Hingga 2021, Salah Satunya UMKM BPUM

Kabupaten Bogor - Pemerintah Indonesia telah menyalurkan berbagai bantuan selama pandemi Covid-19.

Ada berbagai jenis bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang ekonominya terdampak.

Bantuan tersebut diantaranya BSU Kemendikbud, BPUM, UMKM, Kartu Prakerja hingga BST.

Kabar baiknya ada beberapa bantuan pemerintah yang bakal diperpanjang hingga 2021, seperti BSU Kemendikbud, BPUM, UMKM, Kartu Prakerja dan BST.

Bantuan itu dikatakan berhasil menunjang perekonomian masyarakat di masa pandemi Covid-19. Jutaan peserta atau masyarakat berhasil mendapatkan Bantuan tersebut.

Meski ada kuota dari setiap bantuan, kabar baiknya BSU PTK Non PNS, BLT UMKM atau BPUM, Kartu Prakerja dan Bansos BST diperpanjang hingga 2021, sebagaimana diberitakan Kabupaten Bogor, "Kabar Baik, 4 Bantuan Diperpanjang 2021 BSU Kemendikbud, BPUM, UMKM, Kartu Prakerja dan BST".

Hal ini betul-betul serius dilakukan dengan diperkuatnya RAPBN yang menganggarkan program BSU PTK Non PNS, BLT UMKM atau BPUM, Kartu Prakerja dan Bansos BST tahun 2021.

Alasan program BSU PTK Non PNS, BLT UMKM atau BPUM, Kartu Prakerja dan Bansos BST diperpanjang adalah untuk menanggulangi Covid-19. Pasalnya belum ada jaminan tahun 2021 Covid-19 sudah hilang di Indonesia.

Menteri BUMN, Erick Tohir mengatakan, RAPBN 2021 pemerintah berencana mengalokasikan Rp 419,31 triliun untuk program BSU PTK Non PNS, BLT UMKM atau BPUM, Kartu Prakerja dan Bansos BST.

"Sejauh ini kita patut bersyukur negara mampu memberikan bantuan ke masyarakat, bantuan tersebut seimbang dengan penaggulangan Covid-19. Bantuan presiden bantuan produk usaha mikro berjalan sangat baik tentu ini yang akan dilanjutkan di tahun 2021,"

Berikut 4 Bantuan yang diwacanakan akan diperpanjang di tahun 2021 :

1. BLT Subsidi Gaji/Upah (BSU)

Bantuan subsidi gaji BPJS Ketenagakerjaan menyasar karyawan swasta dengan gaji di bawah Rp 5 juta. Pencairan BLT ini dimulai sejak 27 Agustus lalu.

2. Kartu Prakerja

Kartu Prakerja dibuat pemerintah untuk membantu mereka yang terdampak pandemi, khususnya karyawan yang terkena PHK dan pengangguran. Peserta dari program ini akan mendapatkan bantuan insentif untuk pelatihan kerja sebesar Rp 1 juta, dan insentif Rp 600 ribu per bulan.

3. BLT UMKM (BPUM)

Pemerintah membantu para pelaku usaha UMKM lewat program dana hibah. Skemanya yakni kucuran bantuan UMKM Rp 2,4 juta yang ditransfer lewat rekening.

Bantuan pemerintah ini bertujuan untuk membantu pelaku usaha kecil dari dampak negatif pandemi virus corona. Total ada 12 juta UMKM yang akan menerima bantuan tersebut.

4. BLT PKH Rp 500 Ribu per KK

Pemerintah melalui Kementerian Sosial menyalurkan bantuan sosial yakni bantuan sosial tunai (BST) senilai Rp 500.000 atau bansos Rp 500.000 untuk masyarakat yang bukan penerima Program Keluarga Harapan (PKH).

BLT untuk sembako non-PKH ini menyasar 9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Setiap penerima mendapatkan dana tunai sebesar Rp 500.000 ( BLT Rp 500.000).

Bagi anda yang belum mendapatkan BSU PTK Non PNS, BLT UMKM atau BPUM, Kartu Prakerja dan Bansos BST tahun depan merupakan kesempatan. Segera daftarkan diri anda agar berkesempatan menerima BSU PTK Non PNS, BLT UMKM atau BPUM, Kartu Prakerja dan Bansos BST.*** (Putra Jaya Sukma)

Sabtu, 07 November 2020

BLT UMKM Rp2,4 Juta untuk 12 Juta UKM Diperpanjang Hingga 2021, Segera Daftar Syaratnya Mudah

Info Desa Kabupaten Bogor - Program bantuan langsung tunai (BLT) UMKM atau Banpres Produktif sebesar Rp2,4 juta untuk 12 juta pelaku usaha mikro (UKM) direncanakan akan diperpanjang Kemenkop UKM hingga tahun 2021.

Perpanjangan program subsidi ini merupakan upaya pemerintah dalam memulihkan perekonomian nasional di masa pandemi Covid-19.

Jika anda ingin mendaftarkan diri sebagai penerima BLT UMKM anda bisa mendaftarkan diri anda dan usaha anda ke Dinas Koperasi di kabupaten/kota masing-masing karena daftar online sudah ditutup.

Dikutip Ringtimes Bali dari laman Kemenkop UKM, Minggu 27 September 2020 para penerima bantuan berupa bantuan langsung tunai (BLT) UMKM untuk permodalan usaha ini akan diberitahu melalui sebuah pesan singkat (SMS) jika dia penerima bantuan tersebut.

SMS ini, lanjut keterangan tersebut, akan disampaikan oleh bank penyalur bantuan. Adapun bank penyalur bantuan BLT UMKM adalah BRI, BNI, dan Bank Mandiri Syariah.

BLT UMKM senilai Rp2,4 juta ini akan diberikan secara langsung kepada pelaku UMKM yang sudah memenuhi syarat.

Setelah menerima SMS dari bank, penerima bantuan BLT UMKM harus melakukan verifikasi dan memastikan telah memenuhi persyaratan.

Untuk diketahui, total Bantuan Presiden untuk Usaha Mikroatau BLT UMKM yang telah disalurkan sejak diluncurkan pada 24 Agustus 2020 telah mencapai lebih dari Rp13 triliun atau 61% dari target penyaluran di tahap awal.

Pemerintah mengukur 12 juta pelaku usaha mikro akan mendapatkan bantuan ini hingga akhir tahun. Masing-masing penerima mendapatkan hibah sebesar Rp2,4 juta.

Syarat mendapatkan bantuan BLT UMKM:

-warga negara Indonesia

-Mempunya nomor induk kependudukan (NIK)

- Memiliki Usaha Mikro

- Bukan ASN, TNI / Polri serta pegawai / BUMD

- Tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan dan KUR

- Bagi pelaku usaha mikro yang memiliki KTP domisili usaha

Yang berbeda dapat melampirkan Surat Keterangan Usaha (SKU)

Kemudian bagaimana cara mengakses Banpres Produktif untuk usaha mikro:

Warga yang ingin mendapatkan bantuan ini biasanya diusulkan oleh pengusul Banpres Produktif untuk usaha mikro antara lain:

- Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM

- Koperasi yang telah disahkan sebagai badan hukum

- Kementerian / Lembaga

- Perbankan dan perusahaan pembiayaan yang terdaftar OJK

Kemudian Anda bisa memasukkan data masing-masing kepada pengusul dengan syarat sebagai berikut:

- Nomor induk kependudukan (NIK)

- Nama lengkap

- Alamat tempat tinggal sesuai KTP

- Bidang usaha

- Nomor telepon

Nah, tertarik untuk mendaftar segera ke Dinas Koperasi di amasing- kota / kabupaten anda karena BLT UMKM atau Banpres ini rencananya akan diperpanjang hingga 2021. Semoga berhasil.


Editor: Putra Jaya Sukma

Sumber: KemenkopUKM

Kamis, 05 November 2020

Tak Harus Punya Rekening BRI, BLT UMKM Rp2,4 Juta Bisa Cair, Ini Cara Daftar dan Cek BPUM Pakai KTP

Info Desa Kabupaten BogorTanpa nomor rekening Bank BRI, pelaku usaha mikro masih bisa dapat BLT UMKM program BPUM Rp2,4 juta.

BLT UMKM program BPUM masih bisa cair ke kantong penerima meski tidak punya rekening BRI.

Simak cara daftar BLT UMKM program BPUM tanpa harus punya rekening BRI berikut ini.

Pendaftaran BLT UMKM masih dibuka hingga saat ini.

Pelaku usaha mikor menjadi sasaran dari penyaluran BLT UMKM program BPUM ini.

Dana hibah Rp2,4 juta akan diberikan kepada pelaku usaha mikro yang diinyatakan sebagai penerima.

Pendaftaran BLT UMKM bisa dilakukan secara offline di kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro setempat dengan membawa berkas sebagai berikut.


1. Nomor Induk Kependudukan (NIK)

2. Data nama lengkap

3. Data alamat tempat tinggal sesuai KTP

4. Data bidang usaha

5. Nomor HP


Sebelum melakukan pendaftaran BLT UMKM, pendaftar harus memenuhi kriteria berikut ini.


1. Warga Negara Indonesia (WNI)

2. Mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK)

3. Memiliki usaha mikro

4. Bukan ASN, TNI/Polri serta Pegawai BUMN/BUMD

5. Tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan dan KUR

6. Bagi pelaku usaha mikro yang memiliki KTP dan domisili usaha yang berbeda, dapat melampirkan Surat Keterangan Usaha (SKU)

Setelah melakukan pendaftaran BLT UMKM program BPUM, peserta yang lolos akan dapat pemberitahuan SMS dari Bank BRI.

Pelaku usaha mikro juga bisa cek BLT UMKM via Eform BRI di eform.bri.co.id/bpum, caranya sebagai berikut.

2. Masukkan nomor KTP dan Kode Verifikasi

3. Klik ‘Proses Inquiry’ lalu akan ada pemberitahuan apakah nomor KTP terdaftar sebagai penerima BPUM atau tidak

4. Jika dinyatakan sebagai penerima dapat segera melakukan konfirmasi ke Bank BRI terdekat untuk mengurus perihal pencairan.

Apabila penerima BLT UMKM program BPUM belum memiliki nomor rekening, maka akan dibuatkan pada saat pencairan oleh bank penyalur (BRI, BNI, dan Bank Syariah Mandiri).


Info : Putra Jaya Sukma
Sumber : Komenkop

Minggu, 01 November 2020

Pinjaman 25-50Jt KUR tanpa anggunan, Petani Makin Minati

 

Info Desa Kabupaten Bogor - Manfaat Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diluncurkan Kementerian Pertanian (Kementan) benar-benar dirasakan petani. Hal ini pula yang menyebabkan KUR makin diminati, salah satunya oleh petani di Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Hal itu dikemukakan Uju Juandi dan anggota Kelompok Tani Sinar Fauzan, Desa Sukaratu, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut. Menurut Uju, para petani anggota kelompok banyak yang mengambil pinjaman KUR, khususnya untuk modal awal usahatani. Pengembaliannya diharapkan juga cukup lancar.

“Alhamdulillah program KUR ini sangat membantu petani, khususnya dalam menyediakan permodalan di awal usahatani, yaitu biaya pengolahan tanah dan penanaman,” ujar Uju Juandi, yang sekaligus menjabat Collector Agent (CA) dari Kelompok Tani Sinar Fauzan.

Uju menuturkan, kelompoknya telah memanfaatkan dana KUR sejak tahun 2017. Dia mengakui, untuk pengembaliannya cukup lancar. Ini berkat dirinya selalu mensosialisasi dan berkoordinasi dengan anggota kelompok tani yang berjumlah 95 orang.

“Saya selalu menekankan kepada anggota bahwa dana yang disalurkan adalah dana yang wajib dikembalikan,” ungkapnya.

Namun, dia menyayangkan, KUR pada tahun 2020 ini agak sulit pencairannya. Kalau dulu, 1 sampai 2 minggu sudah cair. Saat ini, 1 bulan sejak pengajuan, baru dilaksanakan akad.

“Memang petani senang dengan adanya penurunan suku bunga menjadi 6%, namun kami berharap pencairannya bisa lebih dipermudah, khususnya waktu pencairan bisa dipercepat,” harapnya.

Penyaluran Lancar

Sementara, Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Pertanian, Dinas Pertanian Kabupaten Garut Dudung Sumirat optimis serapan dana KUR di Kabupaten Garut bisa terealisasi 100% dari target.

Menurut dia, sebanyak 10% petani tanaman pangan di Kabupaten Garut sudah ikut program KUR. “Potensi lahan tanaman pangan di Kabupaten Garut cukup luas, yaitu 42.663 hektare (ha) untuk padi,  jagung 186.000 ha, dan kedelai 8.000 ha. Diharapkan penyaluran KUR tahun 2020 dapat mencapai target 100%,” ungkap Dudung.

Optimisme Dudung sangat beralasan karena sejak tahun 2018 penyaluran dan pengembalian dana KUR cukup lancar. Dana KUR tanaman pangan yang sudah tersalur tahun 2018 sebesar Rp19  miliar. Untuk tahun 2019 sebesar Rp20 miliar, dan tahun 2020 baru terealisasi sebesar Rp1,4 miliar dari target Rp50 miliar untuk tanaman pangan.

Dudung optimis, dengan hasrat yang tinggi petani Garut bisa memanfaatkan dana KUR ini dengan optimal, sehingga realisasi dapat terserap 100%. Permasalahan pengembalian pun dari petani diharapkan dapat diatasi dengan melihat pengalaman tahun 2018 dan 2019.

Salah satu kecamatan yang cukup besar menerima dana KUR adalah Kecamatan Banyuresmi. Endra, Kepala UPTD Kecamatan Banyuresmi mengatakan, alokasi dana KUR tahun 2020 di Kecamatan Banyuresmi sebesar Rp10 miliar.

Turunnya suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) akan menjadi angin segar bagi petani. Pasalnya, KUR untuk petani skemanya berbeda dengan KUR pada umumnya.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan) Sarwo Edhy Edhy menerangkan, petani mendapatkan keringanan untuk membayarnya, yakni dapat dibayar dan boleh dicicil pada saat produk pertaniannya sudah menghasilkan (panen).

“Ini tentu memudahkan para petani, misalnya petani mengajukan KUR Rp50 juta (tanpa agunan) untuk modal usaha taninya yang berupa tanaman padi atau jagung,” ujar Sarwo Edhy.

Sarwo Edhy menambahkan, tahun ini pemerintah menurunkan suku bunga menjadi 6% per tahun dan tanpa agunan untuk pinjaman maksimal Rp50 juta. “Tahun sebelumnya bunga KUR 7%-8%, tapi sekarang menjadi 6%. Ini pasti tidak akan memberatkan petani,” katanya.

Kejar Serapkan

Kementan sendiri terus berupaya meningkatkan serapan KUR di kalangan petani. Pasalnya, KUR pertanian dinilai sangat produktif, terutama untuk komoditi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.

Direktur Pembiayaan Pertanian pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana (PSP) Kementan, Indah Megawati mengatakan, salah satu strategi peningkatan penyerapan KUR pertanian adalah dengan mendorong pemanfaatan di sektor hilir.

“Kami mendorong pemanfaatan KUR untuk pembelian alat mesin pertanian (Alsintan),” ujar Indah dalam acara Sosialisasi Percepatan dan Penyaluran KUR di Soreang, Bandung, pekan lalu.

Menurut Indah, selama ini pemanfaatan KUR pertanian memang masih terkonsentrasi di sektor hulu atau budidaya. Padahal, KUR pertanian sektor hulu hanya sebatas KUR mikro dengan plafon Rp5-50 juta.

Sektor hulu, kata Indah, selama ini dianggap lebih mudah diakses karena tidak memerlukan agunan. Padahal, KUR dengan plafon besar pun sebenarnya akan mudah diakses jika digunakan untuk pembelian Alsintan.

“Plafon Rp500 juta ke atas pun bisa diakses. Soalnya ada agunannya berupa alat pertanian yang dibeli. Selain itu, bunganya tetap hanya 6%,” katanya.

Terkait alokasi sendiri, lanjut Indah, tahun ini pemerintah menyediakan dana KUR sampai Rp50 triliun untuk pertanian. Dengan strategi yang sudah diterapkan, saat ini sudah terserap Rp6 triliun.

Dia menyebutkan, Jawa Barat alokasi KUR pertanian mencapai Rp1 triliun. Dari jumlah tersebut sudah terserap Rp500 miliar. Target setiap provinsi mendapat Rp1 triliun untuk KUR di sektor pertanian.

Indah mengatakan, pada saat ini, pihaknya terus melaksanakan sosialisasi percepatan KUR. Dengan tambahan dana senilai Rp50 triliun di sektor pertanian, anggaran KUR meningkat menjadi Rp190 triliun dari Rp140 triliun.

KUR ini diarahkan untuk pembelian alat pertanian. Sehingga, kredit yang dipinjam oleh petani betul-betul bisa digunakan hal produktif. Pasalnya, serapan KUR di sektor pertanian sangat rendah.

Untuk mempercepat penyerapaan KUR, Kementan akhirnya memilih mengandalkan strategi sendiri. Salah satunya, melakukan pendampingan kepada petani dengan berbagai pihak. Mulai dari konsultan pembiayaan, klinik agrobisnis dan lainnya.

Untuk mendapatkan KUR pertanian pun syaratnya cukup mudah. Petani hanya diharuskan memiliki lahan garapan produktif, rancangan pembiayaan anggaran, dan sejumlah syarat untuk kepentingan BI Checking.

“Besaran pinjaman mulai dari Rp5 juta hingga Rp50 juta per orang. Tidak ada agunan dengan hanya 6% per tahun. Penyaluran KUR ini bekerja sama dengan bank milik BUMN,” tegasnya.

Meski begitu, KUR bukanlah bantuan atau subsidi dari pemerintah. Sehingga, dia menekankan agar nasabah KUR pertanian tetap membayar pinjaman. Jangan seperti KUR yang banyak macetnya. Ketua Tim Percepatan Penyaluran KUR Gus Rohim menyampaikan, dengan percepatan penyaluran KUR akan mempercepat produksi komoditi pertanian. Sehingga diyakini tidak sampai 5 tahun Indonesia akan mampu meningkatkan ekspor komoditas pertanian. 

Info : Putra Jaya Sukma
Sumber : agroindonesia.co.id

Sabtu, 24 Oktober 2020

Belum Ada Rekening BRI Tapi Punya KTP? Tenang, Masih Bisa Dapat BLT UMKM Banpres BPUM RP 2,4 Juta

INFO DESA KABUPATEN BOGOR – Jika belum punya rekening BRI tetapi punya KTP tetap bisa mendapatkan BLT UMKM Banpres BPUM Rp 2,4 juta.

Dana BLT UMKM Banpres BPUM tetap bisa didapat pelaku usaha kecil menengah meskipun belum memiliki rekening Bank BRI.

KTP menjadi salah satu persyaratan penting untuk mendaftar BLT UMKM Banpres BPUM dengan nilai bantuan sebesar Rp 2,4 juta.

Kabar baiknya, program BLT untuk pelaku usaha kecil menengah ini termasuk dalam daftar bantuan sosial yang diperpanjang hingga tahun depan.

Kesempatan masih terbuka, cek persyaratan, cara daftar, hingga cara cek penerima BLT UMKM Banpres BPUM.

Berdasarkan surat edaran dari Kemenkop  UKM No. 491/SM/X/2020 tanggal 6 Oktober 2020, pendaftaran program BPUM diperpanjang hingga akhir November mendatang.

Syarat yang harus dipenuhi agar pelaku UMKM bisa mendapatkan tambahan modal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Republik Indonesia nomor 6 tahun 2020. Berikut persyaratannya :

1. Warga negara Indonesia

2. Mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK)

3. Bagi pelaku usaha mikro yang memiliki alamat KTP dan domisili usaha yang berbeda, bisa melampirkan surat keterangan usaha (SKU)

4. Tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan atau kredit usaha rakyat (KUR)

5. Memiliki usaha mikro yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan.

6. Bukan aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai BUMN, atau pegawai BUMD.

Pendaftaran program ini dapat dilakukan secara offline  dengan mendatangi dinas koperasi dan usaha kecil menengah di kabupaten /kota masing-masing.

Pendaftar yang belum memiliki rekening bank akan dibuatkan rekening setelah dinyatakan sebagai penerima.

Setelah melakukan pendaftaran, pelaku usaha kecil menengah dapat melakukan pengecekan perihal dirinya mendapat bantuan atau tidak.


Berikut cara termudah untuk mengecek BLT UMKM Program BPUM di Bank BRI.

1. Buka browser lalu login ke eform.bri.co.id/bpum

2. nomor KTP dan kode verifikasi

3. KlikProses Inquiry’ lalu akan ada pemberitahuan apakah nomor KTP terdaftar sebagai penerima BPUM atau tidak.

Jika dinyatakan sebagai penerima dapat segera melakukan konfirmasi ke Bank BRI terdekat untuk mengurus perihal pencairan.

Bantuan yang diberikan yaitu berupa hibah dana sebesar Rp 2,4 juta yang diberikan selama satu kali.

Sumber: Bank BRI dan Kemenkop UKM

© Copyright 2019 INFO DESA KABUPATEN BOGOR | All Right Reserved