Kamis, 05 November 2020

Tak Harus Punya Rekening BRI, BLT UMKM Rp2,4 Juta Bisa Cair, Ini Cara Daftar dan Cek BPUM Pakai KTP

Info Desa Kabupaten BogorTanpa nomor rekening Bank BRI, pelaku usaha mikro masih bisa dapat BLT UMKM program BPUM Rp2,4 juta.

BLT UMKM program BPUM masih bisa cair ke kantong penerima meski tidak punya rekening BRI.

Simak cara daftar BLT UMKM program BPUM tanpa harus punya rekening BRI berikut ini.

Pendaftaran BLT UMKM masih dibuka hingga saat ini.

Pelaku usaha mikor menjadi sasaran dari penyaluran BLT UMKM program BPUM ini.

Dana hibah Rp2,4 juta akan diberikan kepada pelaku usaha mikro yang diinyatakan sebagai penerima.

Pendaftaran BLT UMKM bisa dilakukan secara offline di kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro setempat dengan membawa berkas sebagai berikut.


1. Nomor Induk Kependudukan (NIK)

2. Data nama lengkap

3. Data alamat tempat tinggal sesuai KTP

4. Data bidang usaha

5. Nomor HP


Sebelum melakukan pendaftaran BLT UMKM, pendaftar harus memenuhi kriteria berikut ini.


1. Warga Negara Indonesia (WNI)

2. Mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK)

3. Memiliki usaha mikro

4. Bukan ASN, TNI/Polri serta Pegawai BUMN/BUMD

5. Tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan dan KUR

6. Bagi pelaku usaha mikro yang memiliki KTP dan domisili usaha yang berbeda, dapat melampirkan Surat Keterangan Usaha (SKU)

Setelah melakukan pendaftaran BLT UMKM program BPUM, peserta yang lolos akan dapat pemberitahuan SMS dari Bank BRI.

Pelaku usaha mikro juga bisa cek BLT UMKM via Eform BRI di eform.bri.co.id/bpum, caranya sebagai berikut.

2. Masukkan nomor KTP dan Kode Verifikasi

3. Klik ‘Proses Inquiry’ lalu akan ada pemberitahuan apakah nomor KTP terdaftar sebagai penerima BPUM atau tidak

4. Jika dinyatakan sebagai penerima dapat segera melakukan konfirmasi ke Bank BRI terdekat untuk mengurus perihal pencairan.

Apabila penerima BLT UMKM program BPUM belum memiliki nomor rekening, maka akan dibuatkan pada saat pencairan oleh bank penyalur (BRI, BNI, dan Bank Syariah Mandiri).


Info : Putra Jaya Sukma
Sumber : Komenkop

Sabtu, 24 Oktober 2020

Belum Ada Rekening BRI Tapi Punya KTP? Tenang, Masih Bisa Dapat BLT UMKM Banpres BPUM RP 2,4 Juta

INFO DESA KABUPATEN BOGOR – Jika belum punya rekening BRI tetapi punya KTP tetap bisa mendapatkan BLT UMKM Banpres BPUM Rp 2,4 juta.

Dana BLT UMKM Banpres BPUM tetap bisa didapat pelaku usaha kecil menengah meskipun belum memiliki rekening Bank BRI.

KTP menjadi salah satu persyaratan penting untuk mendaftar BLT UMKM Banpres BPUM dengan nilai bantuan sebesar Rp 2,4 juta.

Kabar baiknya, program BLT untuk pelaku usaha kecil menengah ini termasuk dalam daftar bantuan sosial yang diperpanjang hingga tahun depan.

Kesempatan masih terbuka, cek persyaratan, cara daftar, hingga cara cek penerima BLT UMKM Banpres BPUM.

Berdasarkan surat edaran dari Kemenkop  UKM No. 491/SM/X/2020 tanggal 6 Oktober 2020, pendaftaran program BPUM diperpanjang hingga akhir November mendatang.

Syarat yang harus dipenuhi agar pelaku UMKM bisa mendapatkan tambahan modal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Republik Indonesia nomor 6 tahun 2020. Berikut persyaratannya :

1. Warga negara Indonesia

2. Mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK)

3. Bagi pelaku usaha mikro yang memiliki alamat KTP dan domisili usaha yang berbeda, bisa melampirkan surat keterangan usaha (SKU)

4. Tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan atau kredit usaha rakyat (KUR)

5. Memiliki usaha mikro yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan.

6. Bukan aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai BUMN, atau pegawai BUMD.

Pendaftaran program ini dapat dilakukan secara offline  dengan mendatangi dinas koperasi dan usaha kecil menengah di kabupaten /kota masing-masing.

Pendaftar yang belum memiliki rekening bank akan dibuatkan rekening setelah dinyatakan sebagai penerima.

Setelah melakukan pendaftaran, pelaku usaha kecil menengah dapat melakukan pengecekan perihal dirinya mendapat bantuan atau tidak.


Berikut cara termudah untuk mengecek BLT UMKM Program BPUM di Bank BRI.

1. Buka browser lalu login ke eform.bri.co.id/bpum

2. nomor KTP dan kode verifikasi

3. KlikProses Inquiry’ lalu akan ada pemberitahuan apakah nomor KTP terdaftar sebagai penerima BPUM atau tidak.

Jika dinyatakan sebagai penerima dapat segera melakukan konfirmasi ke Bank BRI terdekat untuk mengurus perihal pencairan.

Bantuan yang diberikan yaitu berupa hibah dana sebesar Rp 2,4 juta yang diberikan selama satu kali.

Sumber: Bank BRI dan Kemenkop UKM

Minggu, 11 Oktober 2020

Bersiaplah, Tahap 2 Pencairan BLT UMKM Rp 2,4 Juta Akan Segera Disalurkan Minggu Ini

INFO DESA KABUPATEN BOGOR - Pemerintah telah meluncurkan beberapa bantuan untuk membantu para pelaku usaha mikro, kecil, dan menegah (UMKM) agar bisa kembali berusaha di tengah pandemi.

Salah satu bantuannya yaitu Bantuan Presiden (Banpres) Produktif atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan sebesar Rp 2,4 juta per pelaku usaha mikro.

Program bantuan presiden produktif alias bantuan langsung tunai (BLT) Rp 2,4 juta kepada para penguha mikro tahap kedua akan disalurkan pekan ini.

Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki mengatakan, penyaluran BLT UMKM tahap satu hampir 100 persen dari Rp 22 triliun dana yang disiapkan.

Untuk itu, pihaknya berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk kembali mengawal penyaluran tahap kedua.

“Kita akan masuk tahap berikutnya, penambahan menjadi 12 juta pelaku Usaha Mikro yang akan menerima program Banpres ini,” kata Teten dalam siaran pers yang dikutip Kamis (8/10/2020).

Menurut Teten, pada pekan ini penambahan tahap kedua BLT UMKM ini akan disalurkan kepada 3 juta pelaku usaha mikro.

Dengan begitu, total penyaluran yang akan diberikan adalah sebanyak 12 juta pelaku usaha mikro.

“Yang kurang, jumlahnya. Di data kami, yang minta (bantuan) ada 22 juta, sudah disetujui 12 juta. Minggu ini akan disalurkan penambahan 3 juta pelaku usaha mikro,” jelas dia.

Awalnya pemerintah menargetkan 9,1 juta pengusaha mikro mendapatkan BLT UMKM Rp 2,4 juta tersebut. Namun Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tambahan 3 juta pengusaha mikro agar mendapatkan banpres produktif ini.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, pihaknya siap membantu Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) untuk mengawal program tersebut.

“Yang kami lakukan untuk Banpres ini adalah mulai dari proses input data agar tepat sasaran. KPK mendampingi dalam memformulasi pembuatan regulasi terkait identifikasi sasaran dan input data. Juga memantau input data, serta penyaluran bantuan,” ujar dia.

Terkait hal itu pihaknya menyediakan saluran untuk menampung keluhan dari masyarakat terkait BLT UMKM Rp 2,4 juta ini melalui jaga.go.id.

Menurut Ghufron, pihaknya akan melakukan pengawasan mulai dari pelaksanaan, audit hingga pemeriksaan.

Sebelumnya, pihaknya juga telah membantu pengawasan untuk mendistribusikan program ini, dalam tahap pertama yang menargetkan 9,1 juta pengusaha mikro yang diberikan bantuan.

Selasa, 03 Desember 2019

BOLING DI CILEUNGSI, ADE YASIN JANJI AWASI PELAYANAN PASIEN BPJS DI RS NEGERI DAN SWASTA

KabupatenBogor.com-Bupati Bogor Ade Yasin dan Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan melakukan kunjungan kerja di Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, dalam program Rebo Keliling (Boling) di lapangan Gor Mini Desa Limusnunggal, Rabu 23/1.
Acara yang diawali dengan penanaman pohon oleh Bupati Bogor dilanjutkan dengan menemui sejumlah pelaku UMKM dan masyarakat Cileungsi. Di hadapan Bupati, Camat Cileungsi Renaldy Yusab Fiyansyah memaparkan potensi dan permasalahan yang ada di wilayah Kecamatan Cileungsi, dari jumlah penduduk dan luas wilayah hingga permasalahan dan solusi yang diterapkan oleh pemerintah Kecamatan Cileungsi.
Bupati Ade Yasin di hadapan masyarakat Cileungsi menyampaikan bahwa dirinya bukan pejabat, tetapi “pelayan masyarakat”.
“Di sini saya milik masyarakat Kabupaten Bogor, bukan milik partai tetapi saya Bupati Bogor, yang harus melayani dan dapat memberikan solusi setiap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Kabupaten Bogor,” ungkap Ade Yasin kemarin.
“Saya adalah milik masyarakat Kabupaten Bogor, bukan pejabat tapi pelayan masyarakat, masyarakat tidak perlu sungkan untuk meminta bantuan pelayanan. Kita punya program Panca Karsa yaitu Bogor Cedas, Bogor Sehat, Bogor Membangun, Bogor Maju dan Bogor Beradab, jadi semua kita akan layani,” tambahnya.
Ade Yasin juga menyinggung soal keluhan terhadap pelayanan yang didapat oleh pasien BPJS di rumah sakit di Kabupaen Bogor. “Adanya keluhan soal BPJS, akan kita lakukan pengawasan ke seluruh rumah sakit negeri atau swasta,” tutur Ade.
“Dengan keluhan masyarakat mengenai BPJS, tadi saya sudah periksa dan ternyata itu bukan rumah sakit negeri tetapi rumah sakit swasta, tetapi tetap akan kita lakukan pengawasan baik itu rumah sakit swasta atau pun rumah sakit negeri,” pungkasnya.
© Copyright 2019 INFO DESA KABUPATEN BOGOR | All Right Reserved