Jumat, 01 Januari 2021

Jangan Khawatir! 16 Juta Pelaku UMKM Akan Dapat BLT UMKM Rp2,4 Juta di Tahun 2021, Simak Syaratnya

INFO DESA KABUPATEN BOGOR - Pemerintah melalui Kementerian Koprerasi dan UKM (Kemenkop UKM) telah menyalurkan BLT UMKM Rp2,4 juta untuk tahap 1 dan 2.

Penyaluran BLT UMKM Rp2,4 tersebut sudah dimanfaatkan oleh 12 juta pelaku UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia,

Artinya, penyaluran BLT UMKM Rp2,4 juta sudah memenuhi kuotanya 100 Persen di tahun 2020.

Namun terdapat kelebihan kuota penerima pada BLT UMKM Rp2,4 juta pada tahap 1 dan 2.

Sekitar 28 juta pelaku UMKM yang sudah mendaftar, dengan target awal hanya untuk 12 juta penerima saja.

Sehingga tersisa 16 juta pelaku usaha mikro yang belum dapat, karena sudah melebihi batas target.

Maka dari itu, Kemenkop UKM akan tetap menyalurkan BLT Banpres UMKM Rp2,4 juta ke tahap 3 di 2021 mendatang.

Akan tetapi, jika memiliki masalah dalam penyaluran program bantuan tersebut, cukup hubungi call center Kemenkop 500-597.

Atau Anda juga bisa datang ke kantor lembaga pengusul untuk mengatasi masalah tersebut.

Berikut inilah kantor lembaga pengusulnya.

1. Dinas yang yang membidangi Koperasi dan UKM

2. Koperasi yang telah disahkan sebagai Badan Hukum

3. Kementerian/Lembaga

4. Perbankan dan perusahaan pembayaran yang terdaftar di OJK.

Sebelum itu, pastikan cek terlebih dahulu kriteria berikut ini:

1. Memiliki kekayaan paling banyak Rp50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha

2. Memiliki penghasilan penjualan tahunan paling banyak Rp300 juta

3. Selain persyaratan di atas tidak boleh mendapatkan Banpres Produktif usaha mikro.

Selain itu, cek juga persyaratan berikut ini:

1. Warga Negara Indonesia (WNI)

2. Memiliki Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

3. Bukan Aparatul Sipil Negara (ASN)

4. Bukan anggota Tentara Negara Indonesia (TNI)

5. Bukan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)

6. Bukan Pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

7. Pelaku UMKM sedang menerima kredit dari bank.

Artikel ini telah tayang di Media Pakuan dengan judul "Kemenkop Targetkan 16 Juta Penerima BLT Banpres UMKM Rp2,4 Juta di Tahap 3 2021, Ini Penjelasannya".

Berikut adalah persyaratan dan pola aduan mengenai BLT UMKM Rp2,4 juta, diharapkan masyarakat mengerti alur pendaftarannya serta syarat berkas yang harus disiapkan.

Hal ini bertujuan supaya Program BLT UMKM tepat sasaran dan bisa dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat, sehingga dapat meminimalisasi mis informasi terkait syarat dan pola ajuan.***(Holis Sindy Sauri/MEDIA PAKUAN)

Info : Putra Jaya Sukma

Senin, 16 Maret 2020

Website Desa


KabupatenBogor.com - Setiap Desa Wajib Memiliki Sebuah website/jaringan informasi, yang dalam hal ini telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Berikut kutipan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang mewajibkan Setiap Desa, memiliki Jaringan Informasi/Website:
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
BAB IX
PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
Bagian Ketiga
Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan
Pasal 86

(1) Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.

(3) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.

(4) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.

(5) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan.

(6) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan informasi perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota untuk Desa.
           Desa sebagai sistem pemerintahan terkecil ternyata tidak di akui dalam penggunaan domain kepemerintahan yaitu go.id sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan Kementrian Kominfo dan juga Kementrian dalam negeri. Sehingga dalam prakteknya banyak desa yang menggunakan domain or.id yang sebenarnya di gunakan oleh organisasi nirlaba. padahal pemerintahan desa jauh berbeda dengan organisasi nirlaba di indonesia sehingga berawal dari hal tersebut menjadikan desa-desa berinisiatif untuk mengusulkan domain khusus untuk desa yang diprakarsai desa-desa GDM (Gerakan Desa membangun).
            Awal perjuangan untuk mengusulkan hingga akhirnya disetujui pada acara DUT pada februari 2013 memang rangkaian usaha keras bersama untuk mengangkat potensi kearifan lokal di desa serta berbagi informasi ke dunia tentang perdesaan. rangkaian tahapan telah di lakukan diantaranya pra registrasi pada bulan april hingga pada tanggal 1 Mei 2013 telah resmi diluncurkan oleh PANDI (Pengelola Nama Domain Indonesia) dengan ditandai syukuran bersama desa-desa penggagas domain level dua yang murni menggunakan bahasa indonesia.
Desa sebagai sistem pemerintahan terkecil ternyata tidak di akui dalam penggunaan domain kepemerintahan yaitu go.id sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan Kementrian Kominfo dan juga Kementrian dalam negeri. Sehingga dalam prakteknya banyak desa yang menggunakan domain or.id yang sebenarnya di gunakan oleh organisasi nirlaba. padahal pemerintahan desa jauh berbeda dengan organisasi nirlaba di indonesia sehingga berawal dari hal tersebut menjadikan desa-desa berinisiatif untuk mengusulkan domain khusus untuk desa yang diprakarsai desa-desa GDM (Gerakan Desa membangun).

Selengkapnya : http://www.kompasiana.com/banyumasku/cara-mendaftar-domain-desa-id_552881a1f17e618c588b456b
Desa sebagai sistem pemerintahan terkecil ternyata tidak di akui dalam penggunaan domain kepemerintahan yaitu go.id sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan Kementrian Kominfo dan juga Kementrian dalam negeri. Sehingga dalam prakteknya banyak desa yang menggunakan domain or.id yang sebenarnya di gunakan oleh organisasi nirlaba. padahal pemerintahan desa jauh berbeda dengan organisasi nirlaba di indonesia sehingga berawal dari hal tersebut menjadikan desa-desa berinisiatif untuk mengusulkan domain khusus untuk desa yang diprakarsai desa-desa GDM (Gerakan Desa membangun). Awal perjuangan untuk mengusulkan hingga akhirnya disetujui pada acara DUT pada februari 2013 memang rangkaian usaha keras bersama untuk mengangkat potensi kearifan lokal di desa serta berbagi informasi ke dunia tentang perdesaan. rangkaian tahapan telah di lakukan diantaranya pra registrasi pada bulan april hingga pada tanggal 1 Mei 2013 telah resmi diluncurkan oleh PANDI (Pengelola Nama Domain Indonesia) dengan ditandai syukuran bersama desa-desa penggagas domain level dua yang murni menggunakan bahasa indonesia.

Selengkapnya : http://www.kompasiana.com/banyumasku/cara-mendaftar-domain-desa-id_552881a1f17e618c588b456b
Desa sebagai sistem pemerintahan terkecil ternyata tidak di akui dalam penggunaan domain kepemerintahan yaitu go.id sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan Kementrian Kominfo dan juga Kementrian dalam negeri. Sehingga dalam prakteknya banyak desa yang menggunakan domain or.id yang sebenarnya di gunakan oleh organisasi nirlaba. padahal pemerintahan desa jauh berbeda dengan organisasi nirlaba di indonesia sehingga berawal dari hal tersebut menjadikan desa-desa berinisiatif untuk mengusulkan domain khusus untuk desa yang diprakarsai desa-desa GDM (Gerakan Desa membangun). Awal perjuangan untuk mengusulkan hingga akhirnya disetujui pada acara DUT pada februari 2013 memang rangkaian usaha keras bersama untuk mengangkat potensi kearifan lokal di desa serta berbagi informasi ke dunia tentang perdesaan. rangkaian tahapan telah di lakukan diantaranya pra registrasi pada bulan april hingga pada tanggal 1 Mei 2013 telah resmi diluncurkan oleh PANDI (Pengelola Nama Domain Indonesia) dengan ditandai syukuran bersama desa-desa penggagas domain level dua yang murni menggunakan bahasa indonesia.

Selengkapnya : http://www.kompasiana.com/banyumasku/cara-mendaftar-domain-desa-id_552881a1f17e618c588b456b

Next Tatacara Mendaftar Domain .desa.id silahkan kunjungi website kominfo di www.domain.go.id

Kamis, 20 Februari 2020

MUSYAWARAH DESA ( MUSDES ) Desa. Ciasihan Kec. Pamijahan Kab. Bogor

kabupatenbogor.com - Desa. Ciasihan Kec. Pamijahan Kab. Bogor menyelenggarakan Musyawarah desa ( Musdes ) Bertempat di aula desa. 20/02/2020


Bagi kepala desa yang baru saja memenangi pertarungan, terpilih menjadi kepala desa berarti harus menuju tantangan baru. Pertama, sebelum menginjak 3 bulan terpilih, Kepala Desa harus sudah rampung menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa alias RPJMDes. Hal ini termaktub dalam Pasal 79 UU No. 6 tentang Desa Tahun 2014.

RPJMDes adalah rencana pembangunan jangka 6 tahun, sesuai rentang kekuasaan seorang klepala desa untuk sekali masa kekuasaan. Apa saja yang akan dicapai adalah bagaimana mencapai adalah beberapa hal yang harus terjelaskan dalam RPJMDes. Jangan salah, selain RPJMDes, pemerintahan desa juga harus menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa yang berlaku untuk satu tahun. RKP ini tentu saja haruslah sesuai yang ada dalam RPJMDes. RKP Desa disusun mulai bulan Juli dan ditetapkan maksimal September tahun berjalan.

RPJMDes memuat visi misi kepala desa dan apa yang akan dikerjakannya selama memimpin desanya. Dalam RPJMDes terdapat arah kebijakan pembangunan desa, rencana kegiatan yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan apa saja kegiatan pemberdayaan masyarakat yang bakal dilakukan pemerintah desa. Bagaimana tahapan menyusun RPJMDes?

Setidaknya ada tujuh langkah yang harus dipenuhi dalam menyusun RPJMDes yakni:

  • Harus ditetapkan dalam Surat Keputusan Desa terdiri dari Pembina antara lain: kepala desa, sekretaris desa, Ketua LPMD, anggotanya LPMD, KPMD, dan masyaraka perwakilan kelompok masyarakat yang lain. Jumlah tim ini bakal sekitar 7 – 11 orang dengan harus menyertakan perempuan di dalamnya.
  •  Melakukan penyelarasan dengan arah kebijakan Kabvupaten/kota. Sebelum menyusun isi RPJMDes, seluruh tim harus lebih dahulu memahami arah kebijakan pemerintah kabupaten sehingga tidak terjadi tumpang-tindih dan ketidaksesuaian.
  • Kajian Kondisi Desa antara lain harus melakukan penyelarasan data desa, penggalian aspirasi melalui musyawarah di tingkat dusun dan menyusun pelaporan atas proses pembacaan kondisi ini.
  • Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa. Musdes digelar BPD dengan materi pembahasan antara lain:
  • Laporan hasil kajian kondisi desa
  • Prioritas rencana kegiatan desa dalam jangka waktu 6 tahun
  • Sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan desa
  • Rencana pelaksana kegiatan desa yang akan dilaksanakan oleh perangkat desa, unsur masyarakatdesa, kerjasama antar desa dan atau kerjasama dengan poihak ketiga
  •  Penyusunan RPJMDesa
  • Perencana pembangunan desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa
  • Penyempurnaan dan penetapan rancangan RPJMDes.

Kepala Desa IBU, LILIH N, S.Pd.I Menyampaikan Visi dan misi dalam musyawarah desa dan memberikan waktu kepada masyarakat yang hadir untuk menyampaikan aspirasi masyarakat untuk Penyusunan Anggaran Pembangunan Jangka Menengah Desa tahun anggaran 2020-2025.




Reporter : Putra Jaya Sukma

Rabu, 19 Februari 2020

Pembentukan BUMDES Desa Pamijahan

kabupatenbogor.com - Pembentukan BUMDES desa pamijahan kecamatan pamijahan kabupaten bogor. Kamis, 20/02/2020. Musyawarah yang di adakan Aula Desa
Badan usaha milik desa (atau diakronimkan menjadi Bumdes) merupakan usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa, dan berbadan hukum. Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa. Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat desa setempat.

Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari Pemerintah Desa, tabungan masyarakat, bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, pinjaman, atau penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan. Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman, yang dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.

Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
Kepala desa pamijahan BPK. KUSNADI menyampaikan dan mengharap kepada siapapun yang menjadi ketua bumdes bisa membantu masyarakat dan pemerintah desa, Untuk menggali potensi yang ada dan menciptakan inovasi yang bisa membawa desa pamijahan terus berkembang di segala bidang.
Bpk. Deden Rahmanudin yang di sepakati menjadi Ketua BUMDES, menyampaikan visi dan misi dalam menjalankan BUMDES, Akan menjalankan BUMDES agar bisa menghasilkan profit yang lebih cepat, Unit kerja yang akan di laksanakan Wisata, Pertanian, Air Bersih, dll.

Reporter : Putra Jaya Sukma

Selasa, 07 Januari 2020

PELATIHAN BUDIDAYA VANILLA





PELATIHAN BUDIDAYA VANILLA DAN ASPARAGUS

Untuk memenuhi kebutuhan lokal dan exspor vanilla/vanilli ke negara negara maju seperti asia JEPANG, TAIWAN, KOREA, HONGKONG, Eropa ITALIA, PRANCIS, AMERIKA, JERMAN, BELANDA. Dan negara maju lainnya, Kebutuhan vanilli/vanilla di negara lain sangat besar, Setiap negara di perkirakan dengan kebutuhan 5 sampai dengan 10 Ton perbulan, Indonesia sangat potensi menjadi salah satu pengexspor terbesar dunia karena cuaca sangat cocok untuk budidaya vanilli/vanilla, Hargapun semakin tahun semakin naik, Selain dengan harganya yang tinggi sebagai pembudidaya vanilla tidak akan khawatir dengan pasar karena buyer menunggu hasil panen serta bisa memilih target pasar sesuai yang di inginkan anggota budidaya vanilli/vanilla









Setelah sukses mengadakan pelatihan kepada kelompok tani di sukabumi yang saat ini sudah budidaya vanilla dan berhasil panen sesuai panen sesuai target, Maka kami mengundang bpk/ibu untuk bersama sama mengikuti pelatihan kemitraan yang bertujuan untuk kebangkitan dan kekuatan petani vanilli/vanilla indonesia serta pemanfaatan lahan kosong atau tumpang sari 

PESERTA DI BATASI 10 Orang

PENYELENGGARA
Bantuan Putra Jaya Sukma dan para pakar budidaya di indonesia di bantu oleh dinas perkebunan dan pertanian kabupaten sukabumi indonesia

DI HADIRI
  1. Media online dan media cetak bisnis
  2. Buyer Lokal dan Asia
TUJUAN
  1. Menciptakan pelaku pelaku budidaya vanilli/vanilla
  2. Menciptakan mentor/ketua kelompok di seluruh daerah
TEMA
  • Meraih sukses dan jadi kaya dengan budidaya vanilli/vanilla
MATERI PELATIHAN
  1. Cara kiat bisnis/exspor vanilla
  2. Kiat dan tehnik budidaya lengkap vanilli/vanilla
  3. Cara menghitung rugi/laba
METODE PELATIHAN
  1. Teori 1 hari ( Room )
  2. Praktek lapangan 1 hari
WAKTU
  • Sabtu s/d Senen ,Tgl 1-3 Februari 2020
DIBUKA PENDAFTARAN
  • Dibuka 02 s/d 24 Januari 2020
TEMPAT PELATIHAN
  • Farm - Cikidang Sukabumi Jawa Barat
FASILITAS
  • Sertifikat, Goodybag, Materi, ID Card, DVD Vidio, Snack Dan Makan, Surat Kemitraan
CARA PENDAFTARAN
  1. Mendaftar langsung ke alamat sekretariat
  2. Mendaftar delivery ( Petugas datang ke alamat, Khusus Jakarta, Bogor, Sukabumi )
  3. Mendaftar mengisi formulir di website
BIAYA PENDAFTARAN/Belum Termasuk Penginapan

Pelatihan berikutnya dengan biaya Rp. 4.000.000 Sudah termasuk penginapan 
  1. Rp. 3.000.000/Peserta Individu ( Belum Budidaya vanilla ) Syarat Biodata
  2. Rp. 1.000.000/Peserta Individu ( Sudah Budidaya Vanilla ) Syarat dan Survey Lampirkan SKU dan Foto Farm Vanilla
  3. Free Khusus Petani Dhuafa Syarat 1. SKTM 2. Copy KTP 3. Copi KK 4. Foto Rumah
CARA PEMBAYARAN
  1. Membayar langsung ke alamat sekretariat
  2. Membayar delivery ( Petugas datang ke alamat khusus Jakarta, Bogor, Sukabumi )
  3. Membayar via transfer melalui rekening penyelenggara
PEMBATALAN
  1. Jika pembatalan tanpa ada info satu minggu sebelumnya pelaksanaan maka dana tidak bisa di kembalikan
  2. Jika pembatalan dari penyelenggara maka seluruh dana akan di kembalikan kepada peserta dengan musyawarah bersama peserta dan penyelenggara
  3. Jika peserta tidak bisa hadir di waktu jadwal yang sudah di tentukan dana tidak di kembalikan, Akan mengikuti pelatihan berikutnya ( Mohon info 1 minggu sebelum pelaksanaan )
JAMINAN PASAR DAN KERJASAMA
  1. Perusahaan memberikan jaminan pembelian hasil vanilla dengan harga saat ini Rp. 400.000 s/d 500.000/kg dengan masa berlaku yang tidak di tentukan
  2. Mitra/Anggota/Kelompok jika mendapat pasar sendiri akan di bantu oleh perusahaan dalam hal kebutuhan produk atau pembiayaan untuk budidaya, Sesuai kesepakatan bersama sistem bagi hasil
JAMINAN UANG KEMBALI
  1. Jika dari penyelenggara/perusahaan tidak menjamin pasar setelah mitra/anggota/kelompok menghasilkan budidaya vanilla, Maka seluruh dana pelatihan akan di kembalikan
KONSULTASI GRATIS VIA TELP ATAU KUNJUNGI FARM
  • Contact : 081617272878 + 081295639133

    KUNJUNGAN KE FARM TANPA INFO TERLEBIH DAHULU TIDAK DI LAYANI



    Jumat, 06 Desember 2019

    Antusias Ratusan Desa Daftarkan Domain Desa.id Menuju Pelayanan Publik Berbasis Teknologi

    KabupatenBogor.com- Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bogor gandeng ratusan aparatur desa dan Kecamatan . Untuk meningkatkan pelayanan publik berbasis teknologi informatika menuju desa pintar (Smart Village), hal itu dilakukan dengan cara meregister (mendaptarkan) domain desa.id ke Dirjen Aplika Kemenkominfo RI, di aula Diskominfo Kabupaten Bogor, Rabu (25/9).

    Kepala  Seksi layanan tata kelola E-government Diskominfo Kabupaten Bogor, Christian P Messakh menuturkan, desa memiliki peran yang sangat penting untuk mendorong masyarakatnya untuk terus melakukan inovasi salah satunya  pemanfaatan teknologi yang digunakan untuk mempermudah kehidupan masyarakat desa.  Yakni dengan meregistrasikan domain Desa.id, hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara.

    “Antusias peserta sangat tinggi di sesi satu ini, sekitar 150 desa didampingi Kecamatan turut hadir. Para peserta diberikan pelatihan secara mandiri bagaimana cara mendaftarkan domain, penggunaan nama domain, perpanjangan nama domain, dan penunjukan pejabat domain,” katanya

    Menurutnya, domain desa.id ini memiliki banyak manfaat manfaat untuk media pelayanan publik dan manajemen informasi desa, bahkan media promosi desa.  “Karena bersifat daring (online), masyarakat dapat dapat dengan mudah mengakses berbagai informasi seperti berita desa, transparasi dana desa, dan lainnya,” ungkap Christian.

    Tambahnya, salah satu fungsi doamain desa adalah sebagai media pelayanan publik. Diantara pelayanan publik yang dapat dilakukan dengan media website yakni.  Pelayanan Administrasi, olah data dan dokumen. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat, formulir online di website desa, SMS gateway, media komunitas. Pengelolaan Informasi serta  media penyuluhan kepada masyarakat.

    “Domain desa ini dibangun dengan tujuan sebagai media pelayanan publik resmi desa, yang dibangun dan dikelola oleh tim desa setempat. Dengan memanfaatkan website penyelenggaraan pelayanan publik dapat dilakukan secara cepat dan mudah,” tukasnya. 

    Sementara itu, Kasubdit Aplika Layanan Kepemerintahan Kemenkominfo RI, Hasyim Gautama menjelaskan, pendaftaran domain desa.id harus melalui tahapan yakni.  Mendaftar akun, membuat email mail.go.id, Verifikasi akun mail.go.id, Membuat permohonan domain desa.id, Konfirmasi akun domain desa.id, dan mengubah nameserver domain desa.id sesuai dengan hosting yang digunakan.

    “Pengajuan penggunaan nama domain DESA.ID harus melampirkan Surat Permohonan Pendaftaran Nama Domain yang ditanda-tangani oleh Kepala Desa atau Sekretaris Desa dan KTP/SIM/Paspor (masih berlaku). Pembuatan website desa ini merupakan bagian penting dari Sistem Informasi Desa dan Kawasan (SIDeKa), dalam menjawab perkembangan zaman yang sangat cepat,” tegasnya.

    Ditempat yang sama, Kasi Pengelola Aplikasi dan Data Diskominfo Kabupaten Bogor, Marjati menuturkan, dalam rangka mewujudkan Smart Village (Desa Cerdas) di Kabupaten Bogor yang memerlukan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat mulai dari tingkat desa hingga ke tingkat Kabupaten bahkan ke tingkat pusat.

    “Integrasi domain sangat penting mulai dari tingkat desa hingga ke tingkat pusat. Tujuannya adalah untuk memperbaiki pelayanan publik yang akan berdampak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Itu sejalan dengan konsep Smart Village (Desa Cerdas) yang akan diterapkan di Kabupaten Bogor,” tukas Marjati. (Dewi/Diskominfo Kabupaten Bogor)

    Pentingnya Desa Memiliki Website dengan domain .DESA.ID


    Pemerintah desa sebagai lembaga pemerintah terdepan yang memberikan layanan kepada masyarakat, tidak bisa mengindari untuk tidak memiliki website desa, permasalahan mengenai tidak adanya sumber daya manusia untuk mengelola website tersebut harusnya tidak lagi menjadi alasan, karena semestinya sudah harus di upayakan. Apalagi Pemerintah kini meluncurkan ekstensi domain desa.id sebagai ekstensi domain resmi untuk website desa yang ada.
    Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah serius untuk memfasilitasi desa dalam mengembangkan layanan dan informasi berbasis website. Ada banyak manfaat website yang dapat membantu kemajuan desa, apa saja manfaat dan alasannya, mengapa pemerintah desa harus memiliki website dengan domain .DESA.ID ? Berikut informasi selengkapnya :
    • Sudah Diatur oleh Undang-undang
    Bahwasannya Undang-undang Desa sudah diberkakukan. Tepatnya pada tahun 2014. pada undang-undang tersebut sudah diatur tentang keterbukaan informasi publik di tingkat desa. Dimana warga desa berhak menerima informasi terkait kegiatan desa, baik dari segi anggaran, perencanaan pembangunan sampai kegiatan pemberdayaan masyarakat ( pasal 86 Undang Undang Desa Tahun 2014).
    Pemerintah Desa wajib menyampaikannya pada warga desa. Maka diperlukan alat bantu untuk menyampaikan informasi. Salah satu alat bantunya adalah penggunaan website. Pemerintah Desa bisa menyampaikan seluruh informasi publik di website tersebut. Sehingga ini akan menjadi lebih mudah, efektif dan efisien.
    • Mengenalkan dan Mengangkat Potensi Desa
    Website Desa sebagai alat mengenalkan dan mengangkat potensi desa. Selama ini desa selalu identik dengan keterbelakangan, ketertinggalan, dan tidak moderen. Ini disebabkan karena tidak adanya informasi terkait desa. Tidak adanya pengenalan kehidupan kultur, sosial budaya di tingkat desa. Sehingga keberadaan desa tidak terjamah oleh khalayak. Walhasil tidak banyak yang tau terkait potensi desa ini.
    Maka dari itu memiliki website desa adalah kewajiban bagi setiap desa. Karena dengan memiliki website, desa bisa mengenalkan dan mengangkat potensi desa yang ada.
    • Keterbukaan Informasi kepada Publik
    Mengapa memiliki website desa itu wajib, karena ini untuk keterbukaan informasi kepada masyarakat luas. Sebagaimana yang sudah di ulas pada poin pertama yang di atur oleh Undang-undang Desa. Keterbukaan informasi ini sangatlah penting. jika sebelumnya tidak seluruh warga desa tau apa saja kegiatan yang ada di desanya sendiri. tidak lain Ini disebabkan oleh karena minimnya informasi yang beredar. Sehingga dengan memiliki website, besar kemungkinan informasi yang ada di desa dapat dengan mudah di akses oleh warganya sendiri.
    • Pemberdayaan dan Perekonomian Desa
    pada poin ini berkaitan dengan poin tiga dimana apabila potensi desa dapat di angkat dan dikenalkan kepada pubik, besar kemungkinan akan meningkatkan pendapatan warga desa. Juga dapat memberdayakan warga desa yang ada. Sehingga dapat menumbuhkan ekonomi di tingkat desa. Maka dari itu memiliki website desa sangatlah wajib.

    Selasa, 03 Desember 2019

    Bupati Bogor Percepat Pembangunan melalui Bulan Bakti Pancakarsa

    KabupatenBogor.com-Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, resmi menggelar Bulan Bakti Pancakarsa. Hal ini disampaikan oleh Bupati Bogor  Ade Yasin, saat menjadi inspektur upacara pembukaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 106 di lapangan Babakan Kadu, Desa Buanajaya, Kecamatan Tanjungsari, Rabu (2/10/19).
    Ade Yasin menyampaikan,  Bulan Bakti Pancakarsa ini sebagai bentuk aksi nyata pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan dan menggaungkan semangat gotong royong.
    “ini upaya pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan, dan menumbuhkan kembali semangat gotong royong masyarakat yang mulai terkikis,” ujarnya.
    Politis PPP ini menuturkan, bahwa Bulan Bakti Pancakarsa ini digelar selama satu bulan penuh berbarengan dengan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD).
    “ini juga sebagai bentuk sinergitas antara Pemda dengan TNI, kita bersatu padu bersama masyarakat bergotong royong membangun desa, memperbaiki jalan, membangun jembatan, membuat TPS (tempat pembuangan sampah) sementara, bersih-bersih sungai, dan pembenahan rumah ibadah,” katanya.
    Bupati yang belum genap setahun menjabat tersebut menargetkan selama gelaran Bulan Bakti Pancakarsa, bisa menuntaskan pembangunan Rutilahu  pada 2019 yang berjumlah 6.730, pembangunan dan pemantapan jalan desa, serta perbaikan dan pembenahan sarana rumah ibadah.
    “Mudah-mudahan masyarakat khususnya di pedesaan bisa langsung merasakan manfaatnya,” tandas Ade Yasin.(mdo)
    © Copyright 2019 INFO DESA KABUPATEN BOGOR | All Right Reserved