Senin, 10 Mei 2021

4 Fakta BLT UMKM Cair Sebelum Lebaran

Info Desa Bogor – Proses penyaluran Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) atau BLT UMKM 2021 tahap kedua saat ini sedang dalam proses. Seperti yang diketahui, batas waktu pengajuan pelaku usaha agar mendapatkan dana segar sebesar Rp1,2 juta terakhir 30 April 2021 yang lalu.

"Sekarang masih menunggu usulan dari dinas kab/kota sd tgl 30 April untuk diproses, disalurkan ke bank penyalur dan pencairan," kata Deputi Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Eddy Satriya kepada Okezone Selasa (27/4/2021).

Mengenai pencairan BLT UMKM 2021 tahap kedua, Okezone telah merangkum beberapa faktanya, Sabtu (8/5/2021).

1. Kemenkop Masih Proses Rekap Data, Pelaku Usaha Harap Sabar

Pengajuan BLT UMKM tahun 2021 tahap kedua telah ditutup pada 30 April 2021. Namun, pencairannya masih belum dapat dilaksanakan karena menunggu proses rekap data dari seluruh Dinas Koperasi dan UKM di Indonesia.

"Sekarang masih proses data dinas yang masuk sesuai dateline 30 April kemarin," kata Deputi Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Eddy Satriya kepada Okezone, Senin (3/5/2021).

Dia meminta kepada seluruh calon penerima untuk menunggu proses rekap data tersebut. "Mohon beri waktu sedang proses," ujarnya.

2. Pencairan Diupayakan Sebelum Lebaran

Kementerian Koperasi dan UKM memastikan bakal mencairkan BLT UMKM 2021 tahap kedua sebelum Lebaran, yang akan jatuh pada 13 Mei 2021.

"Rencananya, iya (sebelum Lebaran)," kata Deputi Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Eddy Satriya kepada Okezone, Selasa (4/5/2021).

3. Tanggal Pasti Pencairan Belum Bisa Dipastikan

Meski begitu, Eddy masih enggan membocorkan ihwal tanggal pasti penyaluran BLT UMKM tersebut. Dia mengaku hanya diberikan informasi dari Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) bahwa para pedagang sudah menerima BLT UMKM sebelum Lebaran.

"Dari KPC PEN demikian," ujarnya.

4. Pemerintah Akan Terus Gelontorkan Bantuan untuk UMKM Tahun Ini

Deputi Bidang Usaha Mikro KemenkopUKM Eddy Satriya menjelaskan meski ancaman dan tantangan pemulihan ekonomi nasional (PEN) kian berat, pemerintah tetap komitmen memberikan bantuan bagi pelaku usaha khususnya sektor UMKM untuk tetap bertahan.

Eddy menegaskan bahwa dukungan yang diluncurkan pemerintah pusat akan terus berlanjut. Bantuan itu seperti program restrukturisasi, pemberian subsidi bunga KUR dan non KUR, PPh final ditanggung pemerintah, imbal jasa penjaminan dan penyediaan dana bergulir bagi koperasi yang disalurkan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) yang merupakan Satuan Kerja dari KemenkopUKM.

Pemerintah juga dipastikan melanjutkan pemberian bantuan produktif untuk pelaku usaha mikro (BPUM) atau BLT UMKM di tahun ini. Dijelaskan Eddy bahwa anggaran BPUM yang telah disiapkan tahun 2021 ini sebesar Rp11,76 triliun yang akan diperuntukkan bagi 9,8 juta pelaku usaha mikro di seluruh Indonesia. Diharapkan akan ada tambahan untuk 3 juta penerima lagi.

5. Cara Cek Penerima BLT UMKM 2021 Lewat Bank Penyalur

Jika sudah mengajukan diri dan ingin mengecek apakah diterima menjadi penerima BLT UMKM, pelaku usaha bisa ikut langkah cek penerima BPUM di bank penyalur, yaitu Bank BRI dan BNI berikut ini, dilansir dari Instagram @kemenkopukm, Selasa (27/4/2021).

Bagi pelaku usaha yang menggunakan Bank BRI, pertama masuk ke laman https://eform.bri.co.id/bpum. Selanjutnya isi nomor KTP dan masukan kode verifikasi. Setelah itu klik proses inquiry lalu akan ada pemberitahuan apakah anda termasuk penerima BPUM atau tidak.

Sedangkan bagi pengguna Bank BNI, pertama masuk ke laman http://banpresbpum.id, lalu isi nomor KTP, pilih Cari, lalu akan ada pemberitahuan apakah anda termasuk penerima BPUM atau tidak.


Minggu, 01 November 2020

Pinjaman 25-50Jt KUR tanpa anggunan, Petani Makin Minati

 

Info Desa Kabupaten Bogor - Manfaat Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diluncurkan Kementerian Pertanian (Kementan) benar-benar dirasakan petani. Hal ini pula yang menyebabkan KUR makin diminati, salah satunya oleh petani di Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Hal itu dikemukakan Uju Juandi dan anggota Kelompok Tani Sinar Fauzan, Desa Sukaratu, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut. Menurut Uju, para petani anggota kelompok banyak yang mengambil pinjaman KUR, khususnya untuk modal awal usahatani. Pengembaliannya diharapkan juga cukup lancar.

“Alhamdulillah program KUR ini sangat membantu petani, khususnya dalam menyediakan permodalan di awal usahatani, yaitu biaya pengolahan tanah dan penanaman,” ujar Uju Juandi, yang sekaligus menjabat Collector Agent (CA) dari Kelompok Tani Sinar Fauzan.

Uju menuturkan, kelompoknya telah memanfaatkan dana KUR sejak tahun 2017. Dia mengakui, untuk pengembaliannya cukup lancar. Ini berkat dirinya selalu mensosialisasi dan berkoordinasi dengan anggota kelompok tani yang berjumlah 95 orang.

“Saya selalu menekankan kepada anggota bahwa dana yang disalurkan adalah dana yang wajib dikembalikan,” ungkapnya.

Namun, dia menyayangkan, KUR pada tahun 2020 ini agak sulit pencairannya. Kalau dulu, 1 sampai 2 minggu sudah cair. Saat ini, 1 bulan sejak pengajuan, baru dilaksanakan akad.

“Memang petani senang dengan adanya penurunan suku bunga menjadi 6%, namun kami berharap pencairannya bisa lebih dipermudah, khususnya waktu pencairan bisa dipercepat,” harapnya.

Penyaluran Lancar

Sementara, Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Pertanian, Dinas Pertanian Kabupaten Garut Dudung Sumirat optimis serapan dana KUR di Kabupaten Garut bisa terealisasi 100% dari target.

Menurut dia, sebanyak 10% petani tanaman pangan di Kabupaten Garut sudah ikut program KUR. “Potensi lahan tanaman pangan di Kabupaten Garut cukup luas, yaitu 42.663 hektare (ha) untuk padi,  jagung 186.000 ha, dan kedelai 8.000 ha. Diharapkan penyaluran KUR tahun 2020 dapat mencapai target 100%,” ungkap Dudung.

Optimisme Dudung sangat beralasan karena sejak tahun 2018 penyaluran dan pengembalian dana KUR cukup lancar. Dana KUR tanaman pangan yang sudah tersalur tahun 2018 sebesar Rp19  miliar. Untuk tahun 2019 sebesar Rp20 miliar, dan tahun 2020 baru terealisasi sebesar Rp1,4 miliar dari target Rp50 miliar untuk tanaman pangan.

Dudung optimis, dengan hasrat yang tinggi petani Garut bisa memanfaatkan dana KUR ini dengan optimal, sehingga realisasi dapat terserap 100%. Permasalahan pengembalian pun dari petani diharapkan dapat diatasi dengan melihat pengalaman tahun 2018 dan 2019.

Salah satu kecamatan yang cukup besar menerima dana KUR adalah Kecamatan Banyuresmi. Endra, Kepala UPTD Kecamatan Banyuresmi mengatakan, alokasi dana KUR tahun 2020 di Kecamatan Banyuresmi sebesar Rp10 miliar.

Turunnya suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) akan menjadi angin segar bagi petani. Pasalnya, KUR untuk petani skemanya berbeda dengan KUR pada umumnya.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan) Sarwo Edhy Edhy menerangkan, petani mendapatkan keringanan untuk membayarnya, yakni dapat dibayar dan boleh dicicil pada saat produk pertaniannya sudah menghasilkan (panen).

“Ini tentu memudahkan para petani, misalnya petani mengajukan KUR Rp50 juta (tanpa agunan) untuk modal usaha taninya yang berupa tanaman padi atau jagung,” ujar Sarwo Edhy.

Sarwo Edhy menambahkan, tahun ini pemerintah menurunkan suku bunga menjadi 6% per tahun dan tanpa agunan untuk pinjaman maksimal Rp50 juta. “Tahun sebelumnya bunga KUR 7%-8%, tapi sekarang menjadi 6%. Ini pasti tidak akan memberatkan petani,” katanya.

Kejar Serapkan

Kementan sendiri terus berupaya meningkatkan serapan KUR di kalangan petani. Pasalnya, KUR pertanian dinilai sangat produktif, terutama untuk komoditi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.

Direktur Pembiayaan Pertanian pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana (PSP) Kementan, Indah Megawati mengatakan, salah satu strategi peningkatan penyerapan KUR pertanian adalah dengan mendorong pemanfaatan di sektor hilir.

“Kami mendorong pemanfaatan KUR untuk pembelian alat mesin pertanian (Alsintan),” ujar Indah dalam acara Sosialisasi Percepatan dan Penyaluran KUR di Soreang, Bandung, pekan lalu.

Menurut Indah, selama ini pemanfaatan KUR pertanian memang masih terkonsentrasi di sektor hulu atau budidaya. Padahal, KUR pertanian sektor hulu hanya sebatas KUR mikro dengan plafon Rp5-50 juta.

Sektor hulu, kata Indah, selama ini dianggap lebih mudah diakses karena tidak memerlukan agunan. Padahal, KUR dengan plafon besar pun sebenarnya akan mudah diakses jika digunakan untuk pembelian Alsintan.

“Plafon Rp500 juta ke atas pun bisa diakses. Soalnya ada agunannya berupa alat pertanian yang dibeli. Selain itu, bunganya tetap hanya 6%,” katanya.

Terkait alokasi sendiri, lanjut Indah, tahun ini pemerintah menyediakan dana KUR sampai Rp50 triliun untuk pertanian. Dengan strategi yang sudah diterapkan, saat ini sudah terserap Rp6 triliun.

Dia menyebutkan, Jawa Barat alokasi KUR pertanian mencapai Rp1 triliun. Dari jumlah tersebut sudah terserap Rp500 miliar. Target setiap provinsi mendapat Rp1 triliun untuk KUR di sektor pertanian.

Indah mengatakan, pada saat ini, pihaknya terus melaksanakan sosialisasi percepatan KUR. Dengan tambahan dana senilai Rp50 triliun di sektor pertanian, anggaran KUR meningkat menjadi Rp190 triliun dari Rp140 triliun.

KUR ini diarahkan untuk pembelian alat pertanian. Sehingga, kredit yang dipinjam oleh petani betul-betul bisa digunakan hal produktif. Pasalnya, serapan KUR di sektor pertanian sangat rendah.

Untuk mempercepat penyerapaan KUR, Kementan akhirnya memilih mengandalkan strategi sendiri. Salah satunya, melakukan pendampingan kepada petani dengan berbagai pihak. Mulai dari konsultan pembiayaan, klinik agrobisnis dan lainnya.

Untuk mendapatkan KUR pertanian pun syaratnya cukup mudah. Petani hanya diharuskan memiliki lahan garapan produktif, rancangan pembiayaan anggaran, dan sejumlah syarat untuk kepentingan BI Checking.

“Besaran pinjaman mulai dari Rp5 juta hingga Rp50 juta per orang. Tidak ada agunan dengan hanya 6% per tahun. Penyaluran KUR ini bekerja sama dengan bank milik BUMN,” tegasnya.

Meski begitu, KUR bukanlah bantuan atau subsidi dari pemerintah. Sehingga, dia menekankan agar nasabah KUR pertanian tetap membayar pinjaman. Jangan seperti KUR yang banyak macetnya. Ketua Tim Percepatan Penyaluran KUR Gus Rohim menyampaikan, dengan percepatan penyaluran KUR akan mempercepat produksi komoditi pertanian. Sehingga diyakini tidak sampai 5 tahun Indonesia akan mampu meningkatkan ekspor komoditas pertanian. 

Info : Putra Jaya Sukma
Sumber : agroindonesia.co.id

Minggu, 18 Oktober 2020

Segera Daftar! BLT UMKM Tahap 2 Rp 2,4 Juta Masih Dibuka, Berikut Cara Mendapatkannya

 

infodesa.kabupatenbogor.com - BLT UMKM Rp2,4 juta tahap 2 dibuka pada 13 Oktober 2020, pendaftaran dapat dilaksanakan di kota/kabupaten masing-masing hingga 25 November 2020.

Hingga kini, Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) melaporkan 5,6 juta pelaku usaha mikro telah menerima Bantuan Presiden (Banpres) UMKM dengan total senilai Rp13,4 triliun.

"Bantuan ini telah disalurkan kepada 5,6 juta pelaku usaha mikro yang tersebar di 34 provinsi dengan jumlah bantuan sebesar Rp13,4 triliun," kata Deputi Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM RS Hanung Harimba Rachman sebagaimana FIXINDONESIA kutip dari laman resmi Kemenkop UKM.

Setelah 5,6 juta pengusaha mikro menerima Banpres ini, kuota penerima Banpres UMKM sebesar Rp2,4 juta ini akan ditambah.

Dari tahap awal sebanyak 9,1 juta UMKM, naik menjadi 12 juta, dan terakhir diusulkan kembali menjadi 15 juta pelaku UMKM.

"Kami melihat ada antusiasme yang lebih tinggi maka kami usulkan target penerima ditingkatkan menjadi 15 juta, mungkin bisa lebih," kata dia.

Sebagai informasi, program Banpres UMKM merupakan bantuan dana hibah dari pemerintah pusat melalui Kemenkop UKM. Banpes ini ditargetkan untuk pelaku usaha mikro dan terdampak pandemi Covid-19.

Banpres ini akan disalurkan langsung ke rekening pelaku usaha mikro sebesar Rp2,4 juta dalam satu kali transfer.

Akan tetapi hingga kini, pendaftaran Banpres Produktif BLT UMKM ini hanya bisa dilakukan secara offline melalui Dinas Koperasi di kota/kabupaten masing-masing.

Adapun persyaratan mendaftar Banpres Produktif BLT UMKM Rp2,4 juta, sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia
2. Mempunyai NIK dan KTP
3. Memiliki Usaha Mikro (berdagang, menjahit, bengkel, penjual gorengan dan masih banyak lain)
4. Bukan PNS, TNI/Polri, Pegawai BUMN dan BUMD
5. Tidak memiliki kredit di bank
6. Memiliki Saldo di bank penyalur biasanya BRI kurang dari Rp2 juta
7. Wajib memiliki Surat Keterangan Usaha (SKU) bagi pemilik usaha yang tidak sesuai dengan domisilinya

Sesudah mengisi dan menyertakan dokumen di atas, pihak Dinas Koperasi akan langsung menyerahkan data tersebut ke Kemenkop UKM. Kemudian, tim verifikator Kemenkop UKM menentukan kelayakan untuk mendapat bantuan ini.

Meskipun pendaftaran tahap 2 masih dibuka, tidak menutup kemungkinan di beberapa daerah pendaftaran sudah dihentikan dengan alasan kuota sudah terpenuhi.

Untuk lebih jelas, pendaftar bisa segera mengecek ke Dinas Koperasi setempat karena setiap daerah memiliki kebijakannya masing-masing.

Sumber : Kemenkop UKM

Selasa, 29 September 2020

Pendaftaran Sempat Ditutup, Kuota BLT UMKM Rp2,4 Juta Masih Terbuka, Pemkot Bogor: Datang Saja Sini

BOGOR - Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat masih menampung data masyarakat yang ini mendapatkan bantuan BLT UMKM Rp2,4 juta, meskipun sempat telah ditutup pada Jumat, 18 September 2020.

"Masih pada datang walaupun sudah ditutup, datang saja ke sini," kata Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bogor Samson Purba, saat dihubungi IsuBogor.com, Selasa 29 September 2020.

Samson mengatakan sebenarnya, Kota Bogor telah mengirimkan data pendaftar sekitar 29.800 pelaku usaha per Jumat, 18 September 2020.

Namun antusias warga memingkat sehingga dinasnya tidak berhenti didatangi pendaftar setiap harinya, meski pendaftaran secara resminya telah ditutup.

Dengan adanya persyaratan yang dipermudah Kementerian Koperasi dan UKM, yaitu hanya KTP, tidak memerlukan surat keterangan usaha (SKU), masyarkat tambah banyak yang daftar.

Samson berjanji, data yang terkumpul selama jeda penutupan pendaftaran resmi di dinasnya, akan segera dikirim ke Kementerian Koperasi dan UMKM begitu ada kesempatan.

Antara, pada Kamis, 10 September, Kementerian Koperasi dan UKM mencatat pencairan bantuan presiden (banpres) produktif usaha mikro Rp2,4 juta hingga saat ini telah menjangkau 5,6 juta pelaku usaha mikro terdampak COVID-19 dengan total bantuan senilai Rp13,4 triliun.

"Bantuan ini telah disalurkan kepada 5,6 juta pelaku usaha mikro yang tersebar di 34 provinsi dengan jumlah bantuan sebesar Rp13,4 triliun," kata Deputi Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM RS Hanung Harimba Rachman saat membuka Forum Konsultasi Penyaluran Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) di Yogyakarta, Kamis.


Sumber : isubogor.com



Senin, 16 Maret 2020

Website Desa


KabupatenBogor.com - Setiap Desa Wajib Memiliki Sebuah website/jaringan informasi, yang dalam hal ini telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Berikut kutipan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang mewajibkan Setiap Desa, memiliki Jaringan Informasi/Website:
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
BAB IX
PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
Bagian Ketiga
Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan
Pasal 86

(1) Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.

(3) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.

(4) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.

(5) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan.

(6) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan informasi perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota untuk Desa.
           Desa sebagai sistem pemerintahan terkecil ternyata tidak di akui dalam penggunaan domain kepemerintahan yaitu go.id sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan Kementrian Kominfo dan juga Kementrian dalam negeri. Sehingga dalam prakteknya banyak desa yang menggunakan domain or.id yang sebenarnya di gunakan oleh organisasi nirlaba. padahal pemerintahan desa jauh berbeda dengan organisasi nirlaba di indonesia sehingga berawal dari hal tersebut menjadikan desa-desa berinisiatif untuk mengusulkan domain khusus untuk desa yang diprakarsai desa-desa GDM (Gerakan Desa membangun).
            Awal perjuangan untuk mengusulkan hingga akhirnya disetujui pada acara DUT pada februari 2013 memang rangkaian usaha keras bersama untuk mengangkat potensi kearifan lokal di desa serta berbagi informasi ke dunia tentang perdesaan. rangkaian tahapan telah di lakukan diantaranya pra registrasi pada bulan april hingga pada tanggal 1 Mei 2013 telah resmi diluncurkan oleh PANDI (Pengelola Nama Domain Indonesia) dengan ditandai syukuran bersama desa-desa penggagas domain level dua yang murni menggunakan bahasa indonesia.
Desa sebagai sistem pemerintahan terkecil ternyata tidak di akui dalam penggunaan domain kepemerintahan yaitu go.id sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan Kementrian Kominfo dan juga Kementrian dalam negeri. Sehingga dalam prakteknya banyak desa yang menggunakan domain or.id yang sebenarnya di gunakan oleh organisasi nirlaba. padahal pemerintahan desa jauh berbeda dengan organisasi nirlaba di indonesia sehingga berawal dari hal tersebut menjadikan desa-desa berinisiatif untuk mengusulkan domain khusus untuk desa yang diprakarsai desa-desa GDM (Gerakan Desa membangun).

Selengkapnya : http://www.kompasiana.com/banyumasku/cara-mendaftar-domain-desa-id_552881a1f17e618c588b456b
Desa sebagai sistem pemerintahan terkecil ternyata tidak di akui dalam penggunaan domain kepemerintahan yaitu go.id sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan Kementrian Kominfo dan juga Kementrian dalam negeri. Sehingga dalam prakteknya banyak desa yang menggunakan domain or.id yang sebenarnya di gunakan oleh organisasi nirlaba. padahal pemerintahan desa jauh berbeda dengan organisasi nirlaba di indonesia sehingga berawal dari hal tersebut menjadikan desa-desa berinisiatif untuk mengusulkan domain khusus untuk desa yang diprakarsai desa-desa GDM (Gerakan Desa membangun). Awal perjuangan untuk mengusulkan hingga akhirnya disetujui pada acara DUT pada februari 2013 memang rangkaian usaha keras bersama untuk mengangkat potensi kearifan lokal di desa serta berbagi informasi ke dunia tentang perdesaan. rangkaian tahapan telah di lakukan diantaranya pra registrasi pada bulan april hingga pada tanggal 1 Mei 2013 telah resmi diluncurkan oleh PANDI (Pengelola Nama Domain Indonesia) dengan ditandai syukuran bersama desa-desa penggagas domain level dua yang murni menggunakan bahasa indonesia.

Selengkapnya : http://www.kompasiana.com/banyumasku/cara-mendaftar-domain-desa-id_552881a1f17e618c588b456b
Desa sebagai sistem pemerintahan terkecil ternyata tidak di akui dalam penggunaan domain kepemerintahan yaitu go.id sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan Kementrian Kominfo dan juga Kementrian dalam negeri. Sehingga dalam prakteknya banyak desa yang menggunakan domain or.id yang sebenarnya di gunakan oleh organisasi nirlaba. padahal pemerintahan desa jauh berbeda dengan organisasi nirlaba di indonesia sehingga berawal dari hal tersebut menjadikan desa-desa berinisiatif untuk mengusulkan domain khusus untuk desa yang diprakarsai desa-desa GDM (Gerakan Desa membangun). Awal perjuangan untuk mengusulkan hingga akhirnya disetujui pada acara DUT pada februari 2013 memang rangkaian usaha keras bersama untuk mengangkat potensi kearifan lokal di desa serta berbagi informasi ke dunia tentang perdesaan. rangkaian tahapan telah di lakukan diantaranya pra registrasi pada bulan april hingga pada tanggal 1 Mei 2013 telah resmi diluncurkan oleh PANDI (Pengelola Nama Domain Indonesia) dengan ditandai syukuran bersama desa-desa penggagas domain level dua yang murni menggunakan bahasa indonesia.

Selengkapnya : http://www.kompasiana.com/banyumasku/cara-mendaftar-domain-desa-id_552881a1f17e618c588b456b

Next Tatacara Mendaftar Domain .desa.id silahkan kunjungi website kominfo di www.domain.go.id

Kamis, 20 Februari 2020

MUSYAWARAH DESA ( MUSDES ) Desa. Ciasihan Kec. Pamijahan Kab. Bogor

kabupatenbogor.com - Desa. Ciasihan Kec. Pamijahan Kab. Bogor menyelenggarakan Musyawarah desa ( Musdes ) Bertempat di aula desa. 20/02/2020


Bagi kepala desa yang baru saja memenangi pertarungan, terpilih menjadi kepala desa berarti harus menuju tantangan baru. Pertama, sebelum menginjak 3 bulan terpilih, Kepala Desa harus sudah rampung menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa alias RPJMDes. Hal ini termaktub dalam Pasal 79 UU No. 6 tentang Desa Tahun 2014.

RPJMDes adalah rencana pembangunan jangka 6 tahun, sesuai rentang kekuasaan seorang klepala desa untuk sekali masa kekuasaan. Apa saja yang akan dicapai adalah bagaimana mencapai adalah beberapa hal yang harus terjelaskan dalam RPJMDes. Jangan salah, selain RPJMDes, pemerintahan desa juga harus menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa yang berlaku untuk satu tahun. RKP ini tentu saja haruslah sesuai yang ada dalam RPJMDes. RKP Desa disusun mulai bulan Juli dan ditetapkan maksimal September tahun berjalan.

RPJMDes memuat visi misi kepala desa dan apa yang akan dikerjakannya selama memimpin desanya. Dalam RPJMDes terdapat arah kebijakan pembangunan desa, rencana kegiatan yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan apa saja kegiatan pemberdayaan masyarakat yang bakal dilakukan pemerintah desa. Bagaimana tahapan menyusun RPJMDes?

Setidaknya ada tujuh langkah yang harus dipenuhi dalam menyusun RPJMDes yakni:

  • Harus ditetapkan dalam Surat Keputusan Desa terdiri dari Pembina antara lain: kepala desa, sekretaris desa, Ketua LPMD, anggotanya LPMD, KPMD, dan masyaraka perwakilan kelompok masyarakat yang lain. Jumlah tim ini bakal sekitar 7 – 11 orang dengan harus menyertakan perempuan di dalamnya.
  •  Melakukan penyelarasan dengan arah kebijakan Kabvupaten/kota. Sebelum menyusun isi RPJMDes, seluruh tim harus lebih dahulu memahami arah kebijakan pemerintah kabupaten sehingga tidak terjadi tumpang-tindih dan ketidaksesuaian.
  • Kajian Kondisi Desa antara lain harus melakukan penyelarasan data desa, penggalian aspirasi melalui musyawarah di tingkat dusun dan menyusun pelaporan atas proses pembacaan kondisi ini.
  • Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa. Musdes digelar BPD dengan materi pembahasan antara lain:
  • Laporan hasil kajian kondisi desa
  • Prioritas rencana kegiatan desa dalam jangka waktu 6 tahun
  • Sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan desa
  • Rencana pelaksana kegiatan desa yang akan dilaksanakan oleh perangkat desa, unsur masyarakatdesa, kerjasama antar desa dan atau kerjasama dengan poihak ketiga
  •  Penyusunan RPJMDesa
  • Perencana pembangunan desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa
  • Penyempurnaan dan penetapan rancangan RPJMDes.

Kepala Desa IBU, LILIH N, S.Pd.I Menyampaikan Visi dan misi dalam musyawarah desa dan memberikan waktu kepada masyarakat yang hadir untuk menyampaikan aspirasi masyarakat untuk Penyusunan Anggaran Pembangunan Jangka Menengah Desa tahun anggaran 2020-2025.




Reporter : Putra Jaya Sukma

Selasa, 07 Januari 2020

PELATIHAN BUDIDAYA VANILLA





PELATIHAN BUDIDAYA VANILLA DAN ASPARAGUS

Untuk memenuhi kebutuhan lokal dan exspor vanilla/vanilli ke negara negara maju seperti asia JEPANG, TAIWAN, KOREA, HONGKONG, Eropa ITALIA, PRANCIS, AMERIKA, JERMAN, BELANDA. Dan negara maju lainnya, Kebutuhan vanilli/vanilla di negara lain sangat besar, Setiap negara di perkirakan dengan kebutuhan 5 sampai dengan 10 Ton perbulan, Indonesia sangat potensi menjadi salah satu pengexspor terbesar dunia karena cuaca sangat cocok untuk budidaya vanilli/vanilla, Hargapun semakin tahun semakin naik, Selain dengan harganya yang tinggi sebagai pembudidaya vanilla tidak akan khawatir dengan pasar karena buyer menunggu hasil panen serta bisa memilih target pasar sesuai yang di inginkan anggota budidaya vanilli/vanilla









Setelah sukses mengadakan pelatihan kepada kelompok tani di sukabumi yang saat ini sudah budidaya vanilla dan berhasil panen sesuai panen sesuai target, Maka kami mengundang bpk/ibu untuk bersama sama mengikuti pelatihan kemitraan yang bertujuan untuk kebangkitan dan kekuatan petani vanilli/vanilla indonesia serta pemanfaatan lahan kosong atau tumpang sari 

PESERTA DI BATASI 10 Orang

PENYELENGGARA
Bantuan Putra Jaya Sukma dan para pakar budidaya di indonesia di bantu oleh dinas perkebunan dan pertanian kabupaten sukabumi indonesia

DI HADIRI
  1. Media online dan media cetak bisnis
  2. Buyer Lokal dan Asia
TUJUAN
  1. Menciptakan pelaku pelaku budidaya vanilli/vanilla
  2. Menciptakan mentor/ketua kelompok di seluruh daerah
TEMA
  • Meraih sukses dan jadi kaya dengan budidaya vanilli/vanilla
MATERI PELATIHAN
  1. Cara kiat bisnis/exspor vanilla
  2. Kiat dan tehnik budidaya lengkap vanilli/vanilla
  3. Cara menghitung rugi/laba
METODE PELATIHAN
  1. Teori 1 hari ( Room )
  2. Praktek lapangan 1 hari
WAKTU
  • Sabtu s/d Senen ,Tgl 1-3 Februari 2020
DIBUKA PENDAFTARAN
  • Dibuka 02 s/d 24 Januari 2020
TEMPAT PELATIHAN
  • Farm - Cikidang Sukabumi Jawa Barat
FASILITAS
  • Sertifikat, Goodybag, Materi, ID Card, DVD Vidio, Snack Dan Makan, Surat Kemitraan
CARA PENDAFTARAN
  1. Mendaftar langsung ke alamat sekretariat
  2. Mendaftar delivery ( Petugas datang ke alamat, Khusus Jakarta, Bogor, Sukabumi )
  3. Mendaftar mengisi formulir di website
BIAYA PENDAFTARAN/Belum Termasuk Penginapan

Pelatihan berikutnya dengan biaya Rp. 4.000.000 Sudah termasuk penginapan 
  1. Rp. 3.000.000/Peserta Individu ( Belum Budidaya vanilla ) Syarat Biodata
  2. Rp. 1.000.000/Peserta Individu ( Sudah Budidaya Vanilla ) Syarat dan Survey Lampirkan SKU dan Foto Farm Vanilla
  3. Free Khusus Petani Dhuafa Syarat 1. SKTM 2. Copy KTP 3. Copi KK 4. Foto Rumah
CARA PEMBAYARAN
  1. Membayar langsung ke alamat sekretariat
  2. Membayar delivery ( Petugas datang ke alamat khusus Jakarta, Bogor, Sukabumi )
  3. Membayar via transfer melalui rekening penyelenggara
PEMBATALAN
  1. Jika pembatalan tanpa ada info satu minggu sebelumnya pelaksanaan maka dana tidak bisa di kembalikan
  2. Jika pembatalan dari penyelenggara maka seluruh dana akan di kembalikan kepada peserta dengan musyawarah bersama peserta dan penyelenggara
  3. Jika peserta tidak bisa hadir di waktu jadwal yang sudah di tentukan dana tidak di kembalikan, Akan mengikuti pelatihan berikutnya ( Mohon info 1 minggu sebelum pelaksanaan )
JAMINAN PASAR DAN KERJASAMA
  1. Perusahaan memberikan jaminan pembelian hasil vanilla dengan harga saat ini Rp. 400.000 s/d 500.000/kg dengan masa berlaku yang tidak di tentukan
  2. Mitra/Anggota/Kelompok jika mendapat pasar sendiri akan di bantu oleh perusahaan dalam hal kebutuhan produk atau pembiayaan untuk budidaya, Sesuai kesepakatan bersama sistem bagi hasil
JAMINAN UANG KEMBALI
  1. Jika dari penyelenggara/perusahaan tidak menjamin pasar setelah mitra/anggota/kelompok menghasilkan budidaya vanilla, Maka seluruh dana pelatihan akan di kembalikan
KONSULTASI GRATIS VIA TELP ATAU KUNJUNGI FARM
  • Contact : 081617272878 + 081295639133

    KUNJUNGAN KE FARM TANPA INFO TERLEBIH DAHULU TIDAK DI LAYANI



    Jumat, 06 Desember 2019

    Antusias Ratusan Desa Daftarkan Domain Desa.id Menuju Pelayanan Publik Berbasis Teknologi

    KabupatenBogor.com- Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bogor gandeng ratusan aparatur desa dan Kecamatan . Untuk meningkatkan pelayanan publik berbasis teknologi informatika menuju desa pintar (Smart Village), hal itu dilakukan dengan cara meregister (mendaptarkan) domain desa.id ke Dirjen Aplika Kemenkominfo RI, di aula Diskominfo Kabupaten Bogor, Rabu (25/9).

    Kepala  Seksi layanan tata kelola E-government Diskominfo Kabupaten Bogor, Christian P Messakh menuturkan, desa memiliki peran yang sangat penting untuk mendorong masyarakatnya untuk terus melakukan inovasi salah satunya  pemanfaatan teknologi yang digunakan untuk mempermudah kehidupan masyarakat desa.  Yakni dengan meregistrasikan domain Desa.id, hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara.

    “Antusias peserta sangat tinggi di sesi satu ini, sekitar 150 desa didampingi Kecamatan turut hadir. Para peserta diberikan pelatihan secara mandiri bagaimana cara mendaftarkan domain, penggunaan nama domain, perpanjangan nama domain, dan penunjukan pejabat domain,” katanya

    Menurutnya, domain desa.id ini memiliki banyak manfaat manfaat untuk media pelayanan publik dan manajemen informasi desa, bahkan media promosi desa.  “Karena bersifat daring (online), masyarakat dapat dapat dengan mudah mengakses berbagai informasi seperti berita desa, transparasi dana desa, dan lainnya,” ungkap Christian.

    Tambahnya, salah satu fungsi doamain desa adalah sebagai media pelayanan publik. Diantara pelayanan publik yang dapat dilakukan dengan media website yakni.  Pelayanan Administrasi, olah data dan dokumen. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat, formulir online di website desa, SMS gateway, media komunitas. Pengelolaan Informasi serta  media penyuluhan kepada masyarakat.

    “Domain desa ini dibangun dengan tujuan sebagai media pelayanan publik resmi desa, yang dibangun dan dikelola oleh tim desa setempat. Dengan memanfaatkan website penyelenggaraan pelayanan publik dapat dilakukan secara cepat dan mudah,” tukasnya. 

    Sementara itu, Kasubdit Aplika Layanan Kepemerintahan Kemenkominfo RI, Hasyim Gautama menjelaskan, pendaftaran domain desa.id harus melalui tahapan yakni.  Mendaftar akun, membuat email mail.go.id, Verifikasi akun mail.go.id, Membuat permohonan domain desa.id, Konfirmasi akun domain desa.id, dan mengubah nameserver domain desa.id sesuai dengan hosting yang digunakan.

    “Pengajuan penggunaan nama domain DESA.ID harus melampirkan Surat Permohonan Pendaftaran Nama Domain yang ditanda-tangani oleh Kepala Desa atau Sekretaris Desa dan KTP/SIM/Paspor (masih berlaku). Pembuatan website desa ini merupakan bagian penting dari Sistem Informasi Desa dan Kawasan (SIDeKa), dalam menjawab perkembangan zaman yang sangat cepat,” tegasnya.

    Ditempat yang sama, Kasi Pengelola Aplikasi dan Data Diskominfo Kabupaten Bogor, Marjati menuturkan, dalam rangka mewujudkan Smart Village (Desa Cerdas) di Kabupaten Bogor yang memerlukan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat mulai dari tingkat desa hingga ke tingkat Kabupaten bahkan ke tingkat pusat.

    “Integrasi domain sangat penting mulai dari tingkat desa hingga ke tingkat pusat. Tujuannya adalah untuk memperbaiki pelayanan publik yang akan berdampak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Itu sejalan dengan konsep Smart Village (Desa Cerdas) yang akan diterapkan di Kabupaten Bogor,” tukas Marjati. (Dewi/Diskominfo Kabupaten Bogor)
    © Copyright 2019 INFO DESA KABUPATEN BOGOR | All Right Reserved